Udar Rasa

Indonesia dan Rangkulan Canggungnya dengan ‘Toleransi’ 0 90

(Disclaimer: tulisan ini memang agak sedikit bijak, mohon ambil ancang-ancang!)

Siapa yang menyangka, sebutan “monyet”, yang kelihatannya sederhana itu, sesungguhnya tidak pernah sederhana. Ujaran dua suku kata itu membuka luka lama, menjadi bom atom yang terlanjur meledak.

Tunggu, ini bukan sebutan “monyet” yang ikonik dari Herman Mellema kepada Minke, atau dari Minke kepada tentara Belanda saat membawa Annelies. Kita mengacu pada peristiwa julukan “monyet” yang disematkan pada kawan-kawan kita, mahasiswa asal Papua yang menimba ilmu di Pulau Jawa.

Entah sudah dianggap biasa, atau bahkan terlalu berlebihan, jika ejekan binatang itu berimbas emosi yang meledak di timur Indonesia. Yang jelas, peristiwa ini jadi pengingat, bahwa intoleransi masih bercokol dan belum mau pergi dari bangsa kita. Bahkan, seakan dibiarkan tumbuh dan dipanen oleh rakyat.

Apa obat atas intoleransi di negeri ini? Tidak ada yang menemukannya, setidaknya (dan mudah-mudahan) untuk saat ini. Asal muasalnya perilaku resisten terhadap perbedaan juga hampir tidak diketahui. Kompleks.

Menurut sejarawan, barangkali jawaban yang paling pas untuk menyalahkan hulu intoleransi adalah penjajahan ke bumi pertiwi. Belanda-lah yang awalnya mengotak-ngotakkan inlander, bangsawan, pendatang seperti cina dan arab, indo, hingga belanda totok itu sendiri. Stratifikasi ini kemudian membentuk dasar tatanan sosial di dunia jajahan, termasuk Indonesia.

Walau sudah merdeka pun, tak bisa semudah itu melepas pola pikir bahwa kedudukan dalam “rantai makanan” manusia ditentukan dari warna kulit. Akademisi hobi menyebutnya ‘ideologi dominan’. Penjelasan lanjutnya, bahwa telah terpatri di pikiran kita, bangsa kulit putih dan warga ras Kaukasian lebih beradab dari orang-orang yang lahir dengan kulit gelap.

Tapi, apakah benar intoleransi di Indonesia semata-mata hanya karena sejarah masa lalu? Apa kita hanya bisa menyalahkan penjajah, bangsa barat, yang membuat kita kenal soal kotak-mengotak di antara masyarakat itu? Apakah benar, kita sungguh-sungguh tidak turut “berkarya” melestarikan budaya intoleransi ini?

Tanpa kita sadari, barangkali sejak masih menyusu dan belajar berjalan, kita sudah ditanami oleh keluarga, bahwa diri kita sendiri inilah yang paling baik dari golongan lainnya. Bahwa ras kita, suku kita, dan agama yang kita anut, entah di lingkungan kawan sebaya hingga di mimbar agama, senantiasa didengungkan menjadi yang paling unggul.

Sementara hal-hal yang di luar kepercayaan kita adalah kesalahan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Rakyat kita, entah dengan atau tanpa penjajahan, terbiasa menanamkan satu sudut pandang kebenaran. Tidak terima dengan alternatif kebenaran lain.

Celakanya, media kita turut membantu budaya intoleransi ini untuk semakin tumbuh subur. Diberi pupuk, dirawat, dan disirami serta dipanen.

Soal Papua misalnya. Tidak hanya memberitakan peristiwa kemarahan warga Papua, tetapi media-media mulai berlomba menampilkan kebaikan Papua. Sama seperti obrolan pelayat di rumah duka. Orang yang meninggal tentu diunggulkan kenangan baik atasnya, walau semasa hidupnya penuh cacat cela dan tak kunjung bayar kasbon warteg.

Tajuk-tajuk seperti “Papua juga bisa”, atau “Papua juga mampu”, “Papua juga Indonesia” laris manis jadi topik utama yang diajukan di meja redaksi. Prestasi-prestasi anak Papua disoroti secara berlebihan dan hanya pada satu masa itu saja. Tujuannya satu: meredam suasana di Papua yang sudah terlanjut panas (dan mungkin dengan tujuan lain: membuat Papua masih merasa dihargai oleh Indonesia).  Mungkin, tiga minggu lagi, berita tentang Papua akan dilupakan lagi

Pertanyaannya, jika Papua dikata “juga bisa” dan “juga mampu”, memangnya selama ini mereka tidak bisa dan tidak mampu? Ke mana saja media selama ini? Apakah sibuk menyoroti rapat-rapat di Senayan hingga tidak sadar bahwa warga Papua memang sudah, sedang, dan akan selalu berprestasi setiap harinya?

Sama seperti kelakuan media saat mengulas intoleransi antar agama. Berita peristiwa perpecahan antaragama, akan diredam dengan contoh masyarakat yang saling menghargai antar agama. Antar tokoh agama bertemu dan berbincang, atau antar umat saling menjaga rumah ibadah saat hari raya besar agama.

Seakan-akan perbedaan suku dan agama ini harus melulu disorot. Seakan toleransi adalah prestasi. Padahal, bukankah bangsa kita sudah hidup dalam perbedaan sejak dulu?

Perbedaan adalah kebiasaan. Toleransi adalah kodrat, implikasi atas perbedaan itu. Toleransi bukan sunnah, yang ketika dilakukan harus diliput media dan digembar-gemborkan.

Barangkali, obat yang benar atas intoleransi adalah menghentikan perilaku media dan masyarakat kita, yang terlalu kagum dengan toleransi. Toleransi harusnya ibarat napas manusia, dilakukan setiap hari, tanpa harus diperlakukan terlalu mulia seakan seperti mutiara yang hilang.

Karena penulis percaya, toleransi adalah karunia yang otomatis ada dalam darah bangsa Indonesia. Ciye.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Memilih Pekerjaan Pertama: Antara Idealisme dan Berpikir Realistis 0 66

Setelah sekian lama tidak menoreh sesuatu di Kalikata dan tidak ikut hura-hura aksi tolak RKUHP, sebenarnya penulis sungkan karena maunya langsung ngomel dan curcol. Penulis lain baru-baru ini membagi kegundahannya. Ternyata saya sadar, saya pun memiliki kegundahan yang hampir sama, tidak jauh-jauh dari pekerjaan pertama.

Sebagai generasi muda harapan bangsa, barang tentu kami bakal beroleh pertanyaan semacam: ‘Habis lulus, kerja di mana?’ Seolah berdosa, kami mentok menjawab setengah tertawa, ‘Lagi proses ngelamar,’ atau ‘Belum dulu deh, hehe,’ atau ‘Belum ada yang menerima.’

Syukur-syukur jika si penanya tadi hanya membalas dengan satu suku kata ‘Oh…’, meski kadang dengan nada yang bisa buat kami mati gaya. Kalau kurang bejo, bisa jadi kami bakal dicecar seperangkat pertanyaan yang hendak menganalisis: sakjane opo toh masalahe sampek awakmu iki gak ndang ketrimo kerjo?

Beruntungnya saya tidak sempat dibegitukan. Sebabnya, sebelum wisuda saya sudah dapat pekerjaan. Hanya saja, begitu orang sekitar tahu bahwa saya bekerja di perusahaan majalah cetak berbahasa Jawa (suer gak niat spoiler, tapi inisialnya ‘PS’), berkerutlah dahi mereka. Tak tanggung-tanggung, keluarga besar juga ikutan nyinyir. Semua serempak bertanya: ngapaiiiiiin toh milih kerja kok di perusahaan tua yang otw bangkrut? Emang majalahnya masih ada yang baca?

Oke. Saya paham, kebanyakan dari nyinyir–ers itu seyogyanya hanya merasa eman saja. Sebab mereka tahu, saya lulus dengan predikat cukup sangat memuaskan. Sehingga wajar jika terbangun ekspektasi: pemuda berpresta-shit macam saya sudah pasti diterima seandainya melamar ke perusahaan besar. Padahal yo gak mesthi… ‘Ente saha?’ tanya perusahaan.

