(Masih) Perlunya Demonstrasi di Saat Demokrasi Dikebiri 0 75

Oleh: Nabiilah Ulinnuha*

Tulisan ini dibuat teruntuk kalian yang hampir menyerah pada Indonesia, menolak percaya pada pemerintah, dan berharap bisa mengurus pindah kewarganegaraan dengan mudah.

Bukan lagi fenomena baru bahwa hadirnya media sosial memindahkan kanal informasi. Di zaman sekarang, mahasiswa dan pelajar tak perlu menyisihkan uang jajan buat beli koran atau bawa tape kemana-mana agar tak ketinggalan berita baru. Bermodalkan smartphone di genggaman tangan, dua media konvensional itu tentu bukan tandingan.

Bangun tidur, ritualnya adalah buka feed Instagram dan Twitter untuk cek kabar terbaru. Yang lebih nggenah, mungkin membuka kanal berita online gratisan, atau yang harga langganannya masih lebih murah dari paket data. Apa-apa serba mudah, kan? Berkat mbah gugel, kita tak perlu lagi kepo berita pagi ini dengan bertanya kesana-kemari. Tinggal buka layar ponsel saja, dan buka Kalikata ketik di mesin pencarian, voila!Tercerahkan”-lah kita.

Sama hal dengan informasi yang berpindah kanal utamanya, demokrasi pun mulai muncul dalam ruang baru bernama ‘media sosial’. Melalui ratusan tweets viral yang mengeluhkan keadaan, tergambar wajah sebuah kebebasan. Mulai dari kondisi terbaru yang terjadi di gedung KPK hingga gerakan tak setuju pada RUU PKS. Belum lagi situasi genting pada Kebakaran Hutan Liar, serta ketidakadilan bagi masyarakat di timur Indonesia.

Beragam postingan di Instagram tentang kondisi Indonesia terkini seolah saling tak mau kalah. Sebab siapapun bisa berbagi informasi. Demokrasi tumpah ruah di ruang-ruang tanpa sekat.

Masyarakat mulai menyukai hal-hal mudah. Demokrasi tak selalu harus turun ke jalanan. Mahasiswa zaman sekarang lebih suka memilih jalur lebih damai lewat diplomasi, atau menulis pada kolom opini. Yang lebih mudah lagi, tentunya menulis tweet dan membagikan foto kondisi terbaru lewat Instagram.

Rasa-rasanya masyarakat sudah seharusnya mulai bosan dengan pola ini. Sudah berteriak pada berbagai platform media, tapi kok rasanya wakil rakyat seolah bisu dan tuli?

Seharusnya apresiasi tinggi patut diberikan pada ratusan mahasiswa yang mengerumuni gedung pemerintah untuk menagih janji. Di saat-saat genting ini, dan di tengah gempuran alternatif cara “menyuarakan” tuntutan, mereka jadi pahlawan garda terdepan yang berjuang bagi demokrasi dengan langkah-langkah tradisional namun efektif bikin pemerintah rodhok panik.

Mari kita buka kenangan setahun lalu, saat Ketua BEM UI berikan Jokowi kartu kuning. Pembicaraan tentang pro dan kontra sempat bergulir di media sosial. Begitu banyak yang ngedumel. Memalukan, katanya. Mahasiswa kok tidak paham etika. Para netizen yang mahabenar, tidakkah kalian sadar, dulu dan kini, masih juga suka mencaci habis mahasiswa saat turun ke jalanan? Bikin macet, kata kalian. Terlalu anarkis dan mengganggu stabilitas Negara, kata kalian juga.

Barangkali, kita harus mengingat kembali pesan founding fathers bangsa ini. Bung Karno pernah menggaungkan “jasmerah”: jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nampaknya pesan ini sungguh selalu relevan pada setiap zaman.

Kali ini penulis mengajak untuk mengingat kembali peristiwa 1998. Tanpa pengorbanan mahasiswa, Orde Baru tak akan mungkin digulingkan. Mereka, para aktivis, termasuk mahasiswa yang tumpah ruah ke jalanan, rela hilang tanpa dikenang namanya. Aksi mereka yang heroik adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih berani berjuang walau tak memiliki senjata di tangan. Dan rupanya bentuk aksi ini masih turun dari zaman ke zaman.

Persetan dengan kemacetan dan keamanan! Hari ini, kebebasan dikebiri habis-habisan. Tikus-tikus berdasi di gedung parlemen negara melanggengkan kekuasaannya terang-terangan. Berbagai diskusi sudah menemui jalan buntu. Apakah kemudian gaungan emosi dari gawaimu itu benar dapat merubah nasib bangsa ini?

Mereka yang sekarang sedang berjuang di jalanan nyaris belum mendapat titik terang. Jangankan memberi solusi dan menenangkan massa, menemui mereka pun pemerintah masih enggan. Justru di hari-hari inilah, demokrasi butuh lebih banyak lagi demonstrasi. Sudah selayaknya kita belajar dari sejarah, bahwa yang menang adalah yang tak pernah berhenti berjuang. Sebab pemimpin kita saat ini sungguh masa bodo bila sejatinya telah berubah jiwa jadi pecundang. Asal kekuasaan masih mereka pegang, sepertinya tak ada yang mereka takuti.

 

*Penulis adalah mahasiswa yang suka kopi, sajak, tapi kurang lengkap bila tak ditemani ‘kamu’ yang sekarang hilang. Berzodiak Gemini, oleh sebab itu orangnya ruwet.

Foto: Wanti Anugrah

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Privasi Siapa yang Dibela di RKUHP? 1 79

Saya jurnalis (profesional untuk 2 bulan terakhir). Saya terlibat di dalam peliputan aksi mahasiswa yang berakhir rusuh di hari pertama rapat paripurna, 24 September. Saya saksi mata ketika mereka mulai merapat di gerbang DPR, orasi, bakar ban, sampai akhirnya water canon plus gas air mata menyerang, dan saya sebagai anak pupuk bawang tentu lari menyelamatkan diri.

Selain UU KPK yang sudah disahkan itu, saya mendengar dan membaca semua demonstran menggarisbawahi RKUHP (yang telah saya bahas di tulisan lalu: ‘Bagaimana Seharusnya Kita Sikapi RKUHP‘). Banyak pasal yang dianggap bermasalah (kita harus akui ini). Terutama teriakan privasi kita yang (katanya) semakin dirampas negara.

Di sisi lain, suatu kali saya juga untuk kedua kalinya mewawancarai artis (walau definisi ‘artis’ bagi saya masih sangat debatable). Saya sih sebenarnya males. Kalau gak karena permintaan kantor, kapabilitas ‘orang yang sering nongol di tv’ untuk menjawab angle berita masih jadi pertanyaan besar bagi saya.

Saya berusaha memancing diskusi dengan mbak artis. Melempar pertanyaan reflektif serta menghindari pertanyaan dangkal dan tak bermutu. Berharap jawaban bisa mendalam dan melontarkan ide-ide cemerlang bagi para fans yang nanti menonton hasil wawancara ini.

Ternyata realita tidak seindah ekspetasi, kawan-kawan! Doi menjawab semua pertanyaan umum saya dengan mengasosiakannya pada dirinya seorang. Demikian pula wartawan lain justru menyiram air garam pada luka, nyamber dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali urusan pribadi dan keluarga mbak artis.

Ketimbang menjawab pertanyaan saya tentang tren berlibur saat ini, destinasi wisata yang ciamik di Indonesia, dan sebagainya; si artis lebih suka menjawab rencana liburannya bersama suami dan anak, preferensinya dalam menggunakan layanan aplikasi penyedia perjalanan, dan kawan-kawan pertanyaan lainnya.

Saya gak tahu, di sini siapa yang salah. Pasalnya, wartawan membutuhkan jawaban bersifat pribadi itu untuk membuat tulisan yang mengundang klik di website medianya. Sebaliknya, jawaban-jawaban yang melulu soal diri dan pribadi si artis mungkin sudah jadi template wajib dalam ekosistem infotainment. Barangkali, justru memang saya yang salah nyemplung ke dunia wawancara dengan orang-orang jenis ini. Salah yang gagal paham dan gagal menaruh harapan.

Demikian pula dengan kelakuan rakyat yang suka sekali mengonsumsi berita-berita macam ini. Tentu lebih ringan ketimbang ikut repot memutar otak tentang persoalan bangsa ini.

Dari sini, mari kita merenungkan lagi. Apakah benar privasi kita terancam karena RKUHP? Apakah kita lupa, bahwa privasi bangsa ini sudah ternodai sejak dulu kala? Sejak kehidupan pribadi bintang layar kaca jadi konsumsi publik. Bahkan, hal ini juga berlaku pada tokoh-tokoh politik kita.

Masyarakat kan lebih ingat kisah cinta dan kehidupan keluarga sejahtera Almarhum B.J. Habibie ketimbang karya N-250 dan perjuangannya merintis BPPT. Kita lebih ingat tato menteri dan menteri loncat pagar. Kita lebih paham sneaker, jaket, sepeda, moge, dan cucu Jokowi.

Gak usah jauh-jauh juga. Ketika nongkrong bersama teman, teman lain yang tidak kelihatan batang hitungnya jadi bahan gosip, kan? Saat bepergian, belanja, minum kopi di kedai dengan nama lucu-lucu, gatal juga tanganmu uptade di Insta Story. Jangan lupa bubuhkan lokasi, biar disangka anak gaul. Lha kok saiki guayamu sak langit, sok memperjuangkan privasi?

Kan tentu ironis, memperjuangkan privasi, orientasi seksual, dunia malam, urusan seks dan percintaan, tapi abai kalau selama ini juga tak punya batasan dalam menjaga rahasia diri ke dunia maya. Jadi privasi siapa yang kalian bela?

Ada Cuan di Balik Sayang Lingkungan 0 67

Pada suatu hari, saya berbelanja di sebuah minimarket yang tak perlu disebutkan namanya. Saat membayar belanjaannya, kasir tersebut berkata, “Maaf, Mbak. Kami tidak menyediakan kantong plastik,” ujarnya. Saya kira minimarket tersebut sedang kehabisan kantong plastik, atau dalam terminologi ilmiahnya disebut kresek.

Ternyata tidak. Ketidaktersediaan kresek tersebut rupanya disebabkan oleh imbauan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Katanya sih, toko-toko retail sudah tidak boleh memakai kresek lagi.

Lalu beberapa hari berikutnya, saya ke minimarket lain dan ternyata masih menggunakan kresek berbayar. Lho, gimana, sih?

Akhirnya saya browsing tentang imbauan Pemkot Surabaya yang dimaksud. Terdapat  lima imbauan yang terdapat dalam surat bernomor 660.1/7953/436.7.12/2019 tertanggal 13 Agustus 2019 itu, yaitu tidak lagi menggunakan bungkus plastik dan styrofoam pada makanan dan minuman; menghindari penggunaan styrofoam dan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan untuk wadah dan/atau kemasan; menggunakan kantong plastik atau bioplastik yang ramah lingkungan sesuai dengan standar yang ditetapkan; melakukan pemilahan sampah sekurang-kurangnya untuk tiga jenis, yaitu sampah sisa makanan, plastik, dan kertas; serta mendaur ulang sampah plastik dan kertas yang dapat didaur ulang (recycleable) baik dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain yang kompeten.

Dari imbauan tersebut ternyata tak ada tulisan bahwa Pemkot Surabaya benar-benar melarang penggunaan kresek untuk toko retail. Penggunaan kresek sebenarnya tak masalah selama sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hal ini memperkuat dugaan saya bahwa gerakan cinta lingkungan dengan mengurangi plastik dimanfaatkan segelintir pengusaha untuk mengurangi modal dan menaikkan laba, atau dalam bahasa bisnis tacik-kokoh disebut dengan cuan.

Saya memiliki beberapa alasan mengapa gerakan sayang lingkungan yang dikampanyekan beberapa toko retail dan restoran (menghentikan penggunaan sedotan) merupakan usaha meningkatkan cuan.

 

Tidak konsisten mengurangi plastik

Ketidakkonsistenan ini dilakukan oleh beberapa restoran cepat saji yang menghentikan penggunaan sedotan plastik. Memang bagus menghentikan penggunaan sedotan plastik mengingat banyaknya penyu yang kesogrok alat bantu nyedot minuman ini.

Akan tetapi, saya meragukan motivasi sayang lingkungan tersebut lantaran masih menggunakan wadah sambal sekali pakai dan styrofoam sebagai wadah minuman. Padahal benda yang  terbuat dari stirena ini lebih bahaya karena tak bisa diuraikan sama sekali. Kalau memang bertujuan menyelamatkan lingkungan, harusnya mereka tak hanya  melarang penggunaan sedotan, namun juga menghentikan penggunaan  wadah sambal sekali pakai dan styrofoam  (setidaknya kalau makan  di tempat, styrofoam diganti gelas dari material yang bisa dipakai berulang-ulang).

Menurut saya, pemberhentian penggunaan sedotan ini dijadikan alat untuk meningkatkan cuan. Satu pak saja harganya Rp10.000,00. Bayangkan berapa banyak  pak sedotan yang dipakai dalam sehari. Andai ada tiga pak, lumayan hemat Rp 30.000. Selain itu, kampanye antisedotan ini juga bertujuan untuk menyedot orang-orang berjiwa aktivis lingkungan untuk makan di sana, alias meningkatkan penjualan.

 

Nggak ngefek

Pasti pembaca yang budiman pernah ditanya sewaktu di supermarket, “Maaf, Kak. Pakai kantong kresek nggak? Kalau iya, bayar lagi Rp100,00,ya”. Pasti mayoritas dari kita menjawab, “Pakai, Mbak,” apalagi kala itu kita sedang tidak membawa kresek.

Katanya, kresek berbayar ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kresek. Tapi kalau dijual hanya Rp 100,00 sampai Rp500,00 mana ngefek?! Apakah dengan harga segitu kita bakal keberatan dan akhirnya membawa kresek sendiri?  Kalau saya pribadi sih tidak  meskipun hati dan pikiran bergejolak dan mbatin, “gilak kresek doang bayar!”

Bayangkan apabila kresek dihargai Rp500,00 dan ada 100 orang belanja dalam sehari dengan pikiran yang sama seperti saya. Lumayan banget dalam sehari nambah pemasukan Rp50.000,00. Kalau kresek berbayar hanya dihargai segini, kampanye ini hanya ngefek di kalangan emak-emak pelit stadium lanjut.

Kalau niatnya untuk menyelamatkan lingkungan, mungkin bisa mencontoh Lotte Mart Waru yang memberi harga kreseknya Rp3.000,00. Tak satupun pengunjung tidak membawa kresek karena harga tersebut lumayan berasa menguras kantong.

 

Malah jualan kantong belanja

Kembali ke minimarket yang tidak menyediakan kresek tadi. Seusai ia menjelaskan alasan ketidaktersediaan kresek, ia menawarkan solusi untuk membawa belanjaan saya. Membeli tas belanja seharga Rp15.000,00. Tentu jiwa pelit saya terpanggil.

Rupanya kebijakan Pemkot Surabaya dimanfaatkan untuk memasarkan tas belanja tersebut. Pengusaha ini benar-benar cerdik memanfaatkan keadaan. Entah berapa banyak untung yang didapat dari jualan kantong belanja kain dengan warna  ngejreng dengan harga segitu.

Saya sendiri sebenarnya agak mengagumi kreativitas para pengusaha memanfaatkan keadaan dan concern people zaman now. Tapi, kalau mengambil cuan dari concern orang-orang terhadap lingkungan yang begitu mulia dan mengkomersilkannya, menurut saya kurang etis.

Kalau memang mau kampanye cinta lingkungan, ya harus total sekalian! Kalau mau mencari untung, jangan membungkus dengan isu yang melibatkan hati nurani seperti ini! Eaa….

Editor Picks