Surat Terbuka untuk Livi Zheng 0 366

Nama Livi Zheng kini ramai “dibakar” di media. Banyak yang mencemooh Livi di tengah perjuangannya berkarya. Sebagai insan pecinta film, saya hendak mengajukan pembelaan terhadap yang bersangkutan.

Perlu diingat oleh warga alam semesta dari mana Livi menuntut ilmu. Tidak main-main, S1 ia tempuh di Washington dan S2 secara khusus mengambil jurusan Cinematic Arts di Southern California. Ia sudah memulai karir di dunia perfilman sejak usia belia, 25 tahun! Ya, di saat kamu-kamu semua di usia yang sama, kehidupan dan pekerjaannya masih gitu-gitu aja.

Di usia ke-30, ia sudah berhasil menelorkan dua karya yang katanya dia sendiri hebat luar biasa, Brush with Danger dan Bali: Beats of Paradise. Jelas ini prestasi yang perlu diakui.

Memangnya ada berapa anak bangsa yang bisa sekolah di luar negeri, di kampus yang bergengsi pula? Berapa banyak sih sutradara Indonesia yang betulan niat belajar film sampai ke negeri tetangga? Apalagi, tempat Livi mencari ilmu, Amerika Serikat, merupakan pusat perfilman dunia!

Berapa banyak juga sutradara yang sudah berdomisili di luar negeri, masih mau kembali ke Indonesia dan menggarap film dengan tema yang mengangkat kekayaan budaya bangsa? Bicara karya, berapa banyak juga sih sutradara Indonesia yang filmnya bisa tembus ke layar lebar Ameriki? Livi lah salah satunya yang bisa. Fakta tersebut harus kauterima, wahai Netijen!

Berbagai media kini berlomba-lomba mengorek latar belakang Livi Zheng. Bahkan sampai bisa mengurutkan silsilah keluarga berikut gurita bisnisnya. Detektif betul kerjaan jurnalis ini.

Namun, jika memang demikian adanya, bahwa Livi dilahirkan di keluarga beruntung yang bermodal besar, lantas kenapa? Ia punya ketertarikan di film, memanfaatkan kekayaan keluarga untuk membuat dan mempromosikan sendiri filmnya. Apa yang salah dari hal itu? Salahkah jadi horang kayah?

Pun bagaimana taipan Gunawan Witjaksono dan Lilik Juliati, orang tua Livi, menyokongnya soal gurita relasi. Hal ini dikritik tajam oleh media dan teman sutradara Indonesia lainnya.

Sekali lagi, saya merenung, apa yang salah dari punya relasi banyak? Orang top-top di Indonesia pula, mulai dari wakil presiden Jusuf Kalla, lord segala menteri Luhut Binsar Panjaitan, hingga Kapolri Tito Karnavian. Bukankah bagus berkawan baik dengan pemangku jabatan di negeri ini? Bukankah ini menandakan kelihaian Livi sekeluarga membangun relasi?

Jika seorang Livi Zheng berhasil meminta pejabat tinggi negara mempromosikan filmnya, berarti ia tidak cuma asal bisa berkarya dan hanya tahu dapur persyutingan, tapi juga cara mempromosikan karyanya sendiri. Gimana karya bisa berhasil jika tidak dipromosikan? Gak usah sok idealis lah kamu!

Tipe manusia itu berbeda-beda. Orang yang berkarya dan membiarkan karyanya sendiri yang berbicara, tidak mutlak lebih baik daripada orang yang koar-koar supaya karyanya dikenal orang. Asal Joko Anwar tahu, memanfaatkan profil diri dan relasi adalah strategi cerdas Livi Zheng membuat karyanya dikenal orang.

Pun di sebuah acara talkshow salah satu televisi nasional, alih-alih ingin menjernihkan perspektif masyarakat yang sudah terlanjur teracuni imej jelek Livi, malah ia semakin disudutkan. Tetapi, mau tidak mau Livi harus menaati formatan duduk dan arah talkshow yang bertujuan menghakiminya.

Bayangkan! Satu orang Livi, dihakimi 6 orang sutradara, produser, jurnalis, dan kritikus film. Kasihan, tahu! Mbok nek meh debat siji-siji, ojok tawuran!

Apa gak cukup kalian semua merendahkan martabat Livi Zheng sebagai sineas muda berbakat di media sosial? Gimana Indonesia mau maju, kalau setiap anak bangsa yang berkarya direndahkan begini, bukannya didukung?

Pokoknya untuk Kak Livi Zheng, kudu semangat terus! Film-film yang mengangkat budaya Indonesia darimu akan selalu kutunggu! (sembari menebak-nebak pejabat siapa lagi yang testimoninya akan diikutsertakan)

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Poster-poster Lucu yang Nggak Lucu-lucu Amat 0 258

Kata seorang dosen Unair yang menjadi staf ahli di salah satu kementerian, demonstrasi adalah ajang rekreasi, diversi, maupun hiburan bersama teman-teman baik satu kampus maupun dari kampus lain. Ia menganalogikan demo dengan permainan bagi anak-anak seusia mahasiswa. Benar, per-ma-i-nan.