 

Jawaban Pertama Saya

Kepada handai tolan yang meng-eman-kan pilihan saya, melalui tulisan ini dengan tegas saya sampaikan bahwa dengan bekerja di perusahaan majalah cetak ini, saya TIDAK membuang-buang waktu. Bahkan, mewakili siapapun di luar sana, yang kini tengah bekerja di bidang yang tidak disetujui oleh orang tua maupun tetangga-tetingginya, saya menyatakan bahwa TIDAK ADA waktu dan tenaga mereka yang terbuang, selama mereka mencintai pekerjaan mereka.

Percayalah sodara-sodara, tidak semua orang punya rasio kesuksesan seperti sebagian besar orang di dunia: uang… dan kekuasaan. Ada orang-orang yang dibanding berlari sekuat tenaga untuk jadi yang terbaik, ia justru membiarkan dirinya mengalir dalam arus yang dianggapnya tak mungkin bisa ia kuasai, dan malah bahagia berada di dalamnya. Selama pilihan hidup itu tak menenggelamkannya dan takmencekat napas orang lain, tentunya sah-sah saja bukan?

Justru dengan mendakwa mereka sebagai golongan yang tak layak berkompetisi, sesungguhnya kitalah yang gagal melihat sisi mengagumkan dalam diri mereka. Merasa berkecukupan itu tidak syaratnya tidak muluk-muluk kok, gengs. Merasalah cukup, beres.

Kemudian jika menggunakan standar umum itu untuk melihat milenial yang baru jadi sarjana atau diploma, mungkin kebanyakan orang lupa bahwa selalu ada opsi untuk menjadi optimis, dengan cara percaya bahwa hidup kami ini sakjane jek panjaaaang perjalanannya.

Tentu tak masalah jika di tahun-tahun pertama setelah kelulusan, kami mencicip lingkungan pekerjaan yang beraneka rupa; tidak mesti langsung nyemplung di perusahaan “bonafide”. Pengalaman-pengalaman unik, apapun itu, akan selalu jadi referensi berharga di masa mendatang. Tapi memang tak mungkin disangkal, dunia makin kompetitif. Selagi mampu dan tersedia, segera rebut semua kesempatan yang terbuka. Semakin muda, semakin bagus.

Lantas, jika kembali pada pilihan saya memilih pekerjaan pertama ini, saya ibaratkan fase ini sebagai masa belajar sekaligus masa refreshing. Menjadi—sombong syek—lulusan baru yang langganan terganjar prestasi akademik sejak SD, saya dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik, meraih juara, tralala trilili… Sempat ketika dahulu saya mulai menunjukkan gelagat “lelah ambis” saat sekolah menengah, saya ingat betul salah satu guru mbelani bertanya ke ibu saya, “Anak ibu kenapa sekarang seperti terjun ke bawah meja?”

Jujur saja setelah itu, saya justru jadi lebih tertarik dan memutuskan menjajal dunia di luar akademik. Menjalani keputusan itu mempertemukan saya dengan berbagai hal yang membuat saya lebih mudah merasa bahagia. Semua tanpa perlu menjadi yang terbaik di dalamnya. Ternyata, kalau sudah bahagia, segala tugas sekolah hingga kuliah rasanya semakin mudah dijalani. Malahan, prestasi akademik jadinya tak pernah benar-benar lepas dari tangan saya, selalu saja didapat tanpa harus diekspektasikan.

Sama seperti pekerjaan, sesekali berada di lingkungan yang tidak terlalu kompetitif itu tak masalah. Bekerja di perusahaan dengan cuan tak seberapa, bahkan di perusahaan atau lembaga pengabdian nirlaba sekalipun, sama sekali bukan soal. Justru semakin untunglah mereka yang demikian. Sebab selagi memenuhi kepuasan batin, mereka juga sedang mengerem ambisi prestis-materialis, sembari menambah pengalaman dan koneksi.

Bekal-bekal ini bisa jadi berguna, sekiranya mereka ingin melanjutkan perjalananke lingkungan baru. Hati dan pikiran yang sudah fresh setelah cukup “berlibur” dari hentakan-hentakan kompetisi dan stabilnya roda rutinitas nantinya pasti mampu memberi inovasi-inovasi yang tak kalah segar.

Amin.

 

Jawaban Saya yang Kedua

Nantikan di tulisan saya selanjutnya.

 

Foto: Kaique Rocha (Pexels)

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 104

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

Editor Picks