Bagaimana Seharusnya Kita Tanggapi Pelantikan Menteri 0 388

Kita semua setuju 2 hal ini sebagai persoalan utama bangsa:
1. Mau keluar dari grup Whatsapp, tapi sungkan, akhirnya di-mute aja
2. Pilpres-pilpresan nan sangat melelahkan

Bagaimana tidak? Proses dari penentuan capres-cawapres, kampanye, pemilu, sampai finalisasi kabinet memakan waktu lebih dari 1 tahun, terlama sepanjang sejarah. Pemilu periode ini memang yang terbesar korbannya, yang harus dicatat dalam sejarah.

Pun harus dicatat pula bahwa kali ini, baik eksekutif maupun legislatif pilihan kalean semuah, diisi orang-orang dari partai sama di pucuk pimpinannya. Kecuali MPR, yang yaaah… ketuanya juga dari kubu koalisi.

Beli 01, gratis 02. Begitu katanya arek-arek di social media. Prabowo, capres 2 periode berturut-turut yang sangat macho dan mantap jadi oposisi selama ini, kini “ciut”, memilih “bertahan hidup”, naik satu “gerbong (MRT)” yang sama dengan lawannya, Jokowi, di Kabinet Indonesia Maju.

Keputusan petinggi Gerindra tersebut, yang jelas menyuratkan sikap politik partai ini, menghasilkan reaksi dari rakyat. Ada yang kecewa berat, ada pula yang kecewa sangat berat.

Yang kecewa-kecewa itu kebanyakan mengimpikan Prabowo, pahlawan junjungannya itu, tetap jadi oposisi saja. Tentu tetap dengan semangat mempertahankan check and balances agar tetap berjalan di pemerintahan. Eh, tapi ujung-ujungnya si doi luluh juga, merapat ke sisi istana.

Walau begitu, Prabowo dan kawan-kawan Gerindra-nya berjanji untuk tetap kritis walau mendukung pemerintahan. Sungguh sebuah semangat dan prinsip yang patriotik. Walau kita tak tahu, apa dan bagaimana definisi serta batasan “sikap kritis” itu.

Tak hanya Prabowo, sejumlah deretan menteri yang diumumkan 3 hari sesudah pelantikan Jokowi-Ma’ruf ini, membuat netijen kaget… dan nyinyir.

Nadiem Makarim, yang tak punya bekgron tersertifikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan itu, justru jadi Mendikbud. Zainudin Amali, yang suka jalan pagi dan berenang itu, ditunjuk jadi Menpora. Bu Susi, putri laut kebanggaan rakjat itu, tak melaju lagi dan alih-alih kursinya diisi Edhy Prabowo, waketum Gerindra.

Hal paling memuakkan bagi saya bukanlah soal masih banyak deretan nama lain yang mengejutkan. Tapi, karena kita semua merasa tiba-tiba paling mahir menganalisa wawasan dan kapabilitas bapak-ibu menteri ini. Kita tiba-tiba menjadi paling ahli di antara yang ahli.

Seluruh warga dunia maya kini merasa punya kekuatan untuk mengemukakan pendapatnya. Nge-twit, bikin status, bikin video klarifikasi, membuat daftar nama ideal yang seharusnya dipilih Jokowi. Tak peduli itu masih bursa calon, atau bahkan setelah pelantikan sekalipun.

Kenapa kok yang ini gak dipertahankan dan malah didepak? Padahal bagus banget loh kerjanya.”

“Kenapa Jokowi tetep milih si ini sih?

Ocehan-ocehan kayak begini bahkan tak hanya muncul di linimasa media sosial, atau bertengger di grup Whatsapp yang kita sungkan buat keluarnya.

Masih mending kalau argumen yang disampaikan didasari analisis track record dan tantangan bidang yang bersangkutan dalam kondisi terkini. Lah wong kadang penilaiannya sangat subjektif. Bahkan terkesam memendam dendam kesumat pada sebagian orang yang sempat dikenal secara personal.

Seberapa jauh sih kalian kenal mereka dan pemetaan kursi menteri? Seberapa jauh pengamatan kalian pada latar belakang situasi kondisi, persoalan, dan tantangan bidang-bidang kementerian?

Mereka yang hari ini telah dilantik telah menunjukkan performa terbaiknya. Entah berhasil berprestasi di periode sebelumnya, hingga dipinang jadi menteri lagi. Entah karena telah bertekun dalam bidang profesinya. Atau karena pandai memanfaatkan resources dan lobi-lobian politik.

Satu-satunya cara untuk bisa menilai menteri sesungguhnya hanya dari hasil karyanya nanti. Pun reshuffle-reshuffle-an tak bisa jadi ukuran. Siapa yang pernah tahu kalau reshuffle bukan semata-mata karena “kemandulan” produktivitas menteri? Bisa jadi kan karena konsensus dan sikut-menyikut koalisi-oposisi parpol?

Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa? Apakah diam saja dan tak boleh proaktif mengawal pemerintah?

Demokratis boleh, sok tahu jangan. Ati-ati aja. Negara mana sih yang suka rakyatnya terlalu pinter? Apa-apa yang ‘terlalu’ itu gak baik bagi kesehatan.

Pada akhirnya, hidup bernegara ini memang harus dihadapi dengan santuy. Jangan terlalu banyak mikiri! Apa gak capek 1 tahun belakangan ini ngurusi Jokowi terooooos?

Mari kita senderkan punggung, nonton sertijab menteri-menteri ini dari layar kaca! Sembari menikmati buah salak yang dikupas Nia Ramadhani.

 

Foto: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik Dinasti dan Kemungkinan Asal-muasalnya 0 134

Di Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kemarin, Prabowo Subianto kembali melaju menjadi ketua umum Parta Gerindra untuk 5 tahun ke depan. Ini merupakan kali kedua ia menduduki posisi teratas partai bergambar burung garuda itu. Adapun terpilih kedua dan ketiga kalinya tokoh tertentu dalam partai politik bukan hanya terjadi pada Prabowo saja. Tahun lalu, sahabat-benci-tapi-rindunya, Megawati Soekarnoputri juga terpilih kembali untuk kesekian kalinya menjadi ketua umum PDIP.

Kalaupun ada wajah baru dalam tubuh pimpinan partai politik, ia tak lain dan tak bukan adalah anak-anak atau kerabat dekat pemimpin sebelumnya. AHY misalnya, yang kini menjabat ketua umum Partai Demokrat. Partai politik kita memang tak jauh bedanya dengan cerita Boruto di serial “Boruto: Naruto Next Generation”.

Di luar itu, kita juga disajikan dengan kabar anak-menantu elit politik yang melaju ke Pilkada Desember esok. Yang paling menghebohkan: Gibran di Solo dan Bobby di Medan; Siti Nur Azizah, anak Wapres Ma’ruf Amin yang bertarung melawan Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, di Tangerang Selatan; serta yang paling populer: the kingdom of Ratu Atut di wilayah paling ujung barat Pulau Jawa.

Kita kemudian menyebut fenomena ini sebagai politik dinasti. Sebuah frasa yang kemudian senantiasa berkonotasi buruk. Gara-gara politik dinasti, golongan tertentu diduga kuat berusaha melanggengkan kekuasaannya.

Selain itu, dinasti poltik ini juga membuat kader-kader berkualitas, putra-putri daerah tak punya kesempatan untuk melaju memperebutkan jabatan yang sama secara adil. Sebab, anak-anak yang punya hubungan darah dengan elit politik punya privilege popularitas dan gurita koneksi politik yang lebih kuat.

Kita kemudian bertopang dagu, mengernyitkan dahi, dan mengeluarkan pendapat sok kritis: “Memangnya gak ada kader generasi muda yang bisa diajukan ya? Pada ke mana semua sih anak-anak muda kita, kok gak ada yang mau berpolitik?”

Tapi, bukankah kita semua sungguh berlebihan melihat fenomena ini? Dinasti politik, memang dianggap tak etis karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dalam kepemimpinan pemerintahan. Namun, ini tak jauh beda dari keluarga kita semua yang juga melakukan praktik serupa. Kalau orang tua dokter, anak-anaknya juga harus dokter semua. Kalau keluarga advokat, gak ilok rasanya kalau anak tak masuk sekolah hukum ternama. Kalau punya kerajaan bisnis, maka anak harus meneruskannya.

Semua lingkaran fenomena ini sekiranya ingin menunjukkan sejumlah poin. Pertama, orang tua mendidik anak ibarat cerminan dirinya. Sebagian punya ambisi agar anak mereka menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang dirinya. Hal ini jadi problematik, karena didikan seperti ini bisa jadi menghalangi tumbuh kembang anak sesuai passion-nya.

Tapi, hal ini bisa jadi benar dan sangat wajar. Sebab dalam perkembangan anak, ia belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Ia tak punya pilihan panutan lain, jika seluruh isi keluarga besarnya berlatar belakang pendidikan hukum. Bukan paksaan orang tua, tapi semata-mata karena ia hanya punya sudut pandang pekerjaan dan jalan hidup sebagai praktisi hukum. Nyatalah pepatah orang: “buah tak jatuh jauh dari pohonnya”.

Kedua, ada yang keliru dari sistem pendidikan kita selama ini: mencekoki anak dengan capaian kurikulum pembelajaran sebagai formalitas belaka. Dalam suatu forum diskusi bersama jurnalis, pernah saya mendengar penjelasan panjang lebar cita-cita Mas Menteri Nadiem Makarim soal “merdeka belajar”.  Sistem ini memerdekakan guru dan sekolah untuk secara mandiri menyusun kurikulum sesuai dengan kepentingan dan karakteristik muridnya.

Semua sistem ini butuh proses yang panjang dan kerja keras yang tidak mudah. Tapi sejak pandemi menerjang, semua sistem ini terpaksa dilakukan. Semua pembelajaran serba online. Akibatnya, guru terpaksa memodifikasi modul pembelajaran agar bisa disampaikan secara daring.

Faktanya, siswa mengeluh bahwa pembelajaran online ini disebut tak efektif. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang murid berseragam SMA berkeluh-kesah karena penjelasan melalui kelas online tak bisa cukup membuat materi kompleks dipahami siswa. Mereka tak bisa leluasa langsung bertanya dan berinteraksi ke guru, seperti pada pertemuan kelas tatap muka.

Keluhan ini lebih terdengar seperti anak itik rindu induknya, sekaligus menunjukkan kepada kita gambaran proses belajar-mengajar di sekolah. Siswa datang ke sekolah, buka buku halaman sekian, kerjakan soal, pulang, les biar lebih paham materi di sekolah, repeat.

Sekolah kita, jangan-jangan, lupa mengeksplorasi isi otak kita, menggali kreativitas, minat bakat, dan menerapkan berjibun-jibun materi pelajaran dalam kehidupan praktis yang lebih konkrit. Ketika semuanya dipaksakan harus belajar secara online, dengan ruang dan waktu yang serba terbatas, siswa harus belajar secara mandiri, menggali sendiri materinya tanpa bimbingan guru, semuanya kalang kabut.

Lha kalau belajar mandiri di luar ruang kelas saja generasi muda kita galau, apalagi berorganisasi dan mengisi tampuk kepemimpinan jabatan-jabatan publik?

Miskinnya kader baru dalam posisi-posisi penting negeri ini, bukan semata-mata karena generasi muda kita malas terlibat, tapi karena kita semua, para seniornya, lupa memberi kesempatan dan mendidiknya sedemikian rupa.

Tapi tak lupa juga, semua sistem perpolitikan kita, juga dibuat sedemikian rupa, agar jabatan prestisius hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Sementara kita-kita yang jelata ini, cuma bisa nonton dan asyik berdebat sana-sini.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Bagaimana Kita dan Media Membungkus Gilang 0 333

Cerita murung bermula dari cuitan akun Twitter @m_fikris yang menceritakan kronologi bagaimana seorang laki-laki muda, dari suatu kampus kondang di Surabaya, melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan elektronik. Kisah pahit itu dijuduli dengan judul bombastis, macam portal berita onlen: “Predator Fetish Kain Jarik Berkedok Riset dari Mahasiswa PTN di SBY”. Lantas, satu negara ini sejenak melupakan corona, berpindah gandrung pada ‘Gilang’, nama yang disebut-sebut menjadi pelaku pelecehan.

Cerita bertopik seks semacam ini, pembaca tahu, dengan cepat sambung-menyambung, berbalas, dan dibagikan secara meluas di linimasa. Tak hanya ramai di media sosial, yang bahkan sempat menduduki tingkatan teratas trending topic, ia ramai menjadi buah bibir tetangga, hingga agenda pemberitaan media massa.

Selain soal menumbuhkan kewaspadaan bersama, tapi lalu mengapa media, dan juga kita, sangat berambisi pada cerita-cerita semacam ini? Ada beberapa hal yang penulis ajukan di sini.

Pertama, media kita memang mudah sekali terangsang mengangkat berita-berita berbau seks. Apalagi ada anomali yang baru, fetish atau dorongan seksual dalam konteks kasus Gilang ini unik: napsu melihat orang yang dibungkus seperti pocong dengan kain jarik. Sayangnya, pembawaan berita berputar-putar pada fenomena, bahkan mengungkap sejarah Gilang yang sudah sering melakukan tindakan asusila.

Tapi, kemalasan media membuatnya lupa memberi pendalaman perspektif psikologis atasnya. Apakah benar memang fetish? Atau justru gangguan kejiwaan lainnya yang tak berhubungan dengan seksualitas?

Ah, jangan heran, media kita kan memang dari dulu begitu. Sejak zaman Orde Baru, kita sudah di-ninabobo-kan dengan berita konflik pertumpahan darah dan SEKS, supaya pemerintah tidak perlu repot-repot menjawabi pemberitaan yang mengkritisi kinerjanya.

Kedua, kita sepakat – jika memang ini adalah kasus pelecehan seksual – selalu bak gunung es. Korban-korban Gilang lainnya, yang telah menjadi target operasi bertahun-tahun silam, baru terungkap semuanya, ketika ada satu orang yang berani bicara. Kita memang patut berterima kasih (jika memang baik budi niatnya) pada si pembuat thread pada mulanya.

Demikian pula dengan kasus pelecehan seksual yang sudah-sudah. Entah itu pedofilia, pelecehan dalam keluarga, bahkan dalam konteks pria-wanita, selalu membuat sang korban tak berani bicara. Sebaliknya, korban lebih banyak dirundung, dituduh menggoda dengan pakaian terbuka.

Karena memang, belum ada hukum di negeri ini yang mampu melindungi korban pelecehan seksual. Kalaupun ada kasus yang terungkap ke permukaan dan diproses hukum, ia haruslah viral terlebih dahulu di media sosial (dengan mempermalukan korban 2 kali lipat), agar bisa ditindak pakai ‘Sang Maha-benar’ UU ITE, yang tak pernah benar-benar menggasak betapa brengseknya tindakan pelecehan itu sendiri. Benar apa kata sjw-sjw feminis: RUU PKS harus segera disahkan!

Ketiga, persoalan Gilang ini tak bisa hanya dilihat soal orientasi seksual yang melenceng. Kita sepakat bahwa hal tersebut adalah kemerdekaan hak setiap orang. Yang jadi persoalan, cara Gilang – jika, sekali lagi, memang benar fetish – dalam mengajak si korban memuaskan birahinya.

Gilang menggunakan kata-kata yang manipulatif, membohongi anak-anak yang lebih muda darinya agar mau membantunya mengerjakan ‘tugas kuliah’. Ia juga mendekati orang-orang yang tak ia kenal sebelumnya, dengan bahasa perkenalan yang cenderung superior, dominan, sekaligus minim etika. Unggah-ungguh berkenalan, ngobrol, dan meminta tolong pada orang yang baru dikenal seharusnya milik kita semua, terlepas dari apapun pilihan jalan hidup dan orientasi seksualnya.

Keempat, pendapat netijen yang bermunculan akhir-akhir ini justru bernada mengolok karena menganggap Gilang pantas mendapatkannya. Ejekan itu berkedok guyonan, bahkan nama-nama besar seperti Babe Cabita – yang kemudian banyak dihujat netijen juga – ikut-ikutan menertawakan tindakan Gilang. Selain itu, kamu dan saya, mulut kita semua sudah sibuk ngrasani bersama teman-teman tentang betapa tak warasnya Gilang.

Kita tidak sadar, bahwa diri sendiri ini juga sami mawon: menjauhi dan mencibir entah korban entah pelaku, entah juga orang-orang macam Gilang; tapi lupa bersimpati, mendekati, mencari akar masalah, dan menyelesaikannya bersama-sama. Memang benar, gotong-royong yang diajarkan founding fathers kita hanya tinggal klise sekarang (lihat tulisan: ‘Menghidupkan Kembali Klise Kesadaran Kolektif’).

Pada akhirnya, soal bungkus-membungkus ini memang bukan milik Gilang dan rektorat kampusnya yang sibuk memberi pernyataan sikap semata. Ini juga masalah kita semua, yang sudah lama dibungkus rasa egois dan gengsi, menutup mata dan telinga pada persoalan sosial di sekitar kita.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks