Surabaya Zona Hitam dan Warga yang Mencintai ‘Amuk’ Pemimpinnya 0 371

Kota yang kondang sebagai neraka kedua karena suhu panasnya ini (neraka pertama adalah chat yang tak berbalas dan webinar yang sepi pemirsa), makin mendidih beberapa hari terakhir.

Tak lama setelah ricuh amuk walikota Tri Rismaharini menggelegak di media, Surabaya langsung telungkup sebagai salah satu wilayah dengan pengidap Covid-19 tergawat di Indonesia. Status warnanya di website resmi negara bahkan sudah berganti menjadi hitam. Sebuah status yang demikian gelap dan mencerminkan tingkat bahaya di level akut.

Anda musti serius melihat data-data begini, dan itulah yang kita lakukan.

Orang menyerbu semua kanal media sosial, mengekspresikan betapa kesalnya pada situasi pandemi, dan tentu saja juga betapa terpesonanya pada walikotanya yang membela warganya. Risma meraih popularitasnya sebagai orang yang bukan saja gemar mengamuk apa saja yang tak beres, melainkan juga turun tangan langsung (dalam pengertian harfiah) pada apa-apa saja yang lain yang juga belum beres.

Resep yang terakhir ini sering disebut dalam bahasa ‘blusukan’, atau ‘sidak’, atau yang lebih praktis dan terdengar musykil: ‘Risma menyapu jalanan’, ‘Bu Walikota berkantor di pinggir jalan’, ‘Risma menangis bersujud syukur’, dan sejenisnya.

Anda tak perlu berpikir kritis: bukankah turun langsungnya pemimpin memperlihatkan disfungsi para anak bawahannya? Karena pertanyaan itu bisa dijawab dengan pertanyaan juga: bukankah pemimpin tetap harus tahu langsung ihwal realitas apa yang terjadi di luar sana?

Meskipun para kelompok nyinyir juga tak kehabisan amunisi: ‘…tapi mengapa semua amuk harus disiapkan dulu di depan kamera…’. Begitulah kelompok nyinyir. Betapa gemar mereka mencari kesalahan.

Pemimpin harus didukung saja, bukan dicari kelemahannya. Mari bersatu mengabarkan yang positif-positif saja agar, sesuai imbauan JRX, ‘imun kita naek’.

Tapi ada juga satu hal yang menggelitik. Warga Surabaya, seperti juga manusia lain yang berdomisili di kota-kota besar, rajin bertukar laporan dan mengutuki betapa masih rendahnya ketidaksadaran warga. Jalan-jalan besar mungkin tampak sepi, tapi gang-gang kampung penuh bukan main. Betapa pasar masih ramai, pusat belanja diserbu, dan warung-warung diburu pembeli.

Tak terlalu sulit menduga ke mana arah laporan ini: kitalah, warga itu, yang rendah empatinya, apatis, dan tak mau diatur. Kita adalah subjek yang paling apes karena sudah goblok kok ya masih ngeyel mengadu nyawa tanpa ajian atau doa-doa tarikat.

Dan bersamaan dengan itu, negara menghilang dari wacana. Anda hanya akan mengingat jejaknya lewat amukan-amukan dan bantuan-bantuan temporer.

Orang lupa bahwa warga di jalanan sana sudah berbulan-bulan dipaksa oleh kampanye elitis #dirumahaja. Lupa bahwa #dirumahaja tak bisa menyelesaikan urusan tunggakan utang dan makan sehari-hari kelompok miskin.

Anda tak bisa mengandalkan ‘auman singa’ seperti pesilat tangguh di film Kungfu Hustle, tanpa juga secara sigap dan menyeluruh menanggung derita hidup orang-orang yang sudah terlalu sering kalah itu. Pernah dengar penghasilan tukang sol sepatu keliling? Setega apa kita menasihatinya untuk #dirumahaja tanpa bicara tentang masa depannya?

