Kilas Balik Media dan Bagaimana Persoalannya Sekarang 0 263

Secara sederhana saja, media merupakan corong penyiaran untuk kenyataan yang tengah dialami masyarakat. Media berhak mencangkok kenyataan tersebut supaya dikabarkan secara terus terang kepada khalayak. Kendati media juga berhak memposisikan perspektif sendiri dalam mengabarkan, namun setidak-tidaknya media harus berpihak pada masyarakat yang memang suaranya butuh disalurkan.

Di samping itu, media juga berperan sebagai kontrol atas kebijakan yang dibentuk pemerintah. Artinya, bila ada barang sepeser kebijakan yang tak terealisasikan, media berhak memberitahukannya pada masyarakat. Dengan begitu, media sebagai ruang publik bagi pemerintah dan masyarakat telah berhasil menjadi medan diskusi bagi konsensus-konsensus yang diperlukan.

Namun, berbeda halnya dengan yang pernah terjadi semasa Orde Baru. Media tidak menjalankan perannya semasif sekarang. Media dijagal habis-habisan oleh rezim Soeharto. Aparatus-aparatus yang mengawasi aktivitas distribusi informasi pun muncul melalui berbagai lembaga seperti Menteri Penerangan, Badan Sensor Film, bahkan masyarakat juga turut serta menjadi perpanjangan tangan dari program yang disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai membangun stabilitas negara.

Tak ayal tumbuhlah suatu pemahaman tersirat bahwa media harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan kepentingan negara. Akan tetapi, alih-alih melakukan perlawanan atas kondisi tersebut, media justru melakukan aksi tiarap massal hingga mengakibatkan informasi tidak tersampaikan secara berimbang.

Adapun yang akan terjadi jika sebuah media dianggap menyalahi aturan penyiaran, wartawan yang bekerja di dalamnya tak segan-segan dapat kehilangan profesi. Jajaran redaktur ditandai, diturunkan jabatannya, sampai pada menerima tindakan kekerasan langsung. Misalkan kasus wartawan Udin yang meninggal (1996) karena disiksa oleh orang tak dikenal setelah sebelum itu dirinya aktif menuliskan artikel-artikel kritis menyangkut kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, dampak dari teraturnya media memberi pembenaran atas segala aktivitas rezim mengakibatkan atmosfer hegemoni semakin menebal. Masyarakat yang terkena percikan represi mulai menerima segala aturan tanpa perlawanan yang kongkret. Masyarakat terbiasa melegitimasi kekerasan yang dilakukan negara kepada orang-orang yang dianggap menentang. Bagi mereka, barang wajar apabila orang-orang yang menganggu stabilitas negara diberi sanksi.

Menjelang tibanya reformasi, barulah pelahan ikhtiar merawat kesadaran dinyalakan kembali melalui aksi perlawanan dari massa. Media merasa sudah memiliki kawan, maka dari itu, ia kembali ke dalam bentuk idealnya sebagai medan diskusi bagi masyarakat.

Secara bersamaan, masyarakat menyambut niat baik tersebut dengan narasi tajam untuk segera menggugurkan mapannya hegemoni Orde Baru. Maka, hadirlah pula kepulan-kepulan narasi yang menjurus menjadi counter-hegemony.

 

Watak Kekerasan Negara

Reformasi telah lewat semenjak dua puluhan tahun yang lalu. Namun, belum juga kita dapat menyebut era sesudahnya ini sebagai era yang dewasa. Pasalnya, di tengah memburunya media mendistribusikan informasi, justru menjadi buah simalakama bagi masyarakat.

Semakin mudah masyarakat mengepul pengetahuan, semakin turun pula kadar akurasi atas pengetahuan yang didapatkannya. Muatan-muatan kebohongan mewarnai kericuhan di wilayah horizontal. Tidak jarang ditemukan betapa banalnya kenyataan karena tersusun dari kesimpangsiuran informasi.

Atas dasar kebohongan itu, kebijakan yang dibuat pemerintah turut tak masuk akalnya. Beragam peraturan seperti RKUHP, UU ITE atau larangan-larangan tentang mengkritik Presiden, tampil bagai lelucon di tengah semrawutnya ruang publik.

Selain itu, pada tahun 2018, Tempo.co memuat data statistik yang dilansir dari Bidang Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) bahwa setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang pertengahan tahun 2018. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik (31/12/18).

Menyambut itu juga, Reporters Without Borders for Freedom of Information (RSF) menempatkan indeks kebebasan pers Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Data-data yang terungkap ini sedikitnya dapat menandai situasi media yang belum cukup meyakinkan.

Kita lihat saja beberapa bulan lalu masyarakat dibuat terkesiap karena seorang perempuan dikabarkan telah menyabet prestasi bergengsi di Hollywood berkat karya filmnya. Namun setelah itu, menyusul kemudian kabar yang tak kalah mengejutkannya yang menyebut sineas tersebut telah melakukan kebohongan besar.

Jika dilihat bagaimana kelindan informasi ini dirajut, maka terbukti bagaimana media kita belum sungguh-sungguh dewasa dalam menyikapi kenyataan. Negara pun belum cukup mampu memberi kebijakan.

Di satu sisi, media terlalu terburu-buru memproyeksikan identitas seseorang tanpa proses validasi. Akibatnya, dari yang semula bersorak-sorai mengapresiasi, kini menjelma jadi serigala ganas menghardik secara massal atas kebohongan perempuan itu. Namun peristiwa ini dikompromi begitu saja, alih-alih menjadi pembelajaran bersama.

Dan di sisi lain, negara hanya sibuk mengurusi citra pemerintah agar tetap baik di depan konsumen media, tanpa memikirkan nasib peristiwa lain yang menyangkut kemaslahatan masyarakat. Papua dengan segala persoalannya. Ada pula perempuan bernama Veronica yang baru-baru ini diburu, dituduh menyebarkan kabar buruk tentang upaya kemerdekaan di Papua.

Barangkali memang bukan perkara mudah bagi media dalam menyiarkan informasi maupun bagi masyarakat dalam menerima informasi. Atau bagi pemerintah yang masih kelewat lugu di hadapan belukar teknologi komunikasi. Satu tak pandai bicara, satu tak pandai mendengar, dan satunya lagi tak memiliki kepandaian apapun.

Akan tetapi, bukankah tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua persoalan ini? Jurnalis hidup dan dibesarkan bersama masyarakat dan media menjembatani urusan pemerintah dengan masyarakat. Jika semuanya ini dapat berkolaborasi secara apik, maka diskusi bertujuan konsensus dapat diwujudkan dengan baik dan tidak semerawut. Tanpa perlu khawatir tentang siapa yang didominasi atau siapa yang mendominasi.

Meskipun bayangan itu rasanya cukup sulit untuk dibuktikan, namun tak ada salahnya untuk menyicil perbaikan akibat kerusakan-kerusakan karena ulah media. Harus melalui media pula pembenahannya, kendati semuanya akan berjalan teratih-tatih.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sinetron Absurd ala Indonesia dan Khasiat Mujarabnya 0 103

Menahun sudah segenap rakjat bertanya-tanya, sebagaimanapun kami juga (lihat tulisan: ‘Logika Hello Kitty Rebus vs Drama Korea’), kenapa sinetron Indonesia kok modelannya begitu-begitu terus? Bukannya semakin waktu semakin baik, malah semakin absurd. Adegan-adegannya super duper konyol out of the box. Mulai dari boneka Hello Kitty direbus sampai seorang wanita yang berteriak panik dikerubutin buaya CGI.

Tak mau kalah, latar tempat pun ikut jadi bahan humor tersendiri. Bagaimana ceritanya istana kahyangan seorang dewi kepercayaan Jawa berhiaskan patung-patung megah bergaya Yunani, lengkap dengan pose-pose melankolis seraya menutup sebagian anggota tubuh? Atau bagaimana bisa yang dikata para tokoh sebagai “diskotik top” adalah ruangan yang dindingnya cuma berbalut kain hitam dan lampu kerlap-kerlip macam hiasan pohon natal?

Sebelum kita melanjutkan protas-protes ria ini, mungkin ada baiknya kita hening sejenak dan berpikir ulang. Apa betul keadaaan sinetron Indonesia yang seperti ini nih sungguh-sungguh jelek dan mutlak pol negatifnya? Apa benar akar masalahnya hanya ada pada masalah kejar tayang dan keterbatasan proses produksinya, sehingga pilihan-pilihan adegan sedemikian “progresif nan alternatif” boleh langsung diambil gambar?

Memang, jika dilihat dari sisi lain, di zaman penuh kehausan akan aktualisasi brand dan bacok-bacokan antar-netijen, semakin aneh sebuah adegan berarti semakin tinggi kemungkinannya untuk bisa viral. Itu juga bisa jadi salah satu “reward” bagi tim produser yang mungkin harus senantiasa kalang-kabut di balik penayangan tiap episode.

Tapi toh kita kerap mendapati situasi di mana sebuah keluarga berkumpul dengan tatapan tanpa kedipan, melekat kuat di layar TV, menonton adegan-adegan “konyol” tersebut dengan mata berkaca-kaca atau bibir yang mewek-mewek.

Sebuah adegan yang bagi kita langsung bikin tepok jidat, ternyata sebegitu serius bagi mereka. Sebuah adegan yang bagi kita hanya pantas dlirik satu kali, untuk langsung divonis sebagai ‘tayangan tak bermutu’, ternyata sanggup membikin orang lain nangis kejer atau berok-berok sambil lempar piring karena saking gumush-nya sama si tokoh jahat. Lalu reaksi mereka itu membuat kita tertawa karena lucunya, atau bagi yang lebih keji lagi, karena gobloknya.

Kita sendiri bisa dengan sombong bangga mengumumkan pada jagad raya, “Sori, ya. Aku cuma mau pakai merk ini, ini, dan ini karena value perusahaannya sesuai sama value aku”. Atau, “Selera aku tuh yang begini, nih. Kalau yang kayak gitu, em… nggak sesuai lah sama karakter aku”.

Maka boleh juga dong kita mengakui bahwa sinetron Indonesia, sejungkirbalik apapun logika yang ada di dalamnya, amatlah nggathuk sama pasarnya. Jangan-jangan, nilai dalam sinetron lucu-lucu ini sungguh mencerminkan nilai yang sama dalam kehidupan penggemarnya sehari-hari?

Bolehlah kita bilang adegan jenazah yang sudah dipocong kemudian terlempar dalam mesin molen itu kejadian ajaib. Tapi jika kemudian kita lihat keseharian mereka, bukankah hal-hal tak kalah ajaib juga sering terjadi?

Diiming-imingi kerjaan “enak”, tanpa perlu syarat ijazah dan pengalaman kerja, menggiring mereka pada situasi banting-tulang, pagi sampai tengah malam 7 hari seminggu. Beberapa di antara mereka sampai bertaruh keamanan diri, ketika terpaksa harus melakukan tindakan ilegal atau melawan hukum demi menjalankan apa kata bos. Ketika digaji cuma dapat sekian repes, nominal upah yang saking super ajaibnya sampai tak masuk akal dan nurani. Bekerja tanpa kontrak resmi, dan ketika terjadi kecelakaan kerja atau bahkan sampai meninggal, tidak mendapat pertanggungjawaban yang pantas.

Belum lagi jika masih ditambah kasak-kusuk, “Salah sendiri, dia mau sih kerja nggak bener begitu”. Kalau sudah begini, bukankah bibir-bibir yang demikian berujar sama saja durjananya dengan molen yang menggiling si pocong nahas?

Sama halnya dengan persoalan plot. Dalam sinetron ‘serial istri tersakiti’ misalnya. Banyak yang jadi gatal gara-gara kisahnya selalu dan melulu tentang suami yang “direbut” perempuan lain. Apa tidak bisa menemukan alur cerita lain? Kita senantiasa berharap seri selanjutnya akan hadir dengan penyajian yang berbeda. Ternyata memang berbeda… pemainnya, busananya, dan setting lokasinya. Plotnya sama.

Demikian pula dengan kehidupan para penonton setianya. Dalam setiap hari, minggu, dan bulan, mereka bekerjakeras berusaha meningkatkan derajat hidup. Atau minimal, supaya bisa sedikit menabung. Senangnya bukan main jika dapat lebihan pendapatan harian. Tapi penyakit yang muncul karena kelelahan bekerja membuat cuan ekstra itu harus direlakan demi pengobatan. Atau kalau sekarang, anaknya tiba-tiba butuh dibelikan kuota bejibun buat sekolah online. Tabungan amblas. Hidup akhirnya segitu-segitu aja.

Oke. Ada yang bilang kalau kualitas plot yang stagnan dalam sinetron adalah buah dari episode yang mulur-mulur macam keju pizza masih anget. Bisa jadi benar. Namun bukankah kehidupan mereka rasanya juga seperti itu? Berpanjang-panjang dan tak menentu. Seiring datangnya hari, bukannya semakin besar harapan dalam hati mereka, hidup justru makin bikin angkat tangan.

Ya sudahlah… Terserah dunia ini mau seperti apa. Apapun yang terjadi besok ya dihadapi saja. Kalau bagus ya syukur. Kalau nggak ya sudah… pasrah saja.’

Maka, dalam perkara stagnansi opera sabun negara zamrud khatulistiwa ini, sesungguhnya siapa yang akhirnya menginspirasi siapa?

Apakah tim produser selalu bertolak dari kehidupan nyata para pemirsanya, yang secerdas mungkin ditangkap dan diterjemahkan dalam bahasa layar kaca dengan segala keterbatasan yang menghadang? Atau stagnansi ini akhirnya dibentuk terbentuk demi mengobati perih luka dalam hati pemirsanya?

Supaya kalau hidup mereka gitu-gitu aja, tak kunjung menemui solusi, sering dibuat kalah-kalahan, serta nampak seperti benang membundel yang rumit dan tak berujung… ya sudah, tidak masalah.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Bagi Mereka, Antirasisme Tak Lebih dari Sekadar Konten 0 164

George Floyd, pria berkulit hitam yang meninggal karena lehernya ditindih kaki petugas pulisi berkulit putih Minneapolis, AS menimbulkan gelombang protes. Bahkan ribuan warga AS teramasuk selebritis sudah bodo amat dengan korona dan ‘stay at home.

Mereka turun ke jalan untuk memprotes diskriminasi terhadap warga berkulit hitam dan menuntut  pemerintah agar pelaku pembunuhan segera diadili. Di media sosial juga ramai postingan penuh empati yang dibungkus amarah warga net mengenai kasus yang tak kunjung menemukan titik cerah itu.

Louis Vuitton sebagai merek legendaris pun terkena bola api amarah netizen karena marketing masif tas terbarunya ‘Pont 9’. Merek asal Paris ini membayar sejumlah artis dan fashion influencer di seluruh dunia untuk promosi di Instagram.

Namun, tak ada postingan yang menunjukkan empati mereka terhadap isu rasisme yang sedang panas itu. Alhasil, merek high-end ini pun dikecam netizen dan pesohor seperti Emily Ratajkowski karena dinilai tak peka dengan isu sosial. Tak hanya dikecam, pada 31 Mei lalu, butik Louis Vuitton di Oregon dijarah oleh massa.

Tak mau menjadi sasaran amukan massa, merek-merek lain akhirnya memposting foto prihatin terhadap kasus ini dan menyuarakan antirasisme. Diawali dari Versace, lalu dilanjut oleh Dior, Alexander McQueen, dan merek-merek beken lainnya.

Dari observasi kecil-kecilan saya, hingga saat ini, hanya Louis Vuitton yang masih bersih dari postingan antirasisme. Ya sudah, terserah dia.

Saya mengira masalah sudah beres. Ternyata, kasus Louis Vuitton hanyalah appetizer dari masalah empati dan antirasisme yang ada di dunia yang fana ini. Seperti yang tertulis di lirik lagu penyanyi indie terpopuler se-Indonesia, Kekeyi, “ucapanmu manis di bibir saja”, pun juga dengan kampanye antirasisme dari selebgram dan merek-merek kedagingan ini. Rupanya, postingan mereka sebatas wacana yang tidak dipraktikkan di dunia nyata.

