Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 326

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Previous ArticleNext Article

1 Comment

  1. Ya setuju sekali sama pemikiran penulis. Ya walaupun tidak cuma sampai soal privasi saja.

    Salah nggk sih klo saya berpikir sprt ini,
    Jaman dlu demo krn dikekang , tidak mendapatkan wadah, dan keresahan sudah masif dirasakan hingga meluaplah emosi ke jalanan,

    Lalu sekarang kan kita bisa mengajukan protes ke MK, tggl aliansi bergabung bersama LSM atau Ikatan Advokat Indonesia utk meminta bantuan mengajukan gugatan ke MK, toh lebih etis dan pastinya pagarnya nggk mungkn ditutup, dri pada demo yg sdh jelas2 pintu pagar pasti ditutup dan susah paya harus merobohkan, fan ujung2nya saat diundang ke istana malah menolak. Menurut saya kita juga harus memikirkan citra bangsa dimata dunia selain memperjuangkan hak kita sebagai warga negara. Sudah tidak etis lagi dengan cara berdemo yang subtansinya tidak jelas. Dan sarat akan pengaruh2 negativ dari kelompok2 tertentu.

    Salam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Antara Cinta dan Benci Kita pada Influencer 0 149

Ardhito Pramono adalah salah satu nama yang terlibat menjadi influencer kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tapi, ia tidak sendiri. Selain musisi bergenre jazz ini, ada belasan nama lain yang juga terlibat seperti Gofar Hilman, Gading Marten, Grittie Agatha, sampai Cita Citata juga turut serta.

Setelah diunggah, konten mereka lantas mendapat kecaman dari netijen. Pasalnya, mereka nyata-nyata mempromosikan sebuah produk undang-undang, dengan sejumlah pasal problematis.

Polemik ini mungkin menjadi salah satu fenomena ter-nggilani yang pernah terjadi Indonesia. Ketika dicoba konfirmasi, pemerintah tetap gak ngaku kalau pake influencer untuk melancarkan penggiringan opini publik melalui kampanye media sosial #IndonesiaButuhKerja. Katanya: “kan mereka spontan mendukung demi ekosistem kerja  yang lebih baik”.

Media kemudian membawa diskusi menjadi lebih jauh: apa sebenarnya urgensi mengeluarkan dana untuk membayar influencer di tengah pandemi seperti ini?

Pertanyaan ini tak sepenuhnya salah. Lha wong Pakdhe Jokowi saja sudah sempat marah-marah karena dana penyerapan dari bidang Kementerian Kesehatan tak berjalan dengan baik. Tapi, bisa-bisanya dana yang seharusnya diutamakan untuk kemaslahatan memulihkan kesehatan dan ekonomi bagi wong cilik, seakan dihamburkan dengan penuh gaya. Macem arek-arek yang mampu beli 1 gelas ukuran tall di Setarbak dan dipamerkan ke Instagram story dari hasil ngemis tambahan uang jajan ke orang tua.

Tapi, bukankah pertanyaan ini juga bisa jadi keabaian media dan kita dalam melihat kemajuan zaman. Jangan-jangan, kita sedang menampik fakta bahwa memakai influencer atau brand ambassador dalam bahasa periklanan itu wajar adanya. Bahkan secara ringkas, bisa dikatakan penggunaan influencer ini langkah cerdas, singkat, dan padat karya.

Ardhito Pramono misalnya, dengan followers 775 ribu di akun Instagram-nya dan 458 ribu di Twitter. Bisa dibayangkan betapa banyak pengikut dua media sosial tersebut (termasuk saya salah satunya) yang melihat, membaca, mendengar, dan menonton kontennya tentang RUU Cipta Kerja itu. Kita semua juga sepakat kan, bahwa cinta fans pada idolanya tak pernah ada yang mengalahkan, bahkan cinta kita pada Sang Pencipta sekali pun?! Tak terlalu jauh kita menyimpulkan, misalnya, konten kampanye ini diterima dan ditelan mentah-mentah oleh followers yang kurang literasi.

Sayangnya, saya kurang beruntung karena tak sempat melihat satu pun konten kampanye ini, termasuk milik Ardhito. Keburu dihapus pasca netijen menghujatnya. Setelah dihapus, tentu saja langkah berikutnya adalah ramai-ramai melakukan klarifikasi.  Khas sekali pembuat konten dunia maya yang kalau salah, langsung menyebar video permintaan maaf.

Sebagai salah satu fans gak terlalu garis keras, izinkan saya membagi reaksi atas permintaan maaf Ardhito.  Sebuah utas yang diunggah 14 Agustus lalu, dengan total 6 twit yang telah ditanggapi netijen lebih dari 10 ribu kali.

Di awal utasan, Ardhito menceritakan kronologi bagaimana dirinya sampai “tertipu” oleh klien pemberi brief kampanye tersebut. Menurutnya, klien memastikan tak ada korelasi antara kampanye ini dengan Omnibus Law. Dalam konteks ini, pihak ketiga penyambung lidah pemerintah dengan innocent influencers ini memang mbecekno, penuh tipu muslihat.

Mari kita tilik lebih dalam lagi.

Bagi saya, fans yang baik adalah fans yang menghargai karya idolanya. Tapi, fans yang baik juga gak buta dengan kesalahan yang dibuat sang idola. Dalam klarifikasi di utasan Twitter disebut, si mas ganteng Ardhito: “saya musisi, gak paham politik dan gak mau digiring masuk ke dalamnya”.

Lho, sek to Mas! Mas Ardhito sebagai musisi, saya sebagai rakjat jelata yang tujuan hidupnya adalah menikmati kuaci biji bunga matahari, kita semua warga negara Indonesia ini bukankah harus terlibat politik? Sebab, politik ini kan gak melulu soal menjabat di kursi parlemen atau eksekutif.

Mengikuti perkembangan isu publik, turut peduli, dan terlibat juga bagian dari berpolitik. Apalagi negara ini kan demokrasi, pucuk kepemimpinan ada di suara-suara kita. Yang acuh terhadap persoalan negeri itu harus siapapun yang tinggal di negara ini, tidak pandang bulu, apalagi mengecilkan profesi “lah kan aku cuma numpang ngamen di negara ini”.

Sebab, ketidaktahuan antara “Cipta Kerja” dan “Omnibus Law” ini suatu soal yang cukup memprihatinkan.

Tapi sebagai fans yang baik, saya juga menghargai keputusan dan idealisme Mas Arditho. Di utasan itu juga disebutnya: “saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat”. Dalam kata lain, ia kapok dan tak lagi-lagi mau berurusan dengan persoalan kontroversial perpolitikan. Wis, gitaran wae!

Keputusan ini membuat saya juga cukup lega. Pun, tak membuat saya jengah untuk terus menikmati album “Craziest thing happened in my backyard” sebagai pengiring di kala jalan kaki dari kos ke kantor.

Akhir kata walau Ardhito sempat “terjebak”, sama seperti influencer lain, saya gak tiba-tiba jadi benci. Tapi saya juga gak gelap mata “Gpp Kak Ditho, tetap semangat, stay strong!”.

Gak. Arditho dan kita juga harus belajar dari peristiwa ini. Kita semua harus lebih jeli melakukan riset dan konfirmasi, peka dan stay informed. Kalau setelah viral, terus baru baca-baca informasi, dan berlanjut membuat klarifikasi, ini gak ada bedanya dengan grup WA keluarga kita yang gampang kemakan omongan hoaks.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Huru-Hara Anti-masker di Negeri Pak Trump 0 87

Oleh: Deanita Nurkhalisa*

 

Kisah datang dari Amerika Serikat (AS), negeri nun jauh dengan jumlah penderita terkonfirmasi Covid-19 terbanyak di level global mencapai titik tertinggi 3,4 juta kasus, 67 ribu kasus baru dan total kematian sebanyak 136 ribu jiwa. Ketika tak kunjung tampak terobosan signifikan dalam penanganan kasus, pada saat yang sama muncul pula sikap meremehkan yang datang dari berbagai kelompok, dari awam hingga figur berpengaruh. Anjuran dan nasihat kesehatan dimentahkan oleh gerakan anti-masker.

Gerakan anti-masker (anti-mask) menuai perhatian semenjak persyaratan lockdown perlahan diangkat dan fasilitas umum kembali dibuka dengan ketentuan wajib seperti pengenaan masker. Mereka menentang keras pendapat ilmiah, seperti dari Central for Disease Control and Prevention (CDC) yang meyakinkan publik bahwa penggunaan masker mengurangi risiko penularan. Tindakan ini sejalan dengan istilah keren ‘flatten the curve’, merebahkan kurva jumlah penderita dengan menginstruksikan penggunaan masker atau sarana pencegahan lain demi menekan laju Covid-19.

Kerumunan anti-masker mencuri perhatian atas apa yang mereka lakukan di pusat-pusat perbelanjaan, provokasi demonstrasi, maupun menyuarakan aspirasi lewat pertemuan dewan kota. Bentuk protes terhadap mandat penggunaan masker juga ditunjukkan melalui ejekan penggunaan masker berbentuk jaring (mesh mask) yang tentunya tidak melindungi wajah dari partikel berbahaya. Di Roseville, Sacramento, seorang warga mengencingi lantai toko Verizon Store karena menolak diusir meninggalkan toko akibat tidak mengenakan masker.

Di kesempatan tertentu, sekelompok anti-maskers meneriakkan kalimat ‘I can’t breathe’ (‘aku ra isa ambegan’) yang sebelumnya menjadi slogan solidaritas gerakan Black Lives Matter, mengutip kalimat terakhir George Floyd sebelum ia menjadi korban rasisme yang dilakukan aparat kepolisian di AS. Ironisnya, kalimat tersebut diinisiasi oleh anggota dewan kota Scottsdale, Arizona, pada aksi protes pengenaan masker akhir bulan lalu. Fakta-fakta itu menunjukkan egoisme, ketidakpekaan, dan minimnya empati dalam kelompok protes tersebut.

Klaim utama kelompok antimasker adalah bahwa kewajiban penggunaan masker oleh pemerintah ‘merenggut hak asasi dan kebebasan atas tubuh’ atau ‘perbudakan, penundukan, dan penaklukan’ oleh negara atas warga.

Beberapa pernyataan ini mengherankan karena beberapa alasan.

Adanya pandemi global memerlukan pencegahan yang dalam jangka panjang dapat memberikan hasil efektif, apabila dilakukan dengan benar dan secara massal untuk mencegah penularan. Tujuan untuk kebaikan bersama tersebut yang menjadi dasar pemerintah menggalakkan penggunaan masker. Tidak ada yang dapat menjamin seseorang akan dapat terinfeksi atau bahkan menginfeksi orang lain. Namun, tindakan pencegahan dapat membantu menurunkan risiko tersebut.

Masker bukanlah simbol atas penaklukan, apalagi menempatkan penggunanya sebagai ‘budak’, melainkan hanyalah sebuah alat penghalau partikel berbahaya di udara agar tubuh manusia tidak terinfeksi. Tidak ada anggapan implisit rasis atau misoginis yang ditemukan dari pengenaan masker. Pun bukanlah wujud dari agenda politis pihak oposisi untuk tujuan tertentu.

Tindakan pencegahan di masa pandemi ini tidak seharusnya menjadi isu politis maupun konspiratif yang dapat memecah opini. Dibutuhkan solidaritas, empati dan kebesaran hati untuk bergerak saling melindungi demi berakhirnya pandemi. Hal tersebut juga harus diiringi oleh informasi yang sesuai dan data yang cukup serta kemampuan berdialog secara efektif berdasarkan fakta yang ada. Bukan didasari sentimen apapun seperti pandangan politik, sehingga perdebatan mengenai pengenaan masker setidaknya dapat dilakukan secara substantif dan tidak sewenang-wenang.

Begitu juga dengan figur pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan ke masyarakat. Sudah seharusnya mereka menyediakan edukasi, jaminan dan kepastian yang dibutuhkan oleh masyarakat agar negara tetap utuh dalam menghadapi krisis pandemi global.

 

*)Mahasiswi yang senang puisi, kucing, dan antariksa. Terbuka atas masukan atau cuma basa-basi lewat akun Instagram @ohitsjustdenit.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks