Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 614

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasib Pegawai KPK Kritis dan Doa untuk Mereka 0 159

Kemarin 1.271 pegawai KPK yang lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akhirnya sudah dilantik. Kini mereka resmi jadi abdi negara, meninggalkan 75 yang tak lolos.

Tim dokumenter dengan jejaring sangar macam Watchdoc dan kesayangan kita semua, Najwa Shihab, sudah mewawancarai mereka, mengungkap kejanggalan TWK. Pertanyaan-pertanyaan aneh macam urusan rumah tangga, perceraian, gaya pacaran, hingga aliran agama muncul selama sesi tes seleksi wawancara.

Masalahnya, 75 orang yang tidak lolos ini bukan sembarangan personil. Dari antara 75 orang itu, 13 di antaranya adalah penyidik yang berperan penting sebagai lokomotif penggerak berjalannya KPK selama ini. Sebut saja Novel Baswedan, yang kita semua tahu telah berhasil mengungkap kasus besar macam korupsi e-KTP dengan dalang Setya Novanto. Ada pula Rizka Anungnata, penyidik kasus benih lobster yang menyeret mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo. Sampai Ronal Paul, yang tengah menangani kasus buron yang ghosting satu negeri ini, Harun Masiku.

Orang-orang ini kini tak bisa melanjutkan kasusnya, dinonaktifkan karena tak lolos tes, bahkan terancam termasuk dari 51 orang yang katanya tak lagi bisa dibina. Dalam kata lain yang lebih mudah namun kasar, sama saja dengan orang bebal.

Orang-orang berprestasi ini mungkin cerminan dari orang kritis. Di satu sisi, Indonesia ini sangat butuh orang-orang kritis agar bisa maju memperbaiki sistem dan mentalitas yang terlanjur bobrok. Tapi atas nama kestabilan, orang-orang macam inilah yang dianggap sebagai penghancur dan pembangkang. Termasuk dalam logika bisnis korporasi, pegawai yang ndablek atau berani melawan pemimpinnya pasti ditendang.

Susah dong ya jadi orang kritis di negara ini? Ya memang bakal susah kalau kamu terlalu radikal, berani bicara dan melawan yang salah. Lantas apa yang harus dilakukan?

Kalau kata pepatah, diam adalah emas. Itu mungkin akan sangat berlaku buat kalian-lalian yang punya pemikiran revolusioner. Jangan keburu emosi dulu! Diam memang tak selamanya baik, dan malah berujung malapetaka karena mendiamkan sesuatu yang salah. Kalau kata mantan komisioner KPK dan pengurus PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas: “membiarkan kejahatan itu sama artinya dengan melakukan kejahatan”.

Saya jadi teringat suatu kisah penyebaran dan perjalanan agama Kristen di Jepang. Alkisah, agama Katolik disebarkan pertama kali oleh misionaris Jesuit dari Portugal tahun 1560-an. Lambat laun, jumlah penganut Kristen bertambah banyak dan pesat. Penguasa politik Jepang merasa terancam dan memutuskan untuk menumpas mereka.

Larangan beribadah ditetapkan. Bahkan memerintahkan semua umat Kristiani menginjak fumie, lempengan tembaga bergambar Yesus disalib pada papan kayu. Tujuannya jelas, untuk mematahkan kepercayaan mereka. Sejarah mengatakan ada sekitar 2 ribu orang meninggal menjadi martirkarena menolak menginjak fumie, tetap setia pada imannya.  Which is (cielah gaya bahasa jaksel), keren.

Tapi, tak sedikit pula yang memilih ingkar, mereka injak fumie, dan tetap hidup. Mereka berpura-pura meninggalkan agamanya, tapi tetap beribadah secara diam-diam. Mereka lah yang membuat penganut Kristiani masih ada di Jepang sampai sekarang. Coba bayangin kalau semua memilih jadi “pahlawan” dan rela mati, mungkin agama Katolik akan benar-benar punah.

Kisah ini saya lihat hampir sama dengan yang terjadi di KPK hari ini. Harapannya, ada beberapa dari 1200 yang lolos TWK itu, adalah orang-orang yang diam-diam “nurut”, menjawab dengan cara aman tes-tes wawancara yang diajukan asesor. Mereka menyembunyikan jati diri kritis, demi bertahan hidup, tetap berada dalam sistem lembaga pemberantas korupsi, dan membawa integritas ke depan. Jika benar demikian, kita tak perlu khawatir KPK akan ambruk.

Lalu bagaimana dengan 51 pegawai yang tak lagi bisa dibina itu? Perjuangan di luar KPK untuk memberantas korupsi masih panjang. Bisa melalui organisasi, lembaga bantuan hukum, dan bertindak sebagai pengamat atau penasehat. Sebab, berlian tetap bisa bersinar di mana saja walaupun ditempa sedemikian rupa. Semoga.

 

*)Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Dukun Abal-abal dan Fitnah pada Genderuwo Nakal 0 209

Oleh: Yogi Dwi Pradana*

 

Nasib tragis dialami seorang bocah perempuan berusia 7 tahun bernama Aisyah. Ia menjadi sebuah korban percobaan dukun abal-abal di Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Aisyah meninggal dunia setelah disuruh memakan cabai dan bunga mahoni oleh dukun abal-abal tersebut, serta ia diminta menenggelamkan kepala di dalam air untuk mengetahui apakah benar Aisyah ini keturunan genderuwo atau bukan.

Kisah ini tragis, tapi juga aneh. Sebab, setahu saya dari cerita rakjat, genderuwo tidak seiseng itu untuk merasuki anak kecil dan membuatnya jadi nakal. Salah satunya adalah Mbah Wagini dari Alas Purwo. Ia diyakini sebagai seorang keturunan genderuwo dengan seluruh badannya ditumbuhi bulu lebat.

Walaupun terlihat menakutkan, Mbah Wagini di alam gaib adalah makhluk yang dipuja. Begitu kata Eyang Ratih, pengasuhnya sejak kecil. Dan dia tidak nakal ya, ingat. Gak semua genderuwo seperti kata dukun abal-abal itu.

Poin lain yang mengherankan bagi saya dari peristiwa ini adalah, motivasi sang orang tua membawa Aisyah ke dukun. Tentu, setelah bertahun-tahun mengasuhnya, mereka sampai pada titik lelah, sehingga tak sanggup lagi mengatasi kenakalan si anak dengan kekuatannya sendiri.

Padahal, bukankah 7 tahun adalah usia normal anak bersikap aktif dan banyak tingkah misalnya, jika demikian yang dikategorikan nakal oleh kebanyakan orang. Di usia ini, anak sudah siap masuk ke jenjang sekolah dasar dan siap beradaptasi dengan hal-hal yang baru ia temui. Justru peranan orang tua dalam mendidik anak di usia ini sangat penting.

Menurut saya yang belum punya anak ini, masih ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mendidik anak nakal usia 7 tahun. Misalnya, mengedepankan komunikasi dengan anak. Aktif berbincang untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan diinginkan si anak. Selanjutnya, ajak anak untuk terbiasa mengatasi masalah secara bersama-sama. Orang tua tugasnya kan membimbing, bukan cuma ngasih makan.

Beberapa poin yang saya sebut tadi, ujungnya adalah agar orang tua bisa mengenali sisi emosi anak. Kalau orang tua kesusahan, “anak nakal” seharusnya bisa diatasi oleh ahlinya. Konsultasi ke psikolog misalnya.

Anak yang nakal seharusnya mendapat edukasi dari orang tua, bukan malah dibawa ke dukun untuk dirukiyah. Kan kita semua tahu, sudah banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi ketika menyelesaikan masalah dengan dukun.

Salah satu kisah soal ini datang Nanang (bukan nama sebenarnya) dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengaku sebagai dukun. Alih-alih mengobati pasien, Nanang meminta pasien-pasien yang datang padanya untuk melayani hasrat seksualnya.

Eits, tapi tidak semua dukun itu abal-abal dan nol keahlian ya. Nyuwun pangapunten Mbah Dukun! Tulisan ini juga tidak bermaksud untuk melarang pembaca datang ke dukun (semua kembali ke kepercayaan masing-masing).

Tapi dari pengalaman ini kita belajar, untuk mengatasi persoalan dengan hati dan wawasan yang luas. Jika sudah mentok dengan usaha sendiri, baiknya memang datang ke pakar dengan ilmu yang pasti-pasti aja.

 

*)Seorang mahasiswa Sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta. Aktif di organisasi Susastra KMSI UNY, bergiat di komunitas sastra Lampu Tidurmu, dan menjadi penulis artikel di UNY Community.

*) Ilustrasi oleh Brigitha Aidha Jannah

Editor Picks