Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 70

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 117

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Kilas Balik Media dan Bagaimana Persoalannya Sekarang 0 87

Secara sederhana saja, media merupakan corong penyiaran untuk kenyataan yang tengah dialami masyarakat. Media berhak mencangkok kenyataan tersebut supaya dikabarkan secara terus terang kepada khalayak. Kendati media juga berhak memposisikan perspektif sendiri dalam mengabarkan, namun setidak-tidaknya media harus berpihak pada masyarakat yang memang suaranya butuh disalurkan.

Di samping itu, media juga berperan sebagai kontrol atas kebijakan yang dibentuk pemerintah. Artinya, bila ada barang sepeser kebijakan yang tak terealisasikan, media berhak memberitahukannya pada masyarakat. Dengan begitu, media sebagai ruang publik bagi pemerintah dan masyarakat telah berhasil menjadi medan diskusi bagi konsensus-konsensus yang diperlukan.

Namun, berbeda halnya dengan yang pernah terjadi semasa Orde Baru. Media tidak menjalankan perannya semasif sekarang. Media dijagal habis-habisan oleh rezim Soeharto. Aparatus-aparatus yang mengawasi aktivitas distribusi informasi pun muncul melalui berbagai lembaga seperti Menteri Penerangan, Badan Sensor Film, bahkan masyarakat juga turut serta menjadi perpanjangan tangan dari program yang disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai membangun stabilitas negara.

Tak ayal tumbuhlah suatu pemahaman tersirat bahwa media harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan kepentingan negara. Akan tetapi, alih-alih melakukan perlawanan atas kondisi tersebut, media justru melakukan aksi tiarap massal hingga mengakibatkan informasi tidak tersampaikan secara berimbang.

Adapun yang akan terjadi jika sebuah media dianggap menyalahi aturan penyiaran, wartawan yang bekerja di dalamnya tak segan-segan dapat kehilangan profesi. Jajaran redaktur ditandai, diturunkan jabatannya, sampai pada menerima tindakan kekerasan langsung. Misalkan kasus wartawan Udin yang meninggal (1996) karena disiksa oleh orang tak dikenal setelah sebelum itu dirinya aktif menuliskan artikel-artikel kritis menyangkut kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, dampak dari teraturnya media memberi pembenaran atas segala aktivitas rezim mengakibatkan atmosfer hegemoni semakin menebal. Masyarakat yang terkena percikan represi mulai menerima segala aturan tanpa perlawanan yang kongkret. Masyarakat terbiasa melegitimasi kekerasan yang dilakukan negara kepada orang-orang yang dianggap menentang. Bagi mereka, barang wajar apabila orang-orang yang menganggu stabilitas negara diberi sanksi.

Menjelang tibanya reformasi, barulah pelahan ikhtiar merawat kesadaran dinyalakan kembali melalui aksi perlawanan dari massa. Media merasa sudah memiliki kawan, maka dari itu, ia kembali ke dalam bentuk idealnya sebagai medan diskusi bagi masyarakat.

Secara bersamaan, masyarakat menyambut niat baik tersebut dengan narasi tajam untuk segera menggugurkan mapannya hegemoni Orde Baru. Maka, hadirlah pula kepulan-kepulan narasi yang menjurus menjadi counter-hegemony.

 

Watak Kekerasan Negara

Reformasi telah lewat semenjak dua puluhan tahun yang lalu. Namun, belum juga kita dapat menyebut era sesudahnya ini sebagai era yang dewasa. Pasalnya, di tengah memburunya media mendistribusikan informasi, justru menjadi buah simalakama bagi masyarakat.

Semakin mudah masyarakat mengepul pengetahuan, semakin turun pula kadar akurasi atas pengetahuan yang didapatkannya. Muatan-muatan kebohongan mewarnai kericuhan di wilayah horizontal. Tidak jarang ditemukan betapa banalnya kenyataan karena tersusun dari kesimpangsiuran informasi.

Atas dasar kebohongan itu, kebijakan yang dibuat pemerintah turut tak masuk akalnya. Beragam peraturan seperti RKUHP, UU ITE atau larangan-larangan tentang mengkritik Presiden, tampil bagai lelucon di tengah semrawutnya ruang publik.

Selain itu, pada tahun 2018, Tempo.co memuat data statistik yang dilansir dari Bidang Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) bahwa setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang pertengahan tahun 2018. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik (31/12/18).

Menyambut itu juga, Reporters Without Borders for Freedom of Information (RSF) menempatkan indeks kebebasan pers Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Data-data yang terungkap ini sedikitnya dapat menandai situasi media yang belum cukup meyakinkan.

Kita lihat saja beberapa bulan lalu masyarakat dibuat terkesiap karena seorang perempuan dikabarkan telah menyabet prestasi bergengsi di Hollywood berkat karya filmnya. Namun setelah itu, menyusul kemudian kabar yang tak kalah mengejutkannya yang menyebut sineas tersebut telah melakukan kebohongan besar.

Jika dilihat bagaimana kelindan informasi ini dirajut, maka terbukti bagaimana media kita belum sungguh-sungguh dewasa dalam menyikapi kenyataan. Negara pun belum cukup mampu memberi kebijakan.

Di satu sisi, media terlalu terburu-buru memproyeksikan identitas seseorang tanpa proses validasi. Akibatnya, dari yang semula bersorak-sorai mengapresiasi, kini menjelma jadi serigala ganas menghardik secara massal atas kebohongan perempuan itu. Namun peristiwa ini dikompromi begitu saja, alih-alih menjadi pembelajaran bersama.

Dan di sisi lain, negara hanya sibuk mengurusi citra pemerintah agar tetap baik di depan konsumen media, tanpa memikirkan nasib peristiwa lain yang menyangkut kemaslahatan masyarakat. Papua dengan segala persoalannya. Ada pula perempuan bernama Veronica yang baru-baru ini diburu, dituduh menyebarkan kabar buruk tentang upaya kemerdekaan di Papua.

Barangkali memang bukan perkara mudah bagi media dalam menyiarkan informasi maupun bagi masyarakat dalam menerima informasi. Atau bagi pemerintah yang masih kelewat lugu di hadapan belukar teknologi komunikasi. Satu tak pandai bicara, satu tak pandai mendengar, dan satunya lagi tak memiliki kepandaian apapun.

Akan tetapi, bukankah tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua persoalan ini? Jurnalis hidup dan dibesarkan bersama masyarakat dan media menjembatani urusan pemerintah dengan masyarakat. Jika semuanya ini dapat berkolaborasi secara apik, maka diskusi bertujuan konsensus dapat diwujudkan dengan baik dan tidak semerawut. Tanpa perlu khawatir tentang siapa yang didominasi atau siapa yang mendominasi.

Meskipun bayangan itu rasanya cukup sulit untuk dibuktikan, namun tak ada salahnya untuk menyicil perbaikan akibat kerusakan-kerusakan karena ulah media. Harus melalui media pula pembenahannya, kendati semuanya akan berjalan teratih-tatih.

Editor Picks