Amukan pemimpin adalah penting pada satu sisi. Kita tak perlu bicara tentang tuluskah atau pencitraankah. Tapi orang-orang miskin lebih perlu sebuah visi, yang dapat memandu ke mana hidupnya dibawa.

“Tapi kan negara sudah membantu? Sudah ada bantuan sosial juga toh? Cukup tidaknya ya harus diatur sendiri. Mereka kan sudah mandiri, sudah dewasa, ndak perlu diberi tau lagi lah agar bertanggungjawab pada hidupnya”

Itu kata kita-kita, sambil duduk nyaman di ruang yang dingin dan sofa yang empuk, sepulang kerja dari kantor dengan ‘protokol kesehatan’, dan setengah jam lagi menunggu jadwal TikTok harian.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (Instagram: @petiteanette)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Antara Cinta dan Benci Kita pada Influencer 0 140

Ardhito Pramono adalah salah satu nama yang terlibat menjadi influencer kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tapi, ia tidak sendiri. Selain musisi bergenre jazz ini, ada belasan nama lain yang juga terlibat seperti Gofar Hilman, Gading Marten, Grittie Agatha, sampai Cita Citata juga turut serta.

Setelah diunggah, konten mereka lantas mendapat kecaman dari netijen. Pasalnya, mereka nyata-nyata mempromosikan sebuah produk undang-undang, dengan sejumlah pasal problematis.

Polemik ini mungkin menjadi salah satu fenomena ter-nggilani yang pernah terjadi Indonesia. Ketika dicoba konfirmasi, pemerintah tetap gak ngaku kalau pake influencer untuk melancarkan penggiringan opini publik melalui kampanye media sosial #IndonesiaButuhKerja. Katanya: “kan mereka spontan mendukung demi ekosistem kerja  yang lebih baik”.

Media kemudian membawa diskusi menjadi lebih jauh: apa sebenarnya urgensi mengeluarkan dana untuk membayar influencer di tengah pandemi seperti ini?

Pertanyaan ini tak sepenuhnya salah. Lha wong Pakdhe Jokowi saja sudah sempat marah-marah karena dana penyerapan dari bidang Kementerian Kesehatan tak berjalan dengan baik. Tapi, bisa-bisanya dana yang seharusnya diutamakan untuk kemaslahatan memulihkan kesehatan dan ekonomi bagi wong cilik, seakan dihamburkan dengan penuh gaya. Macem arek-arek yang mampu beli 1 gelas ukuran tall di Setarbak dan dipamerkan ke Instagram story dari hasil ngemis tambahan uang jajan ke orang tua.

Tapi, bukankah pertanyaan ini juga bisa jadi keabaian media dan kita dalam melihat kemajuan zaman. Jangan-jangan, kita sedang menampik fakta bahwa memakai influencer atau brand ambassador dalam bahasa periklanan itu wajar adanya. Bahkan secara ringkas, bisa dikatakan penggunaan influencer ini langkah cerdas, singkat, dan padat karya.

Ardhito Pramono misalnya, dengan followers 775 ribu di akun Instagram-nya dan 458 ribu di Twitter. Bisa dibayangkan betapa banyak pengikut dua media sosial tersebut (termasuk saya salah satunya) yang melihat, membaca, mendengar, dan menonton kontennya tentang RUU Cipta Kerja itu. Kita semua juga sepakat kan, bahwa cinta fans pada idolanya tak pernah ada yang mengalahkan, bahkan cinta kita pada Sang Pencipta sekali pun?! Tak terlalu jauh kita menyimpulkan, misalnya, konten kampanye ini diterima dan ditelan mentah-mentah oleh followers yang kurang literasi.

Sayangnya, saya kurang beruntung karena tak sempat melihat satu pun konten kampanye ini, termasuk milik Ardhito. Keburu dihapus pasca netijen menghujatnya. Setelah dihapus, tentu saja langkah berikutnya adalah ramai-ramai melakukan klarifikasi.  Khas sekali pembuat konten dunia maya yang kalau salah, langsung menyebar video permintaan maaf.

