Poster-poster Lucu yang Nggak Lucu-lucu Amat 0 190

Kata seorang dosen Unair yang menjadi staf ahli di salah satu kementerian, demonstrasi adalah ajang rekreasi, diversi, maupun hiburan bersama teman-teman baik satu kampus maupun dari kampus lain. Ia menganalogikan demo dengan permainan bagi anak-anak seusia mahasiswa. Benar, per-ma-i-nan.

Pernyataan ini boleh jadi refleksi atas pengalaman masa muda beliau. Ketika mahasiswa lain sibuk berorasi, mengepalkan tangan ke udara, berteriak, bahkan mawas diri bila tiba-tiba aparat bertindak represif, beliau mungkin sedang berdiri di bawah rindangnya pohon mangga pinggir jalan sambil jajan cilok atau es degan—obat manjur waktu demo. Ini hanya misal, jangan tersinggung.

Saya hanya baca pernyataan ini dengan tersenyum-senyum. Beginikah instruksi pemerintah pada seluruh pamong aparaturnya, yaitu untuk mengerdilkan semangat demonstrasi yang dibangun oleh lebih dari puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia? Melalui reduksi makna demonstrasi sebagai kritik, apakah pemerintah berharap masyarakat tak mengacuhkannya?

Tidak, asumsi itu sangat salah dari berbagai perspektif. Alih-alih buang muka pada demo seperti demo di depan Bawaslu, seluruh elemen masyarakat malah terlibat aktif. Ada yang berdonasi untuk logistik, membagi makanan dan minuman gratis di sekitar area aksi, bahkan berada di baris terdepan seperti yang dilakukan serikat buruh dan tani.

Kemegahan aksi di mayoritas daerah terbukti tak hanya milik mahasiswa semata. Aspirasi rakyat ‘dititipkan’ pada pundak mereka, sehingga otomatis, aksi di pertengahan September ini murni berasal dari gundahnya rakyat atas potensi masalah yang bisa timbul di masa depan bilamana sederet undang-undang yang ngawur bikinnya itu diberlakukan. Tapi apa iya, kegelisahan itu mengacu pada satu titik yang sama?

Dari antara sekian tuntutan aksi itu, ada tuntutan untuk segera mengesahkan UU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). UU ini digadang-gadang mampu melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan/pelecehan seksual. Sebab, realita hukum di Indonesia dinilai getir: korban kekerasan seksual hampir dipastikan tak punya kekuatan hukum apapun.

Tuntutan ini mungkin yang paling banyak dilupakan oleh para peserta aksi, atau setidaknya dituliskan dalam poster-poster mereka. Seolah, yang ada di kepala mereka pokoknya DPR juancuk, guoblok, turu thok kerjone, dan tulisan seperti ini hampir ada di setiap mata memandang. Dari sekian pasal RUU-KUHP, yang selalu disinggung oleh demonstran adalah ra iso kenthu (tidak bisa bersetubuh alias ‘seks bebas’), ‘DPR ngapain ngurusin selangkangan’, dan lain sebagainya. Bahkan, ada poster oleh para perempuan dari salah satu universitas Islam di Surabaya, bertuliskan—luar biasa bodohnya, “Timbang ngurus RUU mending kenthu” juga “Susuku gede gak masuk RUU”.

(Twitter)

Duh, GustiSaya ndak habis pikir.

Saya curiga mereka inilah ‘penumpang gelap’ yang sebenarnya: orang-orang yang tidak tahu substansi aksi, tuntutan macam apa yang dibawa ke hadapan pemerintah, bahkan mungkin lupa fungsi poster. Kata Pram—sebetulnya males pakai kutipan ini, tapi yoweslah, seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kalau dalam kepala saja sudah tidak ada konsep itu, bagaimana bisa kita membayangkan penghapusan kekerasan seksual di tingkat praktik?

Menurut seorang dosen UGM yang dulu pernah ikut menurunkan rezim Orde Baru, generasi demonstran 2019 memiliki strategi berbeda dengan 1998. Jika dulu generasi mahasiswa 1998 memiliki poster-poster bernada serius dan cenderung puitis, generasi 2019 identik dengan kerecehannya. Poster-poster ‘lucu’ dihadirkan bukan tanpa sebab, bahkan bisa jadi tak mempunyai muatan kritik yang kuat. Mungkin kita harus mengingat-ingat lagi fungsi media sosial ya toh? Ajang pamer nggak, sih?

Malfungsi media sosial menjadi etalase seni (yeek, males) dan pertunjukan membuat mahasiswa unyu-unyu nan gemash juga harus memroduksi konten poster yang jenius. Biar tak kalah dengan demonstrasi di berbagai daerah yang lain. Alih-alih menyadari bahwa mahasiswa punya daya gempur yang masif bagi pemerintahan, kelompok mahasiswa seperti ini malah bikin demonstasi jadi studio foto bagi para “produsen konten Instagram”.

Selamat, bapak dosen. Anda mungkin benar bahwa demonstrasi hanya sekelas wisata ke Songgoriti.

 

Foto: Wanti Anugrah

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 118

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Parade Isu Seksi Jelang Peringatan G30S 0 70

Helloh gess, September telah tiba. Ini bulannya hura-hura tentang trauma. Pasti kamu sudah hapal: sebentar lagi kita akan menyimak debat seolah-olah tentang peristiwa 1965. Tapi sedihnya, tulisan ini bukan ke sana.

Kita akan mencoba merunut isu-isu apa yang hadir, coba dihadirkan, atau dipaksa dihadirkan, menjelang peringatan G30S. Isu-isu yang, yaaa, sesuai tradisi, akan memanas dan sering setiap tahunnya merepotkan rejim. Berikut isunya:

  • Perpindahan Ibukota
  • Livi Zheng
  • Djarum yang disetop audisinya oleh KPAI
  • Jokowi main sama putunya
  • Iuran BPJS naik
  • Esemka diresmikan

Apalagi gess?

Ohya, ini penting karena beberapa sebab. Pertama, mengamati isu-isu “tak penting” justru menjadi sangat penting hari ini untuk melihat bagaimana strategi kekuasaan memainkan lalu-lintas diskusi dan menginterupsi tiap isu. Kalau ente jeli, akan tampak bagaimana pengendalian atas persepsi kita dimainkan dan dikonsentrasikan pada hal-hal tertentu, agar hal-hal lain dapat diminimalkan dampaknya.

Tentu saja arahnya dapat ditebak: mendebat Livi Zheng jauh lebih aman ketimbang ente didatangi Kivlan Zen untuk membeberkan rencana kebangkitan PKI. Atau bicara memindah ibukota lebih asyik daripada memperdebatkan jumlah korban sebetulnya pada genosida 65 duluuu sekali.

Kedua, dari isu-isu tersebut, kesemuanya saksess menjadi tren perbincangan. Esemka, BPJS, dan Ibukota berkaitan langsung dengan agenda pemerintah. Perpindahan ibukota yang terparah, terlalu kentara digunakan sebagai “umpan peluru”, seolah-olah ide ini dilempar untuk dihabisi. BPJS dan Esemka sebelas dua belas, memancing sekaligus mengepung orang dengan kontroversi agar terus-menerus diperdebatkan.

Jadi, mari nanti kita tengok menjelang tumbangnya waktu dan mendekatnya tanggal 30, barang sampah apa saja yang akan dihamburkan oleh media kita.

Tapi toh dibawa santai saja! Kadang-kadang terlalu serius juga tak baik bagi kesehatan jiwa.

 

Annabelle Rukhiyat

Selain menekuni permakelaran tanah, penulis juga magang sebagai penjaga ponten.

Editor Picks