Kegundahan Sederhana yang Disebabkan Kartu Nama 1 55

Jika Mas Robbyan Abel sudah bercerita tentang pergulatan mahasiswa tingkat akhir yang nggak tahan kudu mentas, kali ini izinkan hamba bercerita tentang satu tahap di atasnya: pengalaman kerja.

Beberapa waktu yang lalu, saya adalah job seeker, melamar sana-sini dan dipanggil untuk wawancara di perusahaan impian. Di tiap wawancara itu, saya tentu bertemu dengan pelamar lainnya. Di situ, terjadi perkenalan dan perbincangan basa-basi, khas warga Endonesah. Tujuannya jelas, siapa tahu jadi teman kantor saat kami sama-sama diterima. Kalaupun salah satu dari kami tidak beruntung, paling tidak sudah memperluas relasi.

Dalam perkenalan singkat itu, supaya tetap berkawan hingga kemudian hari, saya biasanya yang lebih duluan meminta kontak. Bukan nomor handphone, apalagi alamat rumah.

Saya tanyakan nama akun Instagram-nya.

Pada sebuah tes wawancara kerja, saya bertemu seorang pelamar lain yang ketika saya tanyai akun Instagram-nya, mengaku tidak punya. Saya lantas kaget. Hari gini, gak main Instagram? Padahal, menurut survei awur-awuran versi penulis, anak milenial macam kita ini paling suka menggunakan media sosial Instagram.

Perlu bukti? Kini kebutuhan hidup anak-anak muda adalah mencari tempat nongkrong dan liburan yang Instagram-able. Entah siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu. Sama seperti munculnya sebutan selebgram, jabatan yang patut diberikan pada mereka yang punya eksposur tinggi di jagad aplikasi berlogo kamera warna pelangi ini. Lantas berikutnya, jumlah followers, like, dan comment kemudian jadi komoditas dan kebutuhan hidup, selain uang tentunya (yang lagi-lagi untuk beli minum di tempat nongkrong yang Instagram-able).

Akibat kenalan baru saya ini tadi nggak punya Instagram, pilihan terakhir bagi saya adalah bertanya media sosial lain apa yang dia mainkan. Ternyata ia punya Twitter, syukurlah. Walau tentu meninggalkan pertanyaan dalam benak, bagaimana kawan saya ini bisa survive di antara teman se-gengnya ketika yang lain sedang ngumpul dan update story di Instagram, sementara dia nggak?

Cerita lain, setelah sebulan bekerja, saya bertemu banyak narasumber yang usianya beragam. Pengalaman lain lagi saya alami. Saat berkenalan dan meminta nomor HP narasumber, mereka menyodorkan barang yang tentu sama sekali asing bagi arek-arek lahiran tahun 2010-an ke atas: kartu nama.

Peristiwa ini membuat saya canggung. Sudah menyiapkan HP, membuat kontak baru di buku telepon HP, bersiap mengetikkan nomor si narasumber, eh dia nyodorin kartu nama. Bahkan, saking lumrahnya barang ini di era hidup si narasumber, mereka bertanya balik apa saya ada kartu nama yang bisa dipertukarkan. Entah harus malu atau bangga, mengaku di hadapan narasumber kalau saya anak milenial: generasi yang sudah tidak punya atau bahkan tidak tahu apa urgensi membuat kartu nama pribadi.

Tapi, saya bukan generasi yang sama sekali nggak kenal kartu nama. Sependek ingatan, saya pernah saling bertukar kartu nama dengan teman-teman di bangku SD. Kala itu, kami suka membuat kartu nama dengan warna dan gambar kartun favorit. Kartu nama di zaman itu jadi sebuah artefak penanda prestis, sangat ikonik, butuh dipamerkan dan dipertukarkan, layaknya kertas binder.

Lambat laun, kartu nama bagi anak seusia saya mulai ditinggalkan. Lantas, peristiwa kartu nama dengan narasumber itu membuat saya bertanya-tanya dalam sukma: apakah memang sudah sejauh itu ketimpangan zaman milenial dengan generasi yang lahir sebelumnya? Kalau saya yang hampir 23 tahun ini saja sudah merasa ada gap gara-gara kartu nama, ndaniyo anake Raditya Dika karo Raisa?

Pertanyaan selanjutnya, salahkah bila kami tak punya kartu nama, dan punya cara berbeda dalam berkenalan dan berkorespondensi? Toh, perkenalan via dunia digital tidak mengurangi substansi dan etika.

Selain jadi komoditas pasar dan target kampanye politik, nasib milenial memang senantiasa jadi kambing hitam atas tuduhan-tuduhan “anak zaman sekarang mana ngerti…”atau “let’s confuse kids nowadays”.

Oalah Gusti, salah ta aku lahire saiki?

Foto: Deedee86 (Pixabay)

Previous ArticleNext Article

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Ada Cuan di Balik Sayang Lingkungan 0 67

Pada suatu hari, saya berbelanja di sebuah minimarket yang tak perlu disebutkan namanya. Saat membayar belanjaannya, kasir tersebut berkata, “Maaf, Mbak. Kami tidak menyediakan kantong plastik,” ujarnya. Saya kira minimarket tersebut sedang kehabisan kantong plastik, atau dalam terminologi ilmiahnya disebut kresek.

Ternyata tidak. Ketidaktersediaan kresek tersebut rupanya disebabkan oleh imbauan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Katanya sih, toko-toko retail sudah tidak boleh memakai kresek lagi.

Lalu beberapa hari berikutnya, saya ke minimarket lain dan ternyata masih menggunakan kresek berbayar. Lho, gimana, sih?

Akhirnya saya browsing tentang imbauan Pemkot Surabaya yang dimaksud. Terdapat  lima imbauan yang terdapat dalam surat bernomor 660.1/7953/436.7.12/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 itu, yaitu tidak lagi menggunakan bungkus plastik dan styrofoam pada makanan dan minuman; menghindari penggunaan styrofoam dan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan untuk wadah dan/atau kemasan; menggunakan kantong plastik atau bioplastik yang ramah lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan; melakukan pemilahan sampah sekurang-kurangnya untuk tiga jenis, yaitu sampah sisa makanan, plastik, dan kertas; serta mendaur ulang sampah plastik dan kertas yang dapat didaur ulang (recycleable) baik dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain yang kompeten.

Dari imbauan tersebut ternyata tak ada tulisan bahwa Pemkot Surabaya benar-benar melarang penggunaan kresek untuk toko retail. Penggunaan kresek sebenarnya tak masalah selama sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hal ini memperkuat dugaan saya bahwa gerakan cinta lingkungan dengan mengurangi plastik dimanfaatkan segelintir pengusaha untuk mengurangi modal dan menaikkan laba, atau dalam bahasa bisnis tacik-kokoh disebut dengan cuan.

Saya memiliki beberapa alasan mengapa gerakan sayang lingkungan yang dikampanyekan beberapa toko retail dan restoran (menghentikan penggunaan sedotan) merupakan usaha meningkatkan cuan.

 

Tidak konsisten mengurangi plastik

Ketidakkonsistenan ini dilakukan oleh beberapa restoran cepat saji yang menghentikan penggunaan sedotan plastik. Memang bagus menghentikan penggunaan sedotan plastik mengingat banyaknya penyu yang kesogrok alat bantu nyedot minuman ini.

Akan tetapi, saya meragukan motivasi sayang lingkungan tersebut lantaran masih menggunakan wadah sambal sekali pakai dan styrofoam sebagai wadah minuman. Padahal benda yang  terbuat dari stirena ini lebih bahaya karena tak bisa diuraikan sama sekali. Kalau memang bertujuan menyelamatkan lingkungan, harusnya mereka tak hanya  melarang penggunaan sedotan, namun juga menghentikan penggunaan  wadah sambal sekali pakai dan styrofoam  (setidaknya kalau makan  di tempat, styrofoam diganti gelas dari material yang bisa dipakai berulang-ulang).

Menurut saya, pemberhentian penggunaan sedotan ini dijadikan alat untuk meningkatkan cuan. Satu pak saja harganya Rp10.000,00. Bayangkan berapa banyak  pak sedotan yang dipakai dalam sehari. Andai ada tiga pak, lumayan hemat Rp 30.000. Selain itu, kampanye antisedotan ini juga bertujuan untuk menyedot orang-orang berjiwa aktivis lingkungan untuk makan di sana, alias meningkatkan penjualan.

 

Nggak ngefek

Pasti pembaca yang budiman pernah ditanya sewaktu di supermarket, “Maaf, Kak. Pakai kantong kresek nggak? Kalau iya, bayar lagi Rp100,00,ya”. Pasti mayoritas dari kita menjawab, “Pakai, Mbak,” apalagi kala itu kita sedang tidak membawa kresek.

Katanya, kresek berbayar ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kresek. Tapi kalau dijual hanya Rp 100,00 sampai Rp500,00 mana ngefek?! Apakah dengan harga segitu kita bakal keberatan dan akhirnya membawa kresek sendiri?  Kalau saya pribadi sih tidak  meskipun hati dan pikiran bergejolak dan mbatin, “gilak kresek doang bayar!”

Bayangkan apabila kresek dihargai Rp500,00 dan ada 100 orang belanja dalam sehari dengan pikiran yang sama seperti saya. Lumayan banget dalam sehari nambah pemasukan Rp50.000,00. Kalau kresek berbayar hanya dihargai segini, kampanye ini hanya ngefek di kalangan emak-emak pelit stadium lanjut.

Kalau niatnya untuk menyelamatkan lingkungan, mungkin bisa mencontoh Lotte Mart Waru yang memberi harga kreseknya Rp3.000,00. Tak satupun pengunjung tidak membawa kresek karena harga tersebut lumayan berasa menguras kantong.

 

Malah jualan kantong belanja

Kembali ke minimarket yang tidak menyediakan kresek tadi. Seusai ia menjelaskan alasan ketidaktersediaan kresek, ia menawarkan solusi untuk membawa belanjaan saya. Membeli tas belanja seharga Rp15.000,00. Tentu jiwa pelit saya terpanggil.

Rupanya kebijakan Pemkot Surabaya dimanfaatkan untuk memasarkan tas belanja tersebut. Pengusaha ini benar-benar cerdik memanfaatkan keadaan. Entah berapa banyak untung yang didapat dari jualan kantong belanja kain dengan warna  ngejreng dengan harga segitu.

Saya sendiri sebenarnya agak mengagumi kreativitas para pengusaha memanfaatkan keadaan dan concern people zaman now. Tapi, kalau mengambil cuan dari concern orang-orang terhadap lingkungan yang begitu mulia dan mengkomersilkannya, menurut saya kurang etis.

Kalau memang mau kampanye cinta lingkungan, ya harus total sekalian! Kalau mau mencari untung, jangan membungkus dengan isu yang melibatkan hati nurani seperti ini! Eaa….

Editor Picks