Pernyataan ini boleh jadi refleksi atas pengalaman masa muda beliau. Ketika mahasiswa lain sibuk berorasi, mengepalkan tangan ke udara, berteriak, bahkan mawas diri bila tiba-tiba aparat bertindak represif, beliau mungkin sedang berdiri di bawah rindangnya pohon mangga pinggir jalan sambil jajan cilok atau es degan—obat manjur waktu demo. Ini hanya misal, jangan tersinggung.

Saya hanya baca pernyataan ini dengan tersenyum-senyum. Beginikah instruksi pemerintah pada seluruh pamong aparaturnya, yaitu untuk mengerdilkan semangat demonstrasi yang dibangun oleh lebih dari puluhan ribu mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia? Melalui reduksi makna demonstrasi sebagai kritik, apakah pemerintah berharap masyarakat tak mengacuhkannya?

Tidak, asumsi itu sangat salah dari berbagai perspektif. Alih-alih buang muka pada demo seperti demo di depan Bawaslu, seluruh elemen masyarakat malah terlibat aktif. Ada yang berdonasi untuk logistik, membagi makanan dan minuman gratis di sekitar area aksi, bahkan berada di baris terdepan seperti yang dilakukan serikat buruh dan tani.

Kemegahan aksi di mayoritas daerah terbukti tak hanya milik mahasiswa semata. Aspirasi rakyat ‘dititipkan’ pada pundak mereka, sehingga otomatis, aksi di pertengahan September ini murni berasal dari gundahnya rakyat atas potensi masalah yang bisa timbul di masa depan bilamana sederet undang-undang yang ngawur bikinnya itu diberlakukan. Tapi apa iya, kegelisahan itu mengacu pada satu titik yang sama?

Dari antara sekian tuntutan aksi itu, ada tuntutan untuk segera mengesahkan UU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual). UU ini digadang-gadang mampu melindungi perempuan sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan/pelecehan seksual. Sebab, realita hukum di Indonesia dinilai getir: korban kekerasan seksual hampir dipastikan tak punya kekuatan hukum apapun.

Tuntutan ini mungkin yang paling banyak dilupakan oleh para peserta aksi, atau setidaknya dituliskan dalam poster-poster mereka. Seolah, yang ada di kepala mereka pokoknya DPR juancuk, guoblok, turu thok kerjone, dan tulisan seperti ini hampir ada di setiap mata memandang. Dari sekian pasal RUU-KUHP, yang selalu disinggung oleh demonstran adalah ra iso kenthu (tidak bisa bersetubuh alias ‘seks bebas’), ‘DPR ngapain ngurusin selangkangan’, dan lain sebagainya. Bahkan, ada poster oleh para perempuan dari salah satu universitas Islam di Surabaya, bertuliskan—luar biasa bodohnya, “Timbang ngurus RUU mending kenthu” juga “Susuku gede gak masuk RUU”.

(Twitter)

Duh, GustiSaya ndak habis pikir.

Saya curiga mereka inilah ‘penumpang gelap’ yang sebenarnya: orang-orang yang tidak tahu substansi aksi, tuntutan macam apa yang dibawa ke hadapan pemerintah, bahkan mungkin lupa fungsi poster. Kata Pram—sebetulnya males pakai kutipan ini, tapi yoweslah, seorang terpelajar harus berlaku adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Kalau dalam kepala saja sudah tidak ada konsep itu, bagaimana bisa kita membayangkan penghapusan kekerasan seksual di tingkat praktik?

Menurut seorang dosen UGM yang dulu pernah ikut menurunkan rezim Orde Baru, generasi demonstran 2019 memiliki strategi berbeda dengan 1998. Jika dulu generasi mahasiswa 1998 memiliki poster-poster bernada serius dan cenderung puitis, generasi 2019 identik dengan kerecehannya. Poster-poster ‘lucu’ dihadirkan bukan tanpa sebab, bahkan bisa jadi tak mempunyai muatan kritik yang kuat. Mungkin kita harus mengingat-ingat lagi fungsi media sosial ya toh? Ajang pamer nggak, sih?

Malfungsi media sosial menjadi etalase seni (yeek, males) dan pertunjukan membuat mahasiswa unyu-unyu nan gemash juga harus memroduksi konten poster yang jenius. Biar tak kalah dengan demonstrasi di berbagai daerah yang lain. Alih-alih menyadari bahwa mahasiswa punya daya gempur yang masif bagi pemerintahan, kelompok mahasiswa seperti ini malah bikin demonstasi jadi studio foto bagi para “produsen konten Instagram”.

Selamat, bapak dosen. Anda mungkin benar bahwa demonstrasi hanya sekelas wisata ke Songgoriti.

 

Foto: Wanti Anugrah

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 97

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Editor Picks