Kilas Balik Media dan Bagaimana Persoalannya Sekarang 0 142

Secara sederhana saja, media merupakan corong penyiaran untuk kenyataan yang tengah dialami masyarakat. Media berhak mencangkok kenyataan tersebut supaya dikabarkan secara terus terang kepada khalayak. Kendati media juga berhak memposisikan perspektif sendiri dalam mengabarkan, namun setidak-tidaknya media harus berpihak pada masyarakat yang memang suaranya butuh disalurkan.

Di samping itu, media juga berperan sebagai kontrol atas kebijakan yang dibentuk pemerintah. Artinya, bila ada barang sepeser kebijakan yang tak terealisasikan, media berhak memberitahukannya pada masyarakat. Dengan begitu, media sebagai ruang publik bagi pemerintah dan masyarakat telah berhasil menjadi medan diskusi bagi konsensus-konsensus yang diperlukan.

Namun, berbeda halnya dengan yang pernah terjadi semasa Orde Baru. Media tidak menjalankan perannya semasif sekarang. Media dijagal habis-habisan oleh rezim Soeharto. Aparatus-aparatus yang mengawasi aktivitas distribusi informasi pun muncul melalui berbagai lembaga seperti Menteri Penerangan, Badan Sensor Film, bahkan masyarakat juga turut serta menjadi perpanjangan tangan dari program yang disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai membangun stabilitas negara.

Tak ayal tumbuhlah suatu pemahaman tersirat bahwa media harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan kepentingan negara. Akan tetapi, alih-alih melakukan perlawanan atas kondisi tersebut, media justru melakukan aksi tiarap massal hingga mengakibatkan informasi tidak tersampaikan secara berimbang.

Adapun yang akan terjadi jika sebuah media dianggap menyalahi aturan penyiaran, wartawan yang bekerja di dalamnya tak segan-segan dapat kehilangan profesi. Jajaran redaktur ditandai, diturunkan jabatannya, sampai pada menerima tindakan kekerasan langsung. Misalkan kasus wartawan Udin yang meninggal (1996) karena disiksa oleh orang tak dikenal setelah sebelum itu dirinya aktif menuliskan artikel-artikel kritis menyangkut kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, dampak dari teraturnya media memberi pembenaran atas segala aktivitas rezim mengakibatkan atmosfer hegemoni semakin menebal. Masyarakat yang terkena percikan represi mulai menerima segala aturan tanpa perlawanan yang kongkret. Masyarakat terbiasa melegitimasi kekerasan yang dilakukan negara kepada orang-orang yang dianggap menentang. Bagi mereka, barang wajar apabila orang-orang yang menganggu stabilitas negara diberi sanksi.

Menjelang tibanya reformasi, barulah pelahan ikhtiar merawat kesadaran dinyalakan kembali melalui aksi perlawanan dari massa. Media merasa sudah memiliki kawan, maka dari itu, ia kembali ke dalam bentuk idealnya sebagai medan diskusi bagi masyarakat.

Secara bersamaan, masyarakat menyambut niat baik tersebut dengan narasi tajam untuk segera menggugurkan mapannya hegemoni Orde Baru. Maka, hadirlah pula kepulan-kepulan narasi yang menjurus menjadi counter-hegemony.

 

Watak Kekerasan Negara

Reformasi telah lewat semenjak dua puluhan tahun yang lalu. Namun, belum juga kita dapat menyebut era sesudahnya ini sebagai era yang dewasa. Pasalnya, di tengah memburunya media mendistribusikan informasi, justru menjadi buah simalakama bagi masyarakat.

Semakin mudah masyarakat mengepul pengetahuan, semakin turun pula kadar akurasi atas pengetahuan yang didapatkannya. Muatan-muatan kebohongan mewarnai kericuhan di wilayah horizontal. Tidak jarang ditemukan betapa banalnya kenyataan karena tersusun dari kesimpangsiuran informasi.

Atas dasar kebohongan itu, kebijakan yang dibuat pemerintah turut tak masuk akalnya. Beragam peraturan seperti RKUHP, UU ITE atau larangan-larangan tentang mengkritik Presiden, tampil bagai lelucon di tengah semrawutnya ruang publik.

Selain itu, pada tahun 2018, Tempo.co memuat data statistik yang dilansir dari Bidang Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) bahwa setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang pertengahan tahun 2018. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik (31/12/18).

Menyambut itu juga, Reporters Without Borders for Freedom of Information (RSF) menempatkan indeks kebebasan pers Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Data-data yang terungkap ini sedikitnya dapat menandai situasi media yang belum cukup meyakinkan.

Kita lihat saja beberapa bulan lalu masyarakat dibuat terkesiap karena seorang perempuan dikabarkan telah menyabet prestasi bergengsi di Hollywood berkat karya filmnya. Namun setelah itu, menyusul kemudian kabar yang tak kalah mengejutkannya yang menyebut sineas tersebut telah melakukan kebohongan besar.

Jika dilihat bagaimana kelindan informasi ini dirajut, maka terbukti bagaimana media kita belum sungguh-sungguh dewasa dalam menyikapi kenyataan. Negara pun belum cukup mampu memberi kebijakan.

Di satu sisi, media terlalu terburu-buru memproyeksikan identitas seseorang tanpa proses validasi. Akibatnya, dari yang semula bersorak-sorai mengapresiasi, kini menjelma jadi serigala ganas menghardik secara massal atas kebohongan perempuan itu. Namun peristiwa ini dikompromi begitu saja, alih-alih menjadi pembelajaran bersama.

Dan di sisi lain, negara hanya sibuk mengurusi citra pemerintah agar tetap baik di depan konsumen media, tanpa memikirkan nasib peristiwa lain yang menyangkut kemaslahatan masyarakat. Papua dengan segala persoalannya. Ada pula perempuan bernama Veronica yang baru-baru ini diburu, dituduh menyebarkan kabar buruk tentang upaya kemerdekaan di Papua.

Barangkali memang bukan perkara mudah bagi media dalam menyiarkan informasi maupun bagi masyarakat dalam menerima informasi. Atau bagi pemerintah yang masih kelewat lugu di hadapan belukar teknologi komunikasi. Satu tak pandai bicara, satu tak pandai mendengar, dan satunya lagi tak memiliki kepandaian apapun.

Akan tetapi, bukankah tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua persoalan ini? Jurnalis hidup dan dibesarkan bersama masyarakat dan media menjembatani urusan pemerintah dengan masyarakat. Jika semuanya ini dapat berkolaborasi secara apik, maka diskusi bertujuan konsensus dapat diwujudkan dengan baik dan tidak semerawut. Tanpa perlu khawatir tentang siapa yang didominasi atau siapa yang mendominasi.

Meskipun bayangan itu rasanya cukup sulit untuk dibuktikan, namun tak ada salahnya untuk menyicil perbaikan akibat kerusakan-kerusakan karena ulah media. Harus melalui media pula pembenahannya, kendati semuanya akan berjalan teratih-tatih.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Memilih Pekerjaan Pertama: Antara Idealisme dan Berpikir Realistis 0 128

Setelah sekian lama tidak menoreh sesuatu di Kalikata dan tidak ikut hura-hura aksi tolak RKUHP, sebenarnya penulis sungkan karena maunya langsung ngomel dan curcol. Penulis lain baru-baru ini membagi kegundahannya. Ternyata saya sadar, saya pun memiliki kegundahan yang hampir sama, tidak jauh-jauh dari pekerjaan pertama.

Sebagai generasi muda harapan bangsa, barang tentu kami bakal beroleh pertanyaan semacam: ‘Habis lulus, kerja di mana?’ Seolah berdosa, kami mentok menjawab setengah tertawa, ‘Lagi proses ngelamar,’ atau ‘Belum dulu deh, hehe,’ atau ‘Belum ada yang menerima.’

Syukur-syukur jika si penanya tadi hanya membalas dengan satu suku kata ‘Oh…’, meski kadang dengan nada yang bisa buat kami mati gaya. Kalau kurang bejo, bisa jadi kami bakal dicecar seperangkat pertanyaan yang hendak menganalisis: sakjane opo toh masalahe sampek awakmu iki gak ndang ketrimo kerjo?

Beruntungnya saya tidak sempat dibegitukan. Sebabnya, sebelum wisuda saya sudah dapat pekerjaan. Hanya saja, begitu orang sekitar tahu bahwa saya bekerja di perusahaan majalah cetak berbahasa Jawa (suer gak niat spoiler, tapi inisialnya ‘PS’), berkerutlah dahi mereka. Tak tanggung-tanggung, keluarga besar juga ikutan nyinyir. Semua serempak bertanya: ngapaiiiiiin toh milih kerja kok di perusahaan tua yang otw bangkrut? Emang majalahnya masih ada yang baca?

Oke. Saya paham, kebanyakan dari nyinyirers itu seyogyanya hanya merasa eman saja. Sebab mereka tahu, saya lulus dengan predikat cukup sangat memuaskan. Sehingga wajar jika terbangun ekspektasi: pemuda berpresta-shit macam saya sudah pasti diterima seandainya melamar ke perusahaan besar. Padahal yo gak mesthi… ‘Ente saha?’ tanya perusahaan.

 

Jawaban Pertama Saya

Kepada handai tolan yang meng-eman-kan pilihan saya, melalui tulisan ini dengan tegas saya sampaikan bahwa dengan bekerja di perusahaan majalah cetak ini, saya TIDAK membuang-buang waktu. Bahkan, mewakili siapapun di luar sana, yang kini tengah bekerja di bidang yang tidak disetujui oleh orang tua maupun tetangga-tetingginya, saya menyatakan bahwa TIDAK ADA waktu dan tenaga mereka yang terbuang, selama mereka mencintai pekerjaan mereka.

Percayalah sodara-sodara, tidak semua orang punya rasio kesuksesan seperti sebagian besar orang di dunia: uang… dan kekuasaan. Ada orang-orang yang dibanding berlari sekuat tenaga untuk jadi yang terbaik, ia justru membiarkan dirinya mengalir dalam arus yang dianggapnya tak mungkin bisa ia kuasai, dan malah bahagia berada di dalamnya. Selama pilihan hidup itu tak menenggelamkannya dan takmencekat napas orang lain, tentunya sah-sah saja bukan?

Justru dengan mendakwa mereka sebagai golongan yang tak layak berkompetisi, sesungguhnya kitalah yang gagal melihat sisi mengagumkan dalam diri mereka. Merasa berkecukupan itu tidak syaratnya tidak muluk-muluk kok, gengs. Merasalah cukup, beres.

Kemudian jika menggunakan standar umum itu untuk melihat milenial yang baru jadi sarjana atau diploma, mungkin kebanyakan orang lupa bahwa selalu ada opsi untuk menjadi optimis, dengan cara percaya bahwa hidup kami ini sakjane jek panjaaaang perjalanannya.

Tentu tak masalah jika di tahun-tahun pertama setelah kelulusan, kami mencicip lingkungan pekerjaan yang beraneka rupa; tidak mesti langsung nyemplung di perusahaan “bonafide”. Pengalaman-pengalaman unik, apapun itu, akan selalu jadi referensi berharga di masa mendatang. Tapi memang tak mungkin disangkal, dunia makin kompetitif. Selagi mampu dan tersedia, segera rebut semua kesempatan yang terbuka. Semakin muda, semakin bagus.

Lantas, jika kembali pada pilihan saya memilih pekerjaan pertama ini, saya ibaratkan fase ini sebagai masa belajar sekaligus masa refreshing. Menjadi—sombong syek—lulusan baru yang langganan terganjar prestasi akademik sejak SD, saya dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik, meraih juara, tralala trilili… Sempat ketika dahulu saya mulai menunjukkan gelagat “lelah ambis” saat sekolah menengah, saya ingat betul salah satu guru mbelani bertanya ke ibu saya, “Anak ibu kenapa sekarang seperti terjun ke bawah meja?”

Jujur saja setelah itu, saya justru jadi lebih tertarik dan memutuskan menjajal dunia di luar akademik. Menjalani keputusan itu mempertemukan saya dengan berbagai hal yang membuat saya lebih mudah merasa bahagia. Semua tanpa perlu menjadi yang terbaik di dalamnya. Ternyata, kalau sudah bahagia, segala tugas sekolah hingga kuliah rasanya semakin mudah dijalani. Malahan, prestasi akademik jadinya tak pernah benar-benar lepas dari tangan saya, selalu saja didapat tanpa harus diekspektasikan.

Sama seperti pekerjaan, sesekali berada di lingkungan yang tidak terlalu kompetitif itu tak masalah. Bekerja di perusahaan dengan cuan tak seberapa, bahkan di perusahaan atau lembaga pengabdian nirlaba sekalipun, sama sekali bukan soal. Justru semakin untunglah mereka yang demikian. Sebab selagi memenuhi kepuasan batin, mereka juga sedang mengerem ambisi prestis-materialis, sembari menambah pengalaman dan koneksi.

Bekal-bekal ini bisa jadi berguna, sekiranya mereka ingin melanjutkan perjalananke lingkungan baru. Hati dan pikiran yang sudah fresh setelah cukup “berlibur” dari hentakan-hentakan kompetisi dan stabilnya roda rutinitas nantinya pasti mampu memberi inovasi-inovasi yang tak kalah segar.

Amin.

 

Jawaban Saya yang Kedua

Nantikan di tulisan saya selanjutnya.

 

Foto: Kaique Rocha (Pexels)

Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 181

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

Editor Picks