Polemik Hubungan Asmara KPK 1 442

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasuki usia 17 tahun. Sebuah batas usia yang sesuatu kalau buat manusia. Ketika seluruh organ reproduksi sudah memasuki masa subur. Ketika seseorang sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi membeli minuman keras dan rokok di supermarket. Ketika seseorang juga sudah sah mengendarai kendaraan menembus jalanan.

Di samping itu, usia dewasa menjadikan seseorang juga dianggap bisa menentukan arah hidup sendiri. Seseorang sudah dipercaya memiliki kesadaran penuh bahwa seluruh tindak-tanduknya memiliki risiko tersendiri.

Tapi tidak dengan KPK. Justru, di tengah kesuksesannya yang makin hari makin dipercaya rakyat, ia malah dikuliti dan dilemahkan atas dasar wacana revisi Undang-undang KPK. Yang diberi dewan pengawas lah, yang dibatasi penyadapannya lah. Ada saja caranya agar DPR ke depan tidak banyak yang kena OTT lagi.

Pembahasan revisi UU ini sengaja dimunculkan bersandingan dengan agenda pemilihan calon pimpinan baru, menggantikan jabatan Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Sejumlah nama kemudian disepakati 13 September lalu sebagai pucuk pimpinan tertinggi KPK, setelah melalui formalitas fit and proper test.

Rentetan musibah yang menimpa lembaga independen pembasmi rasuah ini begitu panjang. Sungguh dukacita mendalam bagi mereka para pegiat anti-korupsi garis keras.

Entah layak disandingkan ataupun tidak, penulis hendak menguatkan hati pembaca sekalian. Bahwa penderitaan KPK sama-sama bertubi-tubinya dengan penderitaan atas nama cinta milik qlean semua!

Berikut ini daftarnya:

Kadaluarsa kepercayaan

Wacana pembentukan dewan pengawas bagi KPK menuai kritik sana-sini. Tapi, dalih penjagaan KPK agar sesuai fungsi utamanya selalu diusahakan anggota dewan. Bahkan, hampir seluruh capim mempertegas dukungannya terhadap kehadiran dewan pengawas. Jika lembaga pers yang independen pula saja punya dewan pers, seharusnya KPK juga punya, begitu tukas mereka.

Padahal, menurut Lembaga Survei Indonesia, KPK adalah lembaga teratas yang mendapat kepercayaan publik. Polisi, pengadilan, apalagi partai politik dan DPR jauh tertinggal di bawah. Mulai dari 2016-2018, tingkat kepuasan rakyat akan kinerja KPK dalam memberantas korupsi sangat tinggi, di angka 70%.

Jika rakyat sudah percaya, mulut dan tangan KPK mana lagi yang kau dustakan? Kenapa masih butuh dewan pengawas seakan-akan ke depan KPK akan melanggar hakikatnya?

Sama seperti kamu-kamu semua, yang sudah sangat percaya dengan sang pacar. Jika mas/mbak pacar dipercaya setia denganmu seorang, kan gak mungkin to kamu repot-repot stalking, pasang penyadap, atau bahkan menyewa mata-mata untuk mengawasinya?

Eh tapi, kepercayaan pada manusia itu kan sifatnya dinamis ya? Yang di awal pacaran setia, bisa saja besok lusa selingkuh loh! Hehe.

Ndablek

Sudah sekian juta orang menasehatimu untuk tidak memacari doi. Mereka bilang, reputasi doi  buruk dan akan membahayakan masa depanmu kalau masih terus dipaksakan. Tapi kamu tetap ndablek, tetap membuka hati dan mengobral kasih sayang.

Seperti itu mungkin sikap DPR ketika memutuskan untuk memenangkan Firli Bahuri secara mutlak: 56 suara, meninggalkan 9 calon lainnya. Padahal, hari kemarinnya, petinggi KPK sudah mengultimatum bahwa polisi mantan Deputi Penindakan KPK itu sudah melakukan pelanggaran etik berat.

Eh tapi, kan doi berprestasi banget! Melalangbuana jadi kapolres, kapolda, ajudan presiden, dan kenal sejumlah kepala daerah pula! Deretan CV-nya yang luar biasa itulah yang membuat kita harus sayang! Memberi kesempatan kedua, berharap ia akan berubah menjadi lebih baik. Yang penting dijalani dulu aja, ya!

Ngambek

Masih berhubungan dengan poin kedua, Saut Situmorang menyatakan mundur dari pimpinan KPK terhitung 16 September ini. Ia menyesal dengan keputusan para petinggi Senayan yang malah memenangkan Firli. Wes dikandani, sek ndablek ae!

Saut Situmorang adalah kita-kita yang sudah lelah memperjuangkan segalanya demi doi. Memang, menyerah adalah cara terbaik untuk mengistirahatkan diri sendiri. Situ mau ngapain, terserah!

Dari sekian daftar yang telah dirinci di atas, adakah pembaca yang hendak tambahkan?

Korupsi, KPK, dan pemerintah punya hubungan asmara yang memang serba rumit. Seperti kisah cintamu yang gak tahu kapan berlabuhnya, demikian pula dengan polemik korupsi di negeri +62 ini.

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik Dinasti dan Kemungkinan Asal-muasalnya 0 145

Di Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kemarin, Prabowo Subianto kembali melaju menjadi ketua umum Parta Gerindra untuk 5 tahun ke depan. Ini merupakan kali kedua ia menduduki posisi teratas partai bergambar burung garuda itu. Adapun terpilih kedua dan ketiga kalinya tokoh tertentu dalam partai politik bukan hanya terjadi pada Prabowo saja. Tahun lalu, sahabat-benci-tapi-rindunya, Megawati Soekarnoputri juga terpilih kembali untuk kesekian kalinya menjadi ketua umum PDIP.

Kalaupun ada wajah baru dalam tubuh pimpinan partai politik, ia tak lain dan tak bukan adalah anak-anak atau kerabat dekat pemimpin sebelumnya. AHY misalnya, yang kini menjabat ketua umum Partai Demokrat. Partai politik kita memang tak jauh bedanya dengan cerita Boruto di serial “Boruto: Naruto Next Generation”.

Di luar itu, kita juga disajikan dengan kabar anak-menantu elit politik yang melaju ke Pilkada Desember esok. Yang paling menghebohkan: Gibran di Solo dan Bobby di Medan; Siti Nur Azizah, anak Wapres Ma’ruf Amin yang bertarung melawan Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, di Tangerang Selatan; serta yang paling populer: the kingdom of Ratu Atut di wilayah paling ujung barat Pulau Jawa.

Kita kemudian menyebut fenomena ini sebagai politik dinasti. Sebuah frasa yang kemudian senantiasa berkonotasi buruk. Gara-gara politik dinasti, golongan tertentu diduga kuat berusaha melanggengkan kekuasaannya.

Selain itu, dinasti poltik ini juga membuat kader-kader berkualitas, putra-putri daerah tak punya kesempatan untuk melaju memperebutkan jabatan yang sama secara adil. Sebab, anak-anak yang punya hubungan darah dengan elit politik punya privilege popularitas dan gurita koneksi politik yang lebih kuat.

Kita kemudian bertopang dagu, mengernyitkan dahi, dan mengeluarkan pendapat sok kritis: “Memangnya gak ada kader generasi muda yang bisa diajukan ya? Pada ke mana semua sih anak-anak muda kita, kok gak ada yang mau berpolitik?”

Tapi, bukankah kita semua sungguh berlebihan melihat fenomena ini? Dinasti politik, memang dianggap tak etis karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dalam kepemimpinan pemerintahan. Namun, ini tak jauh beda dari keluarga kita semua yang juga melakukan praktik serupa. Kalau orang tua dokter, anak-anaknya juga harus dokter semua. Kalau keluarga advokat, gak ilok rasanya kalau anak tak masuk sekolah hukum ternama. Kalau punya kerajaan bisnis, maka anak harus meneruskannya.

Semua lingkaran fenomena ini sekiranya ingin menunjukkan sejumlah poin. Pertama, orang tua mendidik anak ibarat cerminan dirinya. Sebagian punya ambisi agar anak mereka menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang dirinya. Hal ini jadi problematik, karena didikan seperti ini bisa jadi menghalangi tumbuh kembang anak sesuai passion-nya.

Tapi, hal ini bisa jadi benar dan sangat wajar. Sebab dalam perkembangan anak, ia belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Ia tak punya pilihan panutan lain, jika seluruh isi keluarga besarnya berlatar belakang pendidikan hukum. Bukan paksaan orang tua, tapi semata-mata karena ia hanya punya sudut pandang pekerjaan dan jalan hidup sebagai praktisi hukum. Nyatalah pepatah orang: “buah tak jatuh jauh dari pohonnya”.

Kedua, ada yang keliru dari sistem pendidikan kita selama ini: mencekoki anak dengan capaian kurikulum pembelajaran sebagai formalitas belaka. Dalam suatu forum diskusi bersama jurnalis, pernah saya mendengar penjelasan panjang lebar cita-cita Mas Menteri Nadiem Makarim soal “merdeka belajar”.  Sistem ini memerdekakan guru dan sekolah untuk secara mandiri menyusun kurikulum sesuai dengan kepentingan dan karakteristik muridnya.

Semua sistem ini butuh proses yang panjang dan kerja keras yang tidak mudah. Tapi sejak pandemi menerjang, semua sistem ini terpaksa dilakukan. Semua pembelajaran serba online. Akibatnya, guru terpaksa memodifikasi modul pembelajaran agar bisa disampaikan secara daring.

Faktanya, siswa mengeluh bahwa pembelajaran online ini disebut tak efektif. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang murid berseragam SMA berkeluh-kesah karena penjelasan melalui kelas online tak bisa cukup membuat materi kompleks dipahami siswa. Mereka tak bisa leluasa langsung bertanya dan berinteraksi ke guru, seperti pada pertemuan kelas tatap muka.

Keluhan ini lebih terdengar seperti anak itik rindu induknya, sekaligus menunjukkan kepada kita gambaran proses belajar-mengajar di sekolah. Siswa datang ke sekolah, buka buku halaman sekian, kerjakan soal, pulang, les biar lebih paham materi di sekolah, repeat.

Sekolah kita, jangan-jangan, lupa mengeksplorasi isi otak kita, menggali kreativitas, minat bakat, dan menerapkan berjibun-jibun materi pelajaran dalam kehidupan praktis yang lebih konkrit. Ketika semuanya dipaksakan harus belajar secara online, dengan ruang dan waktu yang serba terbatas, siswa harus belajar secara mandiri, menggali sendiri materinya tanpa bimbingan guru, semuanya kalang kabut.

Lha kalau belajar mandiri di luar ruang kelas saja generasi muda kita galau, apalagi berorganisasi dan mengisi tampuk kepemimpinan jabatan-jabatan publik?

Miskinnya kader baru dalam posisi-posisi penting negeri ini, bukan semata-mata karena generasi muda kita malas terlibat, tapi karena kita semua, para seniornya, lupa memberi kesempatan dan mendidiknya sedemikian rupa.

Tapi tak lupa juga, semua sistem perpolitikan kita, juga dibuat sedemikian rupa, agar jabatan prestisius hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Sementara kita-kita yang jelata ini, cuma bisa nonton dan asyik berdebat sana-sini.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Bagaimana Kita dan Media Membungkus Gilang 0 351

Cerita murung bermula dari cuitan akun Twitter @m_fikris yang menceritakan kronologi bagaimana seorang laki-laki muda, dari suatu kampus kondang di Surabaya, melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan elektronik. Kisah pahit itu dijuduli dengan judul bombastis, macam portal berita onlen: “Predator Fetish Kain Jarik Berkedok Riset dari Mahasiswa PTN di SBY”. Lantas, satu negara ini sejenak melupakan corona, berpindah gandrung pada ‘Gilang’, nama yang disebut-sebut menjadi pelaku pelecehan.

Cerita bertopik seks semacam ini, pembaca tahu, dengan cepat sambung-menyambung, berbalas, dan dibagikan secara meluas di linimasa. Tak hanya ramai di media sosial, yang bahkan sempat menduduki tingkatan teratas trending topic, ia ramai menjadi buah bibir tetangga, hingga agenda pemberitaan media massa.

Selain soal menumbuhkan kewaspadaan bersama, tapi lalu mengapa media, dan juga kita, sangat berambisi pada cerita-cerita semacam ini? Ada beberapa hal yang penulis ajukan di sini.

Pertama, media kita memang mudah sekali terangsang mengangkat berita-berita berbau seks. Apalagi ada anomali yang baru, fetish atau dorongan seksual dalam konteks kasus Gilang ini unik: napsu melihat orang yang dibungkus seperti pocong dengan kain jarik. Sayangnya, pembawaan berita berputar-putar pada fenomena, bahkan mengungkap sejarah Gilang yang sudah sering melakukan tindakan asusila.

Tapi, kemalasan media membuatnya lupa memberi pendalaman perspektif psikologis atasnya. Apakah benar memang fetish? Atau justru gangguan kejiwaan lainnya yang tak berhubungan dengan seksualitas?

Ah, jangan heran, media kita kan memang dari dulu begitu. Sejak zaman Orde Baru, kita sudah di-ninabobo-kan dengan berita konflik pertumpahan darah dan SEKS, supaya pemerintah tidak perlu repot-repot menjawabi pemberitaan yang mengkritisi kinerjanya.

Kedua, kita sepakat – jika memang ini adalah kasus pelecehan seksual – selalu bak gunung es. Korban-korban Gilang lainnya, yang telah menjadi target operasi bertahun-tahun silam, baru terungkap semuanya, ketika ada satu orang yang berani bicara. Kita memang patut berterima kasih (jika memang baik budi niatnya) pada si pembuat thread pada mulanya.

Demikian pula dengan kasus pelecehan seksual yang sudah-sudah. Entah itu pedofilia, pelecehan dalam keluarga, bahkan dalam konteks pria-wanita, selalu membuat sang korban tak berani bicara. Sebaliknya, korban lebih banyak dirundung, dituduh menggoda dengan pakaian terbuka.

Karena memang, belum ada hukum di negeri ini yang mampu melindungi korban pelecehan seksual. Kalaupun ada kasus yang terungkap ke permukaan dan diproses hukum, ia haruslah viral terlebih dahulu di media sosial (dengan mempermalukan korban 2 kali lipat), agar bisa ditindak pakai ‘Sang Maha-benar’ UU ITE, yang tak pernah benar-benar menggasak betapa brengseknya tindakan pelecehan itu sendiri. Benar apa kata sjw-sjw feminis: RUU PKS harus segera disahkan!

Ketiga, persoalan Gilang ini tak bisa hanya dilihat soal orientasi seksual yang melenceng. Kita sepakat bahwa hal tersebut adalah kemerdekaan hak setiap orang. Yang jadi persoalan, cara Gilang – jika, sekali lagi, memang benar fetish – dalam mengajak si korban memuaskan birahinya.

Gilang menggunakan kata-kata yang manipulatif, membohongi anak-anak yang lebih muda darinya agar mau membantunya mengerjakan ‘tugas kuliah’. Ia juga mendekati orang-orang yang tak ia kenal sebelumnya, dengan bahasa perkenalan yang cenderung superior, dominan, sekaligus minim etika. Unggah-ungguh berkenalan, ngobrol, dan meminta tolong pada orang yang baru dikenal seharusnya milik kita semua, terlepas dari apapun pilihan jalan hidup dan orientasi seksualnya.

Keempat, pendapat netijen yang bermunculan akhir-akhir ini justru bernada mengolok karena menganggap Gilang pantas mendapatkannya. Ejekan itu berkedok guyonan, bahkan nama-nama besar seperti Babe Cabita – yang kemudian banyak dihujat netijen juga – ikut-ikutan menertawakan tindakan Gilang. Selain itu, kamu dan saya, mulut kita semua sudah sibuk ngrasani bersama teman-teman tentang betapa tak warasnya Gilang.

Kita tidak sadar, bahwa diri sendiri ini juga sami mawon: menjauhi dan mencibir entah korban entah pelaku, entah juga orang-orang macam Gilang; tapi lupa bersimpati, mendekati, mencari akar masalah, dan menyelesaikannya bersama-sama. Memang benar, gotong-royong yang diajarkan founding fathers kita hanya tinggal klise sekarang (lihat tulisan: ‘Menghidupkan Kembali Klise Kesadaran Kolektif’).

Pada akhirnya, soal bungkus-membungkus ini memang bukan milik Gilang dan rektorat kampusnya yang sibuk memberi pernyataan sikap semata. Ini juga masalah kita semua, yang sudah lama dibungkus rasa egois dan gengsi, menutup mata dan telinga pada persoalan sosial di sekitar kita.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks