Polemik Hubungan Asmara KPK 1 103

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasuki usia 17 tahun. Sebuah batas usia yang sesuatu kalau buat manusia. Ketika seluruh organ reproduksi sudah memasuki masa subur. Ketika seseorang sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi membeli minuman keras dan rokok di supermarket. Ketika seseorang juga sudah sah mengendarai kendaraan menembus jalanan.

Di samping itu, usia dewasa menjadikan seseorang juga dianggap bisa menentukan arah hidup sendiri. Seseorang sudah dipercaya memiliki kesadaran penuh bahwa seluruh tindak-tanduknya memiliki risiko tersendiri.

Tapi tidak dengan KPK. Justru, di tengah kesuksesannya yang makin hari makin dipercaya rakyat, ia malah dikuliti dan dilemahkan atas dasar wacana revisi Undang-undang KPK. Yang diberi dewan pengawas lah, yang dibatasi penyadapannya lah. Ada saja caranya agar DPR ke depan tidak banyak yang kena OTT lagi.

Pembahasan revisi UU ini sengaja dimunculkan bersandingan dengan agenda pemilihan calon pimpinan baru, menggantikan jabatan Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Sejumlah nama kemudian disepakati 13 September lalu sebagai pucuk pimpinan tertinggi KPK, setelah melalui formalitas fit and proper test.

Rentetan musibah yang menimpa lembaga independen pembasmi rasuah ini begitu panjang. Sungguh dukacita mendalam bagi mereka para pegiat anti-korupsi garis keras.

Entah layak disandingkan ataupun tidak, penulis hendak menguatkan hati pembaca sekalian. Bahwa penderitaan KPK sama-sama bertubi-tubinya dengan penderitaan atas nama cinta milik qlean semua!

Berikut ini daftarnya:

Kadaluarsa kepercayaan

Wacana pembentukan dewan pengawas bagi KPK menuai kritik sana-sini. Tapi, dalih penjagaan KPK agar sesuai fungsi utamanya selalu diusahakan anggota dewan. Bahkan, hampir seluruh capim mempertegas dukungannya terhadap kehadiran dewan pengawas. Jika lembaga pers yang independen pula saja punya dewan pers, seharusnya KPK juga punya, begitu tukas mereka.

Padahal, menurut Lembaga Survei Indonesia, KPK adalah lembaga teratas yang mendapat kepercayaan publik. Polisi, pengadilan, apalagi partai politik dan DPR jauh tertinggal di bawah. Mulai dari 2016-2018, tingkat kepuasan rakyat akan kinerja KPK dalam memberantas korupsi sangat tinggi, di angka 70%.

Jika rakyat sudah percaya, mulut dan tangan KPK mana lagi yang kau dustakan? Kenapa masih butuh dewan pengawas seakan-akan ke depan KPK akan melanggar hakikatnya?

Sama seperti kamu-kamu semua, yang sudah sangat percaya dengan sang pacar. Jika mas/mbak pacar dipercaya setia denganmu seorang, kan gak mungkin to kamu repot-repot stalking, pasang penyadap, atau bahkan menyewa mata-mata untuk mengawasinya?

Eh tapi, kepercayaan pada manusia itu kan sifatnya dinamis ya? Yang di awal pacaran setia, bisa saja besok lusa selingkuh loh! Hehe.

Ndablek

Sudah sekian juta orang menasehatimu untuk tidak memacari doi. Mereka bilang, reputasi doi  buruk dan akan membahayakan masa depanmu kalau masih terus dipaksakan. Tapi kamu tetap ndablek, tetap membuka hati dan mengobral kasih sayang.

Seperti itu mungkin sikap DPR ketika memutuskan untuk memenangkan Firli Bahuri secara mutlak: 56 suara, meninggalkan 9 calon lainnya. Padahal, hari kemarinnya, petinggi KPK sudah mengultimatum bahwa polisi mantan Deputi Penindakan KPK itu sudah melakukan pelanggaran etik berat.

Eh tapi, kan doi berprestasi banget! Melalangbuana jadi kapolres, kapolda, ajudan presiden, dan kenal sejumlah kepala daerah pula! Deretan CV-nya yang luar biasa itulah yang membuat kita harus sayang! Memberi kesempatan kedua, berharap ia akan berubah menjadi lebih baik. Yang penting dijalani dulu aja, ya!

Ngambek

Masih berhubungan dengan poin kedua, Saut Situmorang menyatakan mundur dari pimpinan KPK terhitung 16 September ini. Ia menyesal dengan keputusan para petinggi Senayan yang malah memenangkan Firli. Wes dikandani, sek ndablek ae!

Saut Situmorang adalah kita-kita yang sudah lelah memperjuangkan segalanya demi doi. Memang, menyerah adalah cara terbaik untuk mengistirahatkan diri sendiri. Situ mau ngapain, terserah!

Dari sekian daftar yang telah dirinci di atas, adakah pembaca yang hendak tambahkan?

Korupsi, KPK, dan pemerintah punya hubungan asmara yang memang serba rumit. Seperti kisah cintamu yang gak tahu kapan berlabuhnya, demikian pula dengan polemik korupsi di negeri +62 ini.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Poster-poster Lucu yang Nggak Lucu-lucu Amat 0 189

Kata seorang dosen Unair yang menjadi staf ahli di salah satu kementerian, demonstrasi adalah ajang rekreasi, diversi, maupun hiburan bersama teman-teman baik satu kampus maupun dari kampus lain. Ia menganalogikan demo dengan permainan bagi anak-anak seusia mahasiswa. Benar, per-ma-i-nan.

Pernyataan ini boleh jadi refleksi atas pengalaman masa muda beliau. Ketika mahasiswa lain sibuk berorasi, mengepalkan tangan ke udara, berteriak, bahkan mawas diri bila tiba-tiba aparat bertindak represif, beliau mungkin sedang berdiri di bawah rindangnya pohon mangga pinggir jalan sambil jajan cilok atau es degan—obat manjur waktu demo. Ini hanya misal, jangan tersinggung.

Saya hanya baca pernyataan ini dengan tersenyum-senyum. Beginikah instruksi pemerintah pada seluruh pamong aparaturnya, yaitu untuk mengerdilkan semangat demonstrasi yang dibangun oleh lebih dari puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia? Melalui reduksi makna demonstrasi sebagai kritik, apakah pemerintah berharap masyarakat tak mengacuhkannya?

Tidak, asumsi itu sangat salah dari berbagai perspektif. Alih-alih buang muka pada demo seperti demo di depan Bawaslu, seluruh elemen masyarakat malah terlibat aktif. Ada yang berdonasi untuk logistik, membagi makanan dan minuman gratis di sekitar area aksi, bahkan berada di baris terdepan seperti yang dilakukan serikat buruh dan tani.

Kemegahan aksi di mayoritas daerah terbukti tak hanya milik mahasiswa semata. Aspirasi rakyat ‘dititipkan’ pada pundak mereka, sehingga otomatis, aksi di pertengahan September ini murni berasal dari gundahnya rakyat atas potensi masalah yang bisa timbul di masa depan bilamana sederet undang-undang yang ngawur bikinnya itu diberlakukan. Tapi apa iya, kegelisahan itu mengacu pada satu titik yang sama?

Dari antara sekian tuntutan aksi itu, ada tuntutan untuk segera mengesahkan UU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). UU ini digadang-gadang mampu melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan/pelecehan seksual. Sebab, realita hukum di Indonesia dinilai getir: korban kekerasan seksual hampir dipastikan tak punya kekuatan hukum apapun.

Tuntutan ini mungkin yang paling banyak dilupakan oleh para peserta aksi, atau setidaknya dituliskan dalam poster-poster mereka. Seolah, yang ada di kepala mereka pokoknya DPR juancuk, guoblok, turu thok kerjone, dan tulisan seperti ini hampir ada di setiap mata memandang. Dari sekian pasal RUU-KUHP, yang selalu disinggung oleh demonstran adalah ra iso kenthu (tidak bisa bersetubuh alias ‘seks bebas’), ‘DPR ngapain ngurusin selangkangan’, dan lain sebagainya. Bahkan, ada poster oleh para perempuan dari salah satu universitas Islam di Surabaya, bertuliskan—luar biasa bodohnya, “Timbang ngurus RUU mending kenthu” juga “Susuku gede gak masuk RUU”.

(Twitter)

Duh, GustiSaya ndak habis pikir.

Saya curiga mereka inilah ‘penumpang gelap’ yang sebenarnya: orang-orang yang tidak tahu substansi aksi, tuntutan macam apa yang dibawa ke hadapan pemerintah, bahkan mungkin lupa fungsi poster. Kata Pram—sebetulnya males pakai kutipan ini, tapi yoweslah, seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kalau dalam kepala saja sudah tidak ada konsep itu, bagaimana bisa kita membayangkan penghapusan kekerasan seksual di tingkat praktik?

Menurut seorang dosen UGM yang dulu pernah ikut menurunkan rezim Orde Baru, generasi demonstran 2019 memiliki strategi berbeda dengan 1998. Jika dulu generasi mahasiswa 1998 memiliki poster-poster bernada serius dan cenderung puitis, generasi 2019 identik dengan kerecehannya. Poster-poster ‘lucu’ dihadirkan bukan tanpa sebab, bahkan bisa jadi tak mempunyai muatan kritik yang kuat. Mungkin kita harus mengingat-ingat lagi fungsi media sosial ya toh? Ajang pamer nggak, sih?

Malfungsi media sosial menjadi etalase seni (yeek, males) dan pertunjukan membuat mahasiswa unyu-unyu nan gemash juga harus memroduksi konten poster yang jenius. Biar tak kalah dengan demonstrasi di berbagai daerah yang lain. Alih-alih menyadari bahwa mahasiswa punya daya gempur yang masif bagi pemerintahan, kelompok mahasiswa seperti ini malah bikin demonstasi jadi studio foto bagi para “produsen konten Instagram”.

Selamat, bapak dosen. Anda mungkin benar bahwa demonstrasi hanya sekelas wisata ke Songgoriti.

 

Foto: Wanti Anugrah

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Editor Picks