Polemik Hubungan Asmara KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasuki usia 17 tahun. Sebuah batas usia yang sesuatu kalau buat manusia. Ketika seluruh organ reproduksi sudah memasuki masa subur. Ketika seseorang sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi membeli minuman keras dan rokok di supermarket. Ketika seseorang juga sudah sah mengendarai kendaraan menembus jalanan.

Di samping itu, usia dewasa menjadikan seseorang juga dianggap bisa menentukan arah hidup sendiri. Seseorang sudah dipercaya memiliki kesadaran penuh bahwa seluruh tindak-tanduknya memiliki risiko tersendiri.

Tapi tidak dengan KPK. Justru, di tengah kesuksesannya yang makin hari makin dipercaya rakyat, ia malah dikuliti dan dilemahkan atas dasar wacana revisi Undang-undang KPK. Yang diberi dewan pengawas lah, yang dibatasi penyadapannya lah. Ada saja caranya agar DPR ke depan tidak banyak yang kena OTT lagi.

Pembahasan revisi UU ini sengaja dimunculkan bersandingan dengan agenda pemilihan calon pimpinan baru, menggantikan jabatan Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Sejumlah nama kemudian disepakati 13 September lalu sebagai pucuk pimpinan tertinggi KPK, setelah melalui formalitas fit and proper test.

Rentetan musibah yang menimpa lembaga independen pembasmi rasuah ini begitu panjang. Sungguh dukacita mendalam bagi mereka para pegiat anti-korupsi garis keras.

Entah layak disandingkan ataupun tidak, penulis hendak menguatkan hati pembaca sekalian. Bahwa penderitaan KPK sama-sama bertubi-tubinya dengan penderitaan atas nama cinta milik qlean semua!

Berikut ini daftarnya:

Kadaluarsa kepercayaan

Wacana pembentukan dewan pengawas bagi KPK menuai kritik sana-sini. Tapi, dalih penjagaan KPK agar sesuai fungsi utamanya selalu diusahakan anggota dewan. Bahkan, hampir seluruh capim mempertegas dukungannya terhadap kehadiran dewan pengawas. Jika lembaga pers yang independen pula saja punya dewan pers, seharusnya KPK juga punya, begitu tukas mereka.

Padahal, menurut Lembaga Survei Indonesia, KPK adalah lembaga teratas yang mendapat kepercayaan publik. Polisi, pengadilan, apalagi partai politik dan DPR jauh tertinggal di bawah. Mulai dari 2016-2018, tingkat kepuasan rakyat akan kinerja KPK dalam memberantas korupsi sangat tinggi, di angka 70%.

Jika rakyat sudah percaya, mulut dan tangan KPK mana lagi yang kau dustakan? Kenapa masih butuh dewan pengawas seakan-akan ke depan KPK akan melanggar hakikatnya?

Sama seperti kamu-kamu semua, yang sudah sangat percaya dengan sang pacar. Jika mas/mbak pacar dipercaya setia denganmu seorang, kan gak mungkin to kamu repot-repot stalking, pasang penyadap, atau bahkan menyewa mata-mata untuk mengawasinya?

Eh tapi, kepercayaan pada manusia itu kan sifatnya dinamis ya? Yang di awal pacaran setia, bisa saja besok lusa selingkuh lohHehe.

Ndablek

Sudah sekian juta orang menasehatimu untuk tidak memacari doi. Mereka bilang, reputasi doi  buruk dan akan membahayakan masa depanmu kalau masih terus dipaksakan. Tapi kamu tetap ndablek, tetap membuka hati dan mengobral kasih sayang.

Seperti itu mungkin sikap DPR ketika memutuskan untuk memenangkan Firli Bahuri secara mutlak: 56 suara, meninggalkan 9 calon lainnya. Padahal, hari kemarinnya, petinggi KPK sudah mengultimatum bahwa polisi mantan Deputi Penindakan KPK itu sudah melakukan pelanggaran etik berat.

Eh tapi, kan doi berprestasi banget! Melalangbuana jadi kapolres, kapolda, ajudan presiden, dan kenal sejumlah kepala daerah pula! Deretan CV-nya yang luar biasa itulah yang membuat kita harus sayang! Memberi kesempatan kedua, berharap ia akan berubah menjadi lebih baik. Yang penting dijalani dulu aja, ya!

Ngambek

Masih berhubungan dengan poin kedua, Saut Situmorang menyatakan mundur dari pimpinan KPK terhitung 16 September ini. Ia menyesal dengan keputusan para petinggi Senayan yang malah memenangkan Firli. Wes dikandanisek ndablek ae!

Saut Situmorang adalah kita-kita yang sudah lelah memperjuangkan segalanya demi doi. Memang, menyerah adalah cara terbaik untuk mengistirahatkan diri sendiri. Situ mau ngapain, terserah!

Dari sekian daftar yang telah dirinci di atas, adakah pembaca yang hendak tambahkan?

Korupsi, KPK, dan pemerintah punya hubungan asmara yang memang serba rumit. Seperti kisah cintamu yang gak tahu kapan berlabuhnya, demikian pula dengan polemik korupsi di negeri +62 ini.