Surat Terbuka untuk Livi Zheng 0 310

Nama Livi Zheng kini ramai “dibakar” di media. Banyak yang mencemooh Livi di tengah perjuangannya berkarya. Sebagai insan pecinta film, saya hendak mengajukan pembelaan terhadap yang bersangkutan.

Perlu diingat oleh warga alam semesta dari mana Livi menuntut ilmu. Tidak main-main, S1 ia tempuh di Washington dan S2 secara khusus mengambil jurusan Cinematic Arts di Southern California. Ia sudah memulai karir di dunia perfilman sejak usia belia, 25 tahun! Ya, di saat kamu-kamu semua di usia yang sama, kehidupan dan pekerjaannya masih gitu-gitu aja.

Di usia ke-30, ia sudah berhasil menelorkan dua karya yang katanya dia sendiri hebat luar biasa, Brush with Danger dan Bali: Beats of Paradise. Jelas ini prestasi yang perlu diakui.

Memangnya ada berapa anak bangsa yang bisa sekolah di luar negeri, di kampus yang bergengsi pula? Berapa banyak sih sutradara Indonesia yang betulan niat belajar film sampai ke negeri tetangga? Apalagi, tempat Livi mencari ilmu, Amerika Serikat, merupakan pusat perfilman dunia!

Berapa banyak juga sutradara yang sudah berdomisili di luar negeri, masih mau kembali ke Indonesia dan menggarap film dengan tema yang mengangkat kekayaan budaya bangsa? Bicara karya, berapa banyak juga sih sutradara Indonesia yang filmnya bisa tembus ke layar lebar Ameriki? Livi lah salah satunya yang bisa. Fakta tersebut harus kauterima, wahai Netijen!

Berbagai media kini berlomba-lomba mengorek latar belakang Livi Zheng. Bahkan sampai bisa mengurutkan silsilah keluarga berikut gurita bisnisnya. Detektif betul kerjaan jurnalis ini.

Namun, jika memang demikian adanya, bahwa Livi dilahirkan di keluarga beruntung yang bermodal besar, lantas kenapa? Ia punya ketertarikan di film, memanfaatkan kekayaan keluarga untuk membuat dan mempromosikan sendiri filmnya. Apa yang salah dari hal itu? Salahkah jadi horang kayah?

Pun bagaimana taipan Gunawan Witjaksono dan Lilik Juliati, orang tua Livi, menyokongnya soal gurita relasi. Hal ini dikritik tajam oleh media dan teman sutradara Indonesia lainnya.

Sekali lagi, saya merenung, apa yang salah dari punya relasi banyak? Orang top-top di Indonesia pula, mulai dari wakil presiden Jusuf Kalla, lord segala menteri Luhut Binsar Panjaitan, hingga Kapolri Tito Karnavian. Bukankah bagus berkawan baik dengan pemangku jabatan di negeri ini? Bukankah ini menandakan kelihaian Livi sekeluarga membangun relasi?

Jika seorang Livi Zheng berhasil meminta pejabat tinggi negara mempromosikan filmnya, berarti ia tidak cuma asal bisa berkarya dan hanya tahu dapur persyutingan, tapi juga cara mempromosikan karyanya sendiri. Gimana karya bisa berhasil jika tidak dipromosikan? Gak usah sok idealis lah kamu!

Tipe manusia itu berbeda-beda. Orang yang berkarya dan membiarkan karyanya sendiri yang berbicara, tidak mutlak lebih baik daripada orang yang koar-koar supaya karyanya dikenal orang. Asal Joko Anwar tahu, memanfaatkan profil diri dan relasi adalah strategi cerdas Livi Zheng membuat karyanya dikenal orang.

Pun di sebuah acara talkshow salah satu televisi nasional, alih-alih ingin menjernihkan perspektif masyarakat yang sudah terlanjur teracuni imej jelek Livi, malah ia semakin disudutkan. Tetapi, mau tidak mau Livi harus menaati formatan duduk dan arah talkshow yang bertujuan menghakiminya.

Bayangkan! Satu orang Livi, dihakimi 6 orang sutradara, produser, jurnalis, dan kritikus film. Kasihan, tahu! Mbok nek meh debat siji-siji, ojok tawuran!