Celine, merek asal Perancis ini memposting foto bahwa ia mengecam segala bentuk diskriminasi. Ia juga menuliskan di kepsyen “#BLACKLIVESMATTER” sebagai cherry on top.

Postingan ini diprotes oleh seorang fashion stylist, Jason Bolden. Hal ini dikarenakan Heidi Slimane, sang creative director, enggan mendandani seebritis berkulit hitam, kecuali stylist mereka berkulit putih.

Merek di bawah naungan LVMH ini selalu – semenjak kursi creative director diduduki oleh Heidi Slimane – memiliki jumlah model berkulit hitam di setiap shownya. Pada koleksi musim gugur 2020 misalnya, hanya ada 10 model berkulit hitam dari 111 model (9 persen). Sosok model berkulit hitam sangat jarang ditemui di feed Instagramnya.

Selanjutnya, ada kasus dari L’oréal . Merek mek-ap ini mengunggah foto di Instagram dan twit di Twitter yang intinya melawan segala bentuk diskriminasi warna kulit. Munroe Bergdorf, seorang model berkulit hitam, sontak memberikan tanggapan sinis kepada L’oréal. Rupanya, iapernah didapuk sebagai modelnya pada 2017. Sayangnya, ia dipecat usai menyuarakan protes terhadap white supremacy di Facebook.

Zimmermann, merek pakaian bergaya bohemian ini masuk ke dalam daftar pihak-pihak yang cari aman usai kasus Louis Vuitton. Sama dengan kasus-kasus di atas, merek asal Sydney ini mengatakan bahwa intinya ia berkomitmen untuk melawan praktik-praktik diskriminasi.

Namun, mereka-mereka yang pernah bekerja dan magang di sana angkat bicara. Mereka mengatakan bahwa pekerja kulit hitam kerap kali mendapat diskriminasi dan sering dipojokkan. Tak hanya itu, Zimmermann juga menerapkan beauty standard perempuan berkulit putih Eropa.

Lalu Kris Schitzel, selebgram Rusia yang berfoto di tengah pendemo sambil membawa tulisan “BLACK LIVES MATTER”.  Ia menerima hujatan usai video behind the scene “pemotretan” untuk foto tersebut beredar. Terlihat ia menata pose sedemikian rupa sambil membenarkan gaunnya.

Memang tak seniat video Brojabro dengan sayap Victoria’s Secret-nya saat aksi unjuk rasa mahasiswa di Surabaya silam, namun video tersebut sudah dapat membuat kita menyimpulkan bahwa ternyata gerakan yang ia lakukan tak lebih dari kebutuhan produksi konten di medsos.

Last but not least, kasus yang menyeret perempuan paling berpengaruh di dunia fashion saat ini, Anna Wintour. Vogue AS, majalah ternama yang dikepalai oleh Wintour ini di media sosialnya aktif  menyuarakan Black Lives Matter. Namun, pada Rabu (10/6) lalu, wanita yang mendapat julukan “Nuclear Wintour” ini meminta maaf atas minimnya kesempatan bekerja bagi orang berkulit hitam di kantornya.

Pernyataan tersebut membuat beberapa mantan pekerja berkulit hitam di Vogue angkat bicara di Twitter. Mereka mengungkapkan perlakuan tidak menyenangkan dari Wintour dan pekerja lain. Mulai dari di-bully, hingga gaji yang lebih sedikit harus mereka telan selama bekerja di majalah yang dijuluki fashion bible tersebut.

Miris sekali ya, ketika empati kita sangat dibutuhkan di masa ini, ternyata hanya dijadikan konten guna menaikkan citra mereka, biar seakan-akan peduli dengan isu rasisme. Tuntutan netijen yang begitu besar untuk menampilkan konten empati, malah membuat sejumlah pihak menganggapnya sebagai formalitas belaka.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks