Geger Disertasi Seksualitas vs Agama 0 123

 Oleh: Luky Maulana*

Nama Abdul Aziz, mahasiswa Doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jadi melambung beberapa waktu belakangan akibat disertasinya yang menuai kontroversi. Karya ilmiah dengan judul “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Nonmarital” dengan segera mengalami penolakan dari pelbagai pihak, mulai dari lembaga agama quasi-negara seperti MUI, hingga Wakil Ketua Komisi Agama DPR RI Sodik Mudjahid.

Dalih penolakan tersebut berada pada asumsi efek buruk dari karya intelektual yang justru akan mendukung praktik seks bebas di luar pernikahan, yang tentu tidak sesuai dengan tuntuan ajaran agama dan norma kesusilaan di Indonesia. Kendati begitu, disertasi tersebut lolos dengan nilai sangat memuaskan dan bukan tanpa kritik dalam proses pengujian, baik kritik yang bermuatan teologis, maupun konsekuensi sosial-politik apabila diberlakukan di Indonesia.

Tulisan ini tidak akan membahas bagaimana muatan disertasi tersebut. Saya kira ini adalah porsi dari proses persidangan.

Alih-alih, saya melihat bahwa dosen IAIN Surakarta  ini memiliki motivasi aksiologis dari kegelisahannya mengenai kriminalisasi hubungan intim-nonmaritalitas dengan dasar saling suka yang diatur dalam Pasal 417 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Intinya berhubungan seks di luar pernikahan berpotensi dicap termasuk dalam hukum pidana. Penelitiannya berusaha untuk melindungi esensi hubungan seksual sebagai hak asasi manusia, berangkat dari sudut pandang salah satu aliran tafsir Islam.

Abdul Aziz seketika menjambak perhatian saya. Semangat intelektualnya berangkat dari sebuah kontradiksi antara agama dan seksualitas, persoalan sensitif negeri ini.

Pasalnya, agama yang seringkali menjadi sumber pengetahuan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tafsir-tafsir teologis mengenai seksualitas – yang mana melarang praktik seks bebas – dianggap bersifat saklek dan final.

Hal ini persis seperti yang dikatakan  Haryatmoko (2016) bahwa agama merupakan lembaga produksi kekuasaan-pengetahuan yang paling dahsyat terutama di Indonesia. Sehingga menurut saya, mengembangkan wacana seksualitas dari sudut pandang agama menjadi hal yang problematis.

Foucault, pencetus teorema kekuasaan-pengetahuan, menganggap pengetahuan tentang seks selalu diatur dalam kehidupan modern. Agama sebagai aktus kekuasaan yang dipercaya oleh negara, tampil sebagai pengatur individu untuk mengontrol tindak-tanduk seks dalam masyarakat. Namun, Foucault juga melihat bahwa seksualitas telah mengalami perubahan yang signifikan, dari pengetahuan menjadi wacana.

Mengutip Haryatmoko (2016), wacana tentang seks ini semakin masif dan berkembang, akibat minat ilmiah dan keingintahuan yang tinggi, justru kerap kali datang dari kekuasaan. Mekanisme ini ditempuh oleh Abdul Aziz yang berusaha untuk membahas seksualitas dari sudut pandang agama secara teologis. Dalam perumpamaan Foucault (1978), seseorang seperti Abdul Aziz lah yang akan bertahan di luar jangkauan bahasa kekuasaan – yang akan mengecewakan hukum dan mengantisipasi datangnya kebebasan.

Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa kita butuh lebih banyak orang seperti Abdul Aziz. Wacana seks perlu dikembangkan dalam kerja intelektual.Saya kira kita patut meniru motivasi aksiologis Abdul Aziz untuk mengembangkan wacana seksualitas yang menghasilkan pengetahuan ilmiah.

Kalau perlu, wacana tersebut dikembangkan dari posisi kekuasaan-pengetahuan yang berseberangan sekalipun yaitu agama. Dapat diulik bahwa agama dapat memainkan peran di ruang publik dalam menembus batas-batas teologis yang dianggap sudah final dalam persoalan seksualitas.

Upaya-upaya lewat jalur ilmiah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang berikhtiar untuk melindungi dan menegakkan keadilan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

 

*Penulis adalah Marhaen kelahiran Surabaya yang menjadikan kopi hitam dan buku jadi asupan sehari-hari untuk memenuhi gizi jiwa intelektualnya.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Caleg dan Spion Bundarnya 0 140

Pemasangan spion bundar di pojokan jalan itu nampaknya makin menambah geram warga. Berkali-kali anggota PKK tak mau membayar iuran hanya karena tidak mendapat transparansi siapa yang memasang cermin itu. Pengajian saban Kamis malam yang biasanya ramai, kini tidak terlihat barang separuh saja jamaahnya yang masih setia. Pula, Minggu pagi yang seharusnya jadi ajang adu kejantanan pria dalam membersihkan selokan, mengecat ulang tiang listrik—yang belakangan memudar karena banyak ditempeli brosur tak jelas—atau bahkan memeriksa megafon surau yang dipakai untuk azan pun putus-putus.

Adalah Karmidi, bapaknya Kamila, perempuan paruh baya yang sekarang gemar ngartis daripada mengurusi anak, yang mengawali serangkaian aksi boikot itu. Pada tiap bubaran sholat berjamaah, ia berbisik pada kanan-kiri shaf, agar memaksa Pak RT (yang juga imam surau) buka suara terkait spion itu. Itu terjadi sekitar dua bulan lalu, ketika Karmidi, istrinya Solikah, yang sedang lanjut S3 di Jogja, mendapati ada dua kaca besar yang menggantung di pojokan gang. Satu buah menghadap timur, memantulkan susur gang yang bisa ditengok melalui jalanan di sebelah selatan atau sebaliknya. Di ujung timur, ada juga satu biji spion yang dipasang pas di atas pagar Warno, yang muskil tak menjemur celana jins di paving teras rumah (kenapa ya?).

Belakangan, warga jadi maklum atas hadirnya dua cermin bulat di kampung itu. Sebab apa boleh kata, Sutarji, yang menikah lagi tiga tahun lalu, adalah kader desa salah satu partai yang tak bisa disebut namanya (kenapa ya selalu begini?). Dulu, ketika dia mengumumkan maju caleg pada sebuah pengajian, orang bertanya-tanya tentang penghasilannya.

“Sekarang, coba kalian pikir, asalnya duit dari langit mana itu? Sampai dua istrinya bisa akur, punya tiga mobil, dan dalam dua tahun saja, rumahnya jadi tiga lantai!” sinis Masrukhin, istri Warno.

Namun, bukannya senang karena dapat bantuan dari calon pejabat itu, Karmidi merasa masih ada yang tak kena di hati. Ia menganggap kaca-kaca itu sebagai spionase, mata-mata bagi kampung, agar kelak tidak lagi ada warga menggunjing di depan teras rumah mereka. “Meminimalisasi gibah kita atas Cak Tarji,” sahut Burhan, remaja tamatan pondok pesantren modern—setidaknya menurut sekolah itu sendiri.

Tolakan juga tak hanya datang dari situ. Warno, yang rumahnya jadi tempat pemasangan spion, juga merasa terganggu berkat lalainya izin dari Cak Tarji. Ia bahkan berani mengadu ke Pak Lurah bila Sutarji tidak juga mengaku salah. Sampai hati ia melangkahi si empu rumah untuk memasang barang yang bukan haknya.

Atas komplain dari warga, Pak RT bukanlah tipe orang yang asal ngeles. Dengan sabar, ia dengarkan keluh kesah dari Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin dan ibu-ibu pengajian lainnya. Sambil meminum teh bekas pagi tadi—sampai warnanya tak lagi pekat—ia meminta mereka tidak perlu risau, sebab semua sudah dia perhitungkan. Tetapi soal pemasangan di depan rumah Warno, itu adalah kekhilafan.

“Besok akan saya minta Minto untuk membongkar spion di depan rumah bapak. Saya akan geser ke titik yang lebih menguntungkan kita semua.”

Bahkan sepuluh hari menjelang pencoblosan pun, spion itu masih menggantung, masih setia memberi waspada bagi tiap orang yang hendak berbelok, masih di sudut yang sama persis, dengan lanskap yang terkesiap di cermin sebagai berikut: gapura gang berwarna kuning kehijauan, ornamen lampion melintang atap rumah, paving jalanan tidak lagi pudar, serta umbul-umbul bertuliskan, “Bersama Cak Tarji, Pemimpin Masa Depan Umat”.

Tidak. Warga tidak protes ke Pak RT atas rayuan politik itu. Mereka masih hidup bertetangga, saling bersahut nama. Tetap datang ke pengajian yang sama, membayar iuran PKK yang sama, sampai bersama-sama memperbaiki surau. Mungkin yang membedakan adalah ini: baik Karmidi, Warno, Burhan serta Masrukhin tidak terdengar lagi kabarnya di sana. (Kenapa ya? Saya juga tidak tahu.)

Perempuan Endonesa di Tengah Jalangnya Panggung Politik 0 223

Perempuan memang harusnya masak di dapur ajah! Gak usah politik-politikan!”

Pernyataan di atas bisa jadi sasaran bahan bully yang empuk di era ini, utamanya karena populasi kaum penganut feminis akut kian meningkat (apalagi yang kelewat pede, merasa lebih unggul dari laki-laki). Keterbukaan pada media sosial membuat kesadaran gender jadi makanan sehari-hari, baik untuk ditenggak maupun di-lepeh lagi.

Namun, nyatanya di kancah perpolitikan, kalimat tersebut ternyata masih pantas-pantas saja dilambungkan. Oke, kini makin banyak politisi perempuan yang muncul ke permukaan. Makin banyak perempuan yang menjadi pimpinan dalam posisi strategis. Catat saja Jawa Timur sudah dikuasai 10 emak-emak sebagai kepala daerah. Tapi masalahnya, apakah kenyataan ini mampu mengobati kekhawatiran kita akan ketimpangan peran perempuan di pertarungan hidup politik yang sengit ini?

Penulis meragukan betul jawabannya. Pasalnya, kemarin, selepas menonton talkshow yang digelar idola, masih belum ada juga stigma negatif terhadap politisi perempuan yang berusaha diubah. Justru, dua wanita dari partai biru-biru, yang saat itu hadir sebagai bintang tamu, yang nyatanya masih mempertahankan pola pikir lama tentang perempuan.

Wanita dari partai biru A menyebut berkali-kali dengan bangga bahwa dirinya adalah politisi perempuan. Sudah, sampai situ saja. Tidak jauh berbeda dengannya adalah politisi dari partai biru B. Menekankan identitasnya sebagai perempuan, ia merasa mengungguli suara di timur Jawa dari ibu-ibu dan anak generasi milenial.

Kemudian hal ini menyisakan pertanyaan dalam benak kita semua, “Terus nek awakmu wedhok, aku kudu lapo?”

Iya. Saudara-saudara, bukankah kita sebagai perempuan memimpikan women empowerment dalam program kerja dan perwujudan hukum di Indonesia dari politisi perempuan juga?

Sayangnya, para mbak-mbak, politisi perempuan di negera kita ini masih dihantui dengan kecenderungan untuk dilemahkan. Benar memang 30% kursi DPR harus diisi oleh mereka yang di KTP-nya tertulis ‘perempuan’. Tapi, bagaimana jika angka tersebut digunakan sebagai syarat formalitas belaka? Sayembara digelar, perempuan dilibatkan, hanya cuma agar supaya angka terpenuhi dan partai politik lolos verifikasi memasukkan benderanya di surat suara.

Sebuah jurnal yang meneliti kinerja DPRD Surabaya menyebut politisi perempuan saat berpendapat di rapat paripurna cenderung tidak dianggap dan bahkan direndahkan dengan kalimat verbal. Demikian pula jurnal ini menyebut pendidikan politik di akar rumput hanya mementingkan pemenuhan syarat keterwakilan perempuan, bukan memilah isu-isu yang seharusnya pas dipegang politisi perempuan. Tidak heran jika istri, anak, dan sanak saudara yang berjenis kelamin perempuan dari para pimpinan parpol ujug-ujug muncul wajahnya di spanduk kampanye pinggir jalan. Nyaleg.

Sebuah tesis berjudul “Gambaran Politisi Perempuan dalam Arena Politik Indonesia di Media Massa” juga menyebut, pemberitaan di media tentang politisi perempuan masih hobi nyerempet ke isu domestik. Identitas sebagai politisi dilengkapi dengan sentuhan “tuntutan” untuk tetap menjadi tukang masak, tukang nyapu-ngepel, dan guru les anak dalam berbagai pemberitaan. Dalam media pun, politisi perempuan cenderung digambarkan ndompleng ke nama besar laki-laki yang menjadi “promotornya”.

Nyatanya, perempuan kalau jadi politisi memang banyak tantangannya. Ranah dapur yang lekat dalam image perempuan didobrak paksa habis-habisan ketika ia memilih ranah publik dengan menjadi politisi. Belum lagi ketika perempuan berhasil merebut jabatan-jabatan vital di tingkat nasional maupun daerah. Segala hukum agama, dan kalau bisa hukum rimba, digunakan untuk menjegal mereka. Hal ini tidak mengherankan mengingat kita hidup dengan catatan sejarah panjang dan konteks budaya yang lekat dengan pandangan patriarki. Kita masih terjebak bahwa politik adalah pekerjaan maskulin.

Lah terus piye? Apakah dengan begitu para pemimpin dan politisi perempuan yang tengah menjabat kini kurang mumpuni? Tidak juga. Tri Rismaharini, yang dikenal suka marah-marah itu, selalu dihujani penghargaan kelas internasional dan tetap teguh menutup jurang Gubeng dalam lima hari. Khofifah Indar Parawansa bisa dikata berhasil memenangkan kontestasi Jatim 1 akibat jaringan massa yang kuat dan prestasi sebelumnya yang bergerak di ranah sosial, bidang yang “cewek banget”.

Tapi ya balik lagi, artinya politisi perempuan memang harus menunjukkan rapot terlebih dahulu baru beroleh penghormatan yang sepadan. Jika tidak kuat menerjang gelombang maut permainan politik yang sarat kecurangan dan dendam, politisi perempuan yang selalu jadi sasaran korban ini tidak akan dipandang.

Sedih ya? Susah amat jadi politisi perempuan!

Editor Picks