Sebagai salah satu fans gak terlalu garis keras, izinkan saya membagi reaksi atas permintaan maaf Ardhito.  Sebuah utas yang diunggah 14 Agustus lalu, dengan total 6 twit yang telah ditanggapi netijen lebih dari 10 ribu kali.

Di awal utasan, Ardhito menceritakan kronologi bagaimana dirinya sampai “tertipu” oleh klien pemberi brief kampanye tersebut. Menurutnya, klien memastikan tak ada korelasi antara kampanye ini dengan Omnibus Law. Dalam konteks ini, pihak ketiga penyambung lidah pemerintah dengan innocent influencers ini memang mbecekno, penuh tipu muslihat.

Mari kita tilik lebih dalam lagi.

Bagi saya, fans yang baik adalah fans yang menghargai karya idolanya. Tapi, fans yang baik juga gak buta dengan kesalahan yang dibuat sang idola. Dalam klarifikasi di utasan Twitter disebut, si mas ganteng Ardhito: “saya musisi, gak paham politik dan gak mau digiring masuk ke dalamnya”.

Lho, sek to Mas! Mas Ardhito sebagai musisi, saya sebagai rakjat jelata yang tujuan hidupnya adalah menikmati kuaci biji bunga matahari, kita semua warga negara Indonesia ini bukankah harus terlibat politik? Sebab, politik ini kan gak melulu soal menjabat di kursi parlemen atau eksekutif.

Mengikuti perkembangan isu publik, turut peduli, dan terlibat juga bagian dari berpolitik. Apalagi negara ini kan demokrasi, pucuk kepemimpinan ada di suara-suara kita. Yang acuh terhadap persoalan negeri itu harus siapapun yang tinggal di negara ini, tidak pandang bulu, apalagi mengecilkan profesi “lah kan aku cuma numpang ngamen di negara ini”.

Sebab, ketidaktahuan antara “Cipta Kerja” dan “Omnibus Law” ini suatu soal yang cukup memprihatinkan.

Tapi sebagai fans yang baik, saya juga menghargai keputusan dan idealisme Mas Arditho. Di utasan itu juga disebutnya: “saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat”. Dalam kata lain, ia kapok dan tak lagi-lagi mau berurusan dengan persoalan kontroversial perpolitikan. Wis, gitaran wae!

Keputusan ini membuat saya juga cukup lega. Pun, tak membuat saya jengah untuk terus menikmati album “Craziest thing happened in my backyard” sebagai pengiring di kala jalan kaki dari kos ke kantor.

Akhir kata walau Ardhito sempat “terjebak”, sama seperti influencer lain, saya gak tiba-tiba jadi benci. Tapi saya juga gak gelap mata “Gpp Kak Ditho, tetap semangat, stay strong!”.

Gak. Arditho dan kita juga harus belajar dari peristiwa ini. Kita semua harus lebih jeli melakukan riset dan konfirmasi, peka dan stay informed. Kalau setelah viral, terus baru baca-baca informasi, dan berlanjut membuat klarifikasi, ini gak ada bedanya dengan grup WA keluarga kita yang gampang kemakan omongan hoaks.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Huru-Hara Anti-masker di Negeri Pak Trump 0 79

Oleh: Deanita Nurkhalisa*

 

Kisah datang dari Amerika Serikat (AS), negeri nun jauh dengan jumlah penderita terkonfirmasi Covid-19 terbanyak di level global mencapai titik tertinggi 3,4 juta kasus, 67 ribu kasus baru dan total kematian sebanyak 136 ribu jiwa. Ketika tak kunjung tampak terobosan signifikan dalam penanganan kasus, pada saat yang sama muncul pula sikap meremehkan yang datang dari berbagai kelompok, dari awam hingga figur berpengaruh. Anjuran dan nasihat kesehatan dimentahkan oleh gerakan anti-masker.