Apa gak cukup kalian semua merendahkan martabat Livi Zheng sebagai sineas muda berbakat di media sosial? Gimana Indonesia mau maju, kalau setiap anak bangsa yang berkarya direndahkan begini, bukannya didukung?

Pokoknya untuk Kak Livi Zheng, kudu semangat terus! Film-film yang mengangkat budaya Indonesia darimu akan selalu kutunggu! (sembari menebak-nebak pejabat siapa lagi yang testimoninya akan diikutsertakan)

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Surat untuk Bu Pemred dan Semua Anak Jakarte 0 106

Jokowi yang baru-baru saja melempar isu ibukota baru harus bertanggung jawab pada banyak hal. Mula-mula, ehm, ya tentang tuduhan bahwa “Jakarta baru” di Borneo sana adalah semacam pembelokan isu. Tapi tuduhan macam ini biasanya diselesaikan oleh buzzer-buzzer aktip kreatip, jadi kita skip untuk sementara.

Soal serius dari ini: siapa yang mengobati sakit hati Bu Demes yang sudah telanjur tinggal di Jakarta, dan ketika lagi sayang-sayangnya malah ditinggal minggat status ke-ibukota-annya? Berlaku pula teruntuk pesohor-pesohor yang menjadi besar nyali artisnya lantaran status ibukota.

Saya pernah suatu ketika menyimak obrolan superior mahasiswa “lo-gue” yang di telinga bikin geli tapi menarik. Mereka membahas mengapa hidup di Jakarta “ngangenin”, kendati macetnya sungguh luar bioskop, belum lagi polutan-polutan yang biadab. Kata salah satu tokoh dalam obrolan itu (tampaknya ia salah satu selebgram, dilihat dari alis mata dan warna semir rambutnya yang, ehm, keluar lintasan): “..yaa gimana2 jakarta tuh pusat. Lo mo ngomong macet kek, tapi semua-mua dari sana”.

Asoi betul logikanya. Dan dalam beberapa hal betul.

Tapi apa yang ditawarkan Jokowi dari perpindahan Ibukota? Atau sebetulnya tak perlu resep penawar apa-apa bagi mereka yang sudah telanjur sayang? Bagi mereka yang sudah kepalang mengadu nasib di Jakarta? Atau, yang paling gaswat, jangan-jangan tak perlu solusi apapun tentang ini karena perpindahan itu ada atau tiadanya tak punya dampak apapun?

Apa mau syahrini pindah ke Kaltim dan menjadi artis bau tambang? Atau sinetron-sinetron menjadi belepotan dan pada akhirnya membuat semacam reality show “apa dan bagaimana hidup di tengah tambang”?

Jika pada akhirnya perpindahan ibukota Cuma soal pindah status, yaa lalu yang berpindah apanya. Apakah tak ada cara lain yang lebih elegan untuk bakar duit?

Skian dan terima gadis.

 

Joni Locke

Belajar filsahwat, merantau ke negeri jauh.

Ke Mana Perginya Aspirasi? 0 70

Idealnya, mengelola aspirasi merupakan unsur politik yang paling kudu diutamakan. Aspirasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai kebijakan yang memengaruhi keberlanjutan hidup masyarakatnya.

Aspirasi hadir, tentu saja dari hasil pergulatan masyarakat atas kebutuhannya yang sudah terkonsensus secara luas. Beragam aspirasi pun muncul seiring dengan banyaknya komunitas masyarakat yang merasa aspirasinya paling perlu untuk disegerakan.

Pada titik ini, tidak sedikit masyarakat sampai harus bersusah payah “berperang” untuk menjadi prioritas dalam program pemerintah. Hal yang kadang juga membuat para legislatif atau kepala daerah membulatkan tekadnya untuk berkontestasi dalam gelanggang politik membawa cita-cita mulia dari komunitas yang mereka wakili.

Tetapi sebentar, mungkinkah akan ada waktu yang membuat masyarakat kita melakukan kesepakatan bersama tanpa adanya dikotomi yang sarat kontestasi beraspirasi?

Pada masa Orde Baru, mempersempit aspirasi telah menjadi budaya politik yang dibangun negara. Masyarakat hanya perlu duduk manis di rumah, menerima segala bentuk perhatian negara sebagai yang “patut disyukuri”.

Pernah suatu ketika pada masa itu, sekitar tahun 1976, Soeharto membuat program yang pada intinya menggalakkan televisi untuk masuk ke seantero desa di nusantara. Semata-mata untuk menyiarkan berita melalui TVRI tentang betapa bagusnya proses pembangunan yang dilakukan negara di bawah kepemimpinan Presiden.

Padahal saat itu, aspirasi terbesar datang dari korban 65, serta para aktivis pro demokrasi yang hilang entah kemana. Artinya, aspirasi yang terkonsensus secara luas dan masif pernah terjadi, namun kemudian mudah dirubuhkan melalui serangkaian propaganda yang mengepung masyarakat. Tidak hanya di kota, yang notabene dekat dengan akses informasi, melainkan juga di desa yang pelan-pelan dibuat (dipaksa) mengerti bahwa pergulatan politik di Ibu Kota sedang baik-baik saja.

Hingga menjelang reformasi, kesadaran politik mulai muncul dengan spektrum yang lebih luas. Keinginan untuk melawan kekuasaan meluap, dan demokrasi harus ditegakkan secepat mungkin. Orde Baru pun tumbang, Indonesia merasa dirinya lahir kembali dengan wajah baru.

Orang-orang yang sudah paham tentang situasi politik di Jakarta, cepat-cepat mendekatkan diri untuk mengisi kekosongan personil dalam sistem kenegaraan yang sedang diambang kehancuran. Perpindahan pemimpin dari Habibi, Gus Dur, sampai megawati bergulir secara semrawut. Fenomena ini berhasil menunjukkan wajah lugu negara di hadapan kekuasaan Soeharto yang masih bercecer di mana-mana. Umpama burung yang baru dilepas dari sangkar, burung itu akan terbang ke segala tempat yang nyaris tidak pernah dijumpainya. Bahkan ketika burung itu tidak bisa membedakan, mana langit dan mana mulut buaya.

Preode demi preode dilalui. Hasrat politik masyarakat mulai memudar. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin santer meluas ke berbagai penjuru negeri. Menurut Tirto.id yang memuat data tentang tingkat golput, serta kenyataan jumlahnya yang semakin meningkat, mencatat setidaknya pada tahun 2004 (29,10%) dan 2014 (29,1%) adalah yang terbesar. Naas – lagi-lagi – kebudayaan politik kita harus masuk ke jurang yang salah.

Politik mulai terbiasa dibicarakan sebatas hitung-hitungan jumlah suara, alih-alih mendengar apa yang disuarakan. Aspirasi pun lambat laun kehilangam tempat. Jurnalis, yang semestinya hadir sebagai kelompok yang memergoki realitas banal ini turut serta hanyut dalam wacana “hitung-hitungan”.

Kata Seno Gumira Ajidarma, ketika Jurnalis dibungkam, Sastra yang mustinya bicara. Sastra wajib maju di barisan terdepan untuk mengambil peran yang menyalurkan aspirasi orang banyak. Namun pada saat yang bersamaan (pasca reformasi), sastra belum juga bangun dari tiarap panjangnya.

Bukan karena bahasa yang dikenakan sastra terlampau berat, sehingga membuat realitas semakin abstrak alih-alih menerangkan realitas itu sendiri bagi para pembacanya. Akan tetapi karena sastra itu sendiri juga sudah kehilangan tempat. Posisi mereka termonopoli oleh Jurnalis.

Momen-momen puitik yang sebenarnya menjadi menu utama sastra, telah direbut oleh jurnalis. Misal tentang kesibukan seorang politisi menggaruk punggung, atau kacamata seorang artis yang hanyut di laut, bahkan cerita tentang seorang petani yang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana pun turut diliput. Kesemuanya itu dikemas secara dramatik nan sastrawi.

Ketika Politik, Jurnalis, bahkan Sastra tidak memfasilitasi aspirasi, kemanakah aspirasi itu sekarang?

Akankah ketiadaan aspirasi tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuduh bahwa masyarakat sudah tidak kritis?

Rasanya memang sedang terjadi kekeliruan di sini. Dan perlu diluruskan. Dan perlu dipahami kembali. Sebab akan menjadi hal yang mengkhawatirkan ketika aspirasi bukan hanya sekadar tidak lagi disalurkan, tapi saluran itu sendiri sudah tidak bisa lagi menyalurkan.

Sesungguhnya aspirasi mengudara di sembarang tempat. Kemungkinan besar hanya kitalah; yang luput menghirupnya.

Editor Picks