Trivia

Habis Aksi Terbitlah Sanksi 0 69

Suhu politik kembali memanas akhir-akhir ini. Bukan, bukan karena friksi di antara elit politiknya, namun antara yang katanya wakil rakyat dengan rakyatnya ihwal sejumlah RUU. Bagaimana tidak? Isi RUU yang dibuat DPR tercinta kita (mohon baca sendiri isinya apa saja biar lebih greget) sangat-sangat tidak masuk akal.

Dalam rangka menolaknya, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi di sejumlah kota seperti Jakarta , Medan, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Mereka menuntut untuk merevisi RKUHP, UU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertahanan; segera mengesahkan RUU PKS; stop kriminalisasi aktivis; serta mengusut dan mengadili elite-elite yang bertanggung jawab atas sejumlah kerusakan lingkungan, terutama pembakaran hutan di Riau belakangan ini.

Hal ini sesuai dengan peran mahasiswa sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Sejumlah universitas tak melarang dan mendukung aksi mahasiswanya. Bahkan, beberapa dosen juga memberi tugas yang mengharuskan mahasiswanya untuk ikut aksi. Swangar!

Namun, Menteri  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengancam akan memberi sanksi kepada rektor-rektor yang mendukung mahasiswanya ikut aksi, “Rektornya ya, kami akan beri sanksi. Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (dosen) tidak menindak, ya rektornya akan kami tindak,”  tukasnya di kompleks Istana Negara pada Kamis (226/9).

Ia berpendapat bahwa tak ada bedanya mahasiswa yang sejatinya berpendidikan dengan mereka yang tak berpendidikan apabila menyuarakan pendapatnya lewat demo.  Entah apa yang merasukinya (dilarang baca sambil nyanyi).

Ada sejumlah alasan mengapa saya tak setuju dengan pemberian sanksi tersebut. Pertama, demonstrasi bukan tindakan yang ilegal selama mengikuti prosedur yang ada. Demonstrasi adalah salah satu cara kita menyampaikan pendapat dan aspirasi. Hak untuk menyuarakan pendapat dilindungi oleh negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 dan UU No. 9 1998 tentang menyuarakan pendapat di muka umum.

Kalau  tak ada aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR dan DPRD, saya tak yakin adanya forum yang mempertemukan perwakilan mahasiswa dengan Wakil Ketua DPR tercinta kita Fahri Hamzah di Mata Najwa dan Indonesia Lawyers Club, bahkan akhirnya Presiden RI Joko Widodo.

Selama tak ricuh dan substansinya jelas, demonstrasi sah-sah saja, bukan? Toh kericuhan yang terjadi kebanyakan ulah penyusup dan oknum-oknum provokator yang sebenarnya tak ada di agenda aksi demo mahasiswa. Saya menilai sanksi ini salah alamat. Harusnya sanksi diberikan kepada mereka yang bertindak anarkis. Kalau sekadar menyuarakan aspirasi dan kritik, kenapa diberi sanksi?!

“Saya anjurkan mahasiswa kembali ke kampus untuk kuliah yang baik. Supaya kita bisa menjadi lulusan yang baik yang bisa berkualitas, memiliki daya saing. Negara lain sudah bersaing untuk era digital yang baik, kita masih turun di jalan. Nah ini yang penting.”  Dari pernyataan Menristekdikti, saya menilai beliau lupa bahwa mahasiswa punya peran sebagai agent of change, social control, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan kontrol politik. Jadi bukan sekadar cari ijazah untuk melamar kerja! Percuma ya khan kalau IPK 4,57 tapi gak peka kalau ada sesuatu yang salah di pemerintahan kita.

Selanjutnya, menyuruh mahasiswa tak ikut campur dengan politik negeri membawa kita kembali ke Orde Baru (Orba) 2.0. Pemerintah lewat Menristekdikti kembali mencoba membungkam sikap kritis mahasiswa. Kalau sanksi diberikan kepada rektor bila mendukung aksi, bukan tak mungkin lama-lama semua universitas di negeri ini mengharamkan mahasiswanya untuk berdemonstrasi. Perlu diingat, demonstrasi dari mahasiswalah yang melepaskan Indonesia dari kurungan Orba.

Dan penting untuk dicatat! Justru bila kita bungkam saat membaca RUU yang akan disahkan, UU KPK yang sudah disahkan, kriminalisasi aktivis, pengesahan RUU PKS dan kebakaran hutan yang tak jelas kelanjutannya, berarti kesehatan otak kita sudah terganggu.

Saya harap, para rektor yang pernah menjadi mahasiswa  tidak berhenti untuk terus mendukung mahasiswa menjalankan perannya selain absen-lulus-cari kerja.

 

Foto oleh: Mohamad Nasir (Instagram @mohamad.nasir27)

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ada Cuan di Balik Sayang Lingkungan 0 67

Pada suatu hari, saya berbelanja di sebuah minimarket yang tak perlu disebutkan namanya. Saat membayar belanjaannya, kasir tersebut berkata, “Maaf, Mbak. Kami tidak menyediakan kantong plastik,” ujarnya. Saya kira minimarket tersebut sedang kehabisan kantong plastik, atau dalam terminologi ilmiahnya disebut kresek.

Ternyata tidak. Ketidaktersediaan kresek tersebut rupanya disebabkan oleh imbauan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Katanya sih, toko-toko retail sudah tidak boleh memakai kresek lagi.

Lalu beberapa hari berikutnya, saya ke minimarket lain dan ternyata masih menggunakan kresek berbayar. Lho, gimana, sih?

Akhirnya saya browsing tentang imbauan Pemkot Surabaya yang dimaksud. Terdapat  lima imbauan yang terdapat dalam surat bernomor 660.1/7953/436.7.12/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 itu, yaitu tidak lagi menggunakan bungkus plastik dan styrofoam pada makanan dan minuman; menghindari penggunaan styrofoam dan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan untuk wadah dan/atau kemasan; menggunakan kantong plastik atau bioplastik yang ramah lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan; melakukan pemilahan sampah sekurang-kurangnya untuk tiga jenis, yaitu sampah sisa makanan, plastik, dan kertas; serta mendaur ulang sampah plastik dan kertas yang dapat didaur ulang (recycleable) baik dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain yang kompeten.

Dari imbauan tersebut ternyata tak ada tulisan bahwa Pemkot Surabaya benar-benar melarang penggunaan kresek untuk toko retail. Penggunaan kresek sebenarnya tak masalah selama sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hal ini memperkuat dugaan saya bahwa gerakan cinta lingkungan dengan mengurangi plastik dimanfaatkan segelintir pengusaha untuk mengurangi modal dan menaikkan laba, atau dalam bahasa bisnis tacik-kokoh disebut dengan cuan.

Saya memiliki beberapa alasan mengapa gerakan sayang lingkungan yang dikampanyekan beberapa toko retail dan restoran (menghentikan penggunaan sedotan) merupakan usaha meningkatkan cuan.

 

Tidak konsisten mengurangi plastik

Ketidakkonsistenan ini dilakukan oleh beberapa restoran cepat saji yang menghentikan penggunaan sedotan plastik. Memang bagus menghentikan penggunaan sedotan plastik mengingat banyaknya penyu yang kesogrok alat bantu nyedot minuman ini.

Akan tetapi, saya meragukan motivasi sayang lingkungan tersebut lantaran masih menggunakan wadah sambal sekali pakai dan styrofoam sebagai wadah minuman. Padahal benda yang  terbuat dari stirena ini lebih bahaya karena tak bisa diuraikan sama sekali. Kalau memang bertujuan menyelamatkan lingkungan, harusnya mereka tak hanya  melarang penggunaan sedotan, namun juga menghentikan penggunaan  wadah sambal sekali pakai dan styrofoam  (setidaknya kalau makan  di tempat, styrofoam diganti gelas dari material yang bisa dipakai berulang-ulang).

Menurut saya, pemberhentian penggunaan sedotan ini dijadikan alat untuk meningkatkan cuan. Satu pak saja harganya Rp10.000,00. Bayangkan berapa banyak  pak sedotan yang dipakai dalam sehari. Andai ada tiga pak, lumayan hemat Rp 30.000. Selain itu, kampanye antisedotan ini juga bertujuan untuk menyedot orang-orang berjiwa aktivis lingkungan untuk makan di sana, alias meningkatkan penjualan.

 

Nggak ngefek

Pasti pembaca yang budiman pernah ditanya sewaktu di supermarket, “Maaf, Kak. Pakai kantong kresek nggak? Kalau iya, bayar lagi Rp100,00,ya”. Pasti mayoritas dari kita menjawab, “Pakai, Mbak,” apalagi kala itu kita sedang tidak membawa kresek.

Katanya, kresek berbayar ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kresek. Tapi kalau dijual hanya Rp 100,00 sampai Rp500,00 mana ngefek?! Apakah dengan harga segitu kita bakal keberatan dan akhirnya membawa kresek sendiri?  Kalau saya pribadi sih tidak  meskipun hati dan pikiran bergejolak dan mbatin, “gilak kresek doang bayar!”

Bayangkan apabila kresek dihargai Rp500,00 dan ada 100 orang belanja dalam sehari dengan pikiran yang sama seperti saya. Lumayan banget dalam sehari nambah pemasukan Rp50.000,00. Kalau kresek berbayar hanya dihargai segini, kampanye ini hanya ngefek di kalangan emak-emak pelit stadium lanjut.

Kalau niatnya untuk menyelamatkan lingkungan, mungkin bisa mencontoh Lotte Mart Waru yang memberi harga kreseknya Rp3.000,00. Tak satupun pengunjung tidak membawa kresek karena harga tersebut lumayan berasa menguras kantong.

 

Malah jualan kantong belanja

Kembali ke minimarket yang tidak menyediakan kresek tadi. Seusai ia menjelaskan alasan ketidaktersediaan kresek, ia menawarkan solusi untuk membawa belanjaan saya. Membeli tas belanja seharga Rp15.000,00. Tentu jiwa pelit saya terpanggil.

Rupanya kebijakan Pemkot Surabaya dimanfaatkan untuk memasarkan tas belanja tersebut. Pengusaha ini benar-benar cerdik memanfaatkan keadaan. Entah berapa banyak untung yang didapat dari jualan kantong belanja kain dengan warna  ngejreng dengan harga segitu.

Saya sendiri sebenarnya agak mengagumi kreativitas para pengusaha memanfaatkan keadaan dan concern people zaman now. Tapi, kalau mengambil cuan dari concern orang-orang terhadap lingkungan yang begitu mulia dan mengkomersilkannya, menurut saya kurang etis.

Kalau memang mau kampanye cinta lingkungan, ya harus total sekalian! Kalau mau mencari untung, jangan membungkus dengan isu yang melibatkan hati nurani seperti ini! Eaa….

Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP 1 117

 

Saya tahu, masih banyak yang dirundung duka atas wafatnya KPK (lihat tulisan sebelumnya: ‘Polemik Hubungan Asmara KPK‘). Tapi, karena hidup ini terus berjalan, mari kita move on… menuju kesedihan berikutnya!

Perlu diingat, 24 September besok, rencananya petinggi senayan akan membawa RKUHP ke rapat paripurna. Satu set produk hukum bawaan kolonial itu akan diperbarui.

Yang perlu menjadi poin keprihatinan bukanlah karena banyaknya pasal bermasalah. Namun ada yang jauh lebih penting: riuh redamnya media kita atas perdebatan pro-kontra pengesahan RKUHP ini.

Dari sisi pemerintah yang mengajukan undang-undang, tiada pernah ada penjelasan gamblang yang mudah diakses oleh masyarakat. Mengapa pasal ini dan itu ditambahkan, dipaksa ada, dikurangi, dan atau dihilangkan. Mengapa begitu genting dan terburu-buru sekali revisi di masa akhir jabatan DPR periode ini. Minim sekali layar untuk menjelaskan ini.

Sementara itu, koalisi masyarakat yang mengkritik keras aksi DPR ini, berusaha mencari celah untuk bicara. Mulai dari long march dan orasi besar-besaran yang mengundang peliputan di depan gedung DPR, sampai yang kecil-kecilan di CFD ibukota.

Pun, kelompok ini mencoba menyuarakan pendapatnya secara lebih luas. Satu-satunya akses yang mudah dan cepat adalah media sosial. Ketika media massa punya limit dan filter ketat untuk menyeleksi pendapat mana yang bisa masuk.

Fungsi edukasi hukum pada masyarakat, justru diambil oleh kelompok-kelompok kecil ini. Kita tidak pernah tahu apa itu RKUHP dan beberapa jumlah pengubahan pasalnya, kalau jurnalis dan netijen tidak koar-koar di media online. Hal ini tentu berimplikasi baik dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu RKUHP.

Tapi di sisi lain, penjelasan tentang pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu tidak menyeluruh. Siapapun yang punya akun dan pengikut di media sosial mengungkap pendapatnya, disukai dan dibagikan. Begitu seterusnya, sehingga tidak tahu harus percaya yang mana, karena kredibilitas dan tingkat akurasi yang semu di dunia digital ini. Duh Gusti, aku ngelu.

Pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dibahas sebagian dengan cara masing-masing orang. Semua berlomba-lomba membenarkan pendapatnya di media sosial. Sebagian digital content creator mungkin berhasil secara jeli mengupas dari segi ilmu hukum dan implikasinya bagi masyarakat. Tapi sekali lagi, sudahkah pendapat netijen itu juga didasari riset literatur dan wawasan atas histori keputusan hukum di Indonesia?

Suara mereka mengatakan, sejumlah pasal akan mengkriminalisasi perzinaan, pornografi, LGBT, gelandangan, hingga penyebaran ajaran marxisme-komunisme. Mereka menyebut pasal-pasal RKUHP akan menghalangi kebebasan berpendapat dan merampas privasi bangsa. Lebih-lebih, mereka mengklaim RKUHP adalah bentuk kemunduran dan bahkan matinya demokrasi.

Opini telah tergiring ke satu sudut pandang. Kita dibuat bersedih hati karena percaya RKUHP yang disahkan akan membuat satu Indonesia runtuh. Kita diminta percaya oleh media sosial hari ini, bahwa RKUHP gak ada bagus-bagusnya. Benarkah?

Penulis yakin, seburuk-buruknya DPR, paling tidak mereka sekolah tinggi dan sadar hukum, mahir analisa dan berpolitik. Tentu RKUHP hadir bukan tanpa alasan. Entah karena demi kebaikan dan penyesuaian hukum dengan perubahan zaman. Atau hanya sekadar politik lobi-lobian dan semata para penguasa yang lagi hajatan.

Pokoknya, penulis ‘percaya’ RKUHP bukan proyek iseng dan tiba-tiba muncul lah. Pasti ada pasal-pasal yang menunjukkan kemajuan demokrasi negeri ini! Eh, ya gak sih? Kuamini saja, deh. Karena Tuhan bersabda: “Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya”. Hehe.

Rakyat bagian demonstrasi ini berteriak menuduh DPR punya kepentingan untuk mempermudah koruptor, baik di RKUHP maupun UU Permasyarakatan yang baru disahkan (walau kenyataannya jelas ae iyo lah). Tapi, bukankah kelompok yang menolak ini juga punya kepentingan?

Secara alamiah, kebebasan yang dibatasi itu tentu membuat tidak nyaman. Waktu sekolah dulu, kita tentu gelisah karena harus berseragam rapi, lengkap dengan dasi dan sabuk.

Barangkali, mereka yang menolak adalah yang merasa tidak bisa lagi ena-ena dengan bebas, tidak bisa bikin meme-meme lucu tentang presiden, tidak bisa lagi asik nongkrong baca Daskapital di warung kopi sambil bersabda “agama itu candu, mending jadi agnostik”.

Kita tiba-tiba membandingkan hukuman bagi koruptor yang diberi pembebasan bersyarat, sementara pemilik dan penyebar pornografi dihukum 10 tahun. Menurut kita, ini tidak adil.

Sujiwo Tejo pernah bersua “tiap ada pejabat korup yang di-OTT, tiba-tiba kita mencibir dan merasa paling suci, hanya karena bentuk dosa yang kita lakukan berbeda dari mereka”. Kira-kira demikian kita-kita ini. Sok memaki DPR sebagai tukang bohong, padahal hingga dini hari mereka masih berjuang arisan di ruang rapat. Sementara itu, kita lupa kalau kegiatan memaki, juga tidak kalah berdosanya.

Yang jelas, masyarakat kita ini pelupa. Seperti lupa kalau dulu batu akik pernah berjaya, demikian pula akan alpa bahwa DPR di hari-hari akhirnya dengan sangat sakti mengesahkan sejumlah undang-undang yang katanya bakal merobohkan Indonesia. Ketika ibukota nanti sudah di Kalimantan, masyarakat bakal lupa kalau pernah mengolok Jokowi atas ide gilanya.

Mungkin besok-besok, masyarakat kita akan banyak-banyak bersyukur, bahwa kebijakan hari-hari terakhir ini pernah dibuat.

Editor Picks