Gerakan anti-masker (anti-mask) menuai perhatian semenjak persyaratan lockdown perlahan diangkat dan fasilitas umum kembali dibuka dengan ketentuan wajib seperti pengenaan masker. Mereka menentang keras pendapat ilmiah, seperti dari Central for Disease Control and Prevention (CDC) yang meyakinkan publik bahwa penggunaan masker mengurangi risiko penularan. Tindakan ini sejalan dengan istilah keren ‘flatten the curve’, merebahkan kurva jumlah penderita dengan menginstruksikan penggunaan masker atau sarana pencegahan lain demi menekan laju Covid-19.

Kerumunan anti-masker mencuri perhatian atas apa yang mereka lakukan di pusat-pusat perbelanjaan, provokasi demonstrasi, maupun menyuarakan aspirasi lewat pertemuan dewan kota. Bentuk protes terhadap mandat penggunaan masker juga ditunjukkan melalui ejekan penggunaan masker berbentuk jaring (mesh mask) yang tentunya tidak melindungi wajah dari partikel berbahaya. Di Roseville, Sacramento, seorang warga mengencingi lantai toko Verizon Store karena menolak diusir meninggalkan toko akibat tidak mengenakan masker.

Di kesempatan tertentu, sekelompok anti-maskers meneriakkan kalimat ‘I can’t breathe’ (‘aku ra isa ambegan’) yang sebelumnya menjadi slogan solidaritas gerakan Black Lives Matter, mengutip kalimat terakhir George Floyd sebelum ia menjadi korban rasisme yang dilakukan aparat kepolisian di AS. Ironisnya, kalimat tersebut diinisiasi oleh anggota dewan kota Scottsdale, Arizona, pada aksi protes pengenaan masker akhir bulan lalu. Fakta-fakta itu menunjukkan egoisme, ketidakpekaan, dan minimnya empati dalam kelompok protes tersebut.

Klaim utama kelompok antimasker adalah bahwa kewajiban penggunaan masker oleh pemerintah ‘merenggut hak asasi dan kebebasan atas tubuh’ atau ‘perbudakan, penundukan, dan penaklukan’ oleh negara atas warga.

Beberapa pernyataan ini mengherankan karena beberapa alasan.

Adanya pandemi global memerlukan pencegahan yang dalam jangka panjang dapat memberikan hasil efektif, apabila dilakukan dengan benar dan secara massal untuk mencegah penularan. Tujuan untuk kebaikan bersama tersebut yang menjadi dasar pemerintah menggalakkan penggunaan masker. Tidak ada yang dapat menjamin seseorang akan dapat terinfeksi atau bahkan menginfeksi orang lain. Namun, tindakan pencegahan dapat membantu menurunkan risiko tersebut.

Masker bukanlah simbol atas penaklukan, apalagi menempatkan penggunanya sebagai ‘budak’, melainkan hanyalah sebuah alat penghalau partikel berbahaya di udara agar tubuh manusia tidak terinfeksi. Tidak ada anggapan implisit rasis atau misoginis yang ditemukan dari pengenaan masker. Pun bukanlah wujud dari agenda politis pihak oposisi untuk tujuan tertentu.

Tindakan pencegahan di masa pandemi ini tidak seharusnya menjadi isu politis maupun konspiratif yang dapat memecah opini. Dibutuhkan solidaritas, empati dan kebesaran hati untuk bergerak saling melindungi demi berakhirnya pandemi. Hal tersebut juga harus diiringi oleh informasi yang sesuai dan data yang cukup serta kemampuan berdialog secara efektif berdasarkan fakta yang ada. Bukan didasari sentimen apapun seperti pandangan politik, sehingga perdebatan mengenai pengenaan masker setidaknya dapat dilakukan secara substantif dan tidak sewenang-wenang.

Begitu juga dengan figur pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan ke masyarakat. Sudah seharusnya mereka menyediakan edukasi, jaminan dan kepastian yang dibutuhkan oleh masyarakat agar negara tetap utuh dalam menghadapi krisis pandemi global.

 

*)Mahasiswi yang senang puisi, kucing, dan antariksa. Terbuka atas masukan atau cuma basa-basi lewat akun Instagram @ohitsjustdenit.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks