Kemarahan Jokowi dan Kambing Hitam Menteri

Beredar video Jokowi yang tengah marah-marah dan ancam akan reshuffle para menterinya, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni lalu di Istana Negara. Saya tertarik dengan beberapa statement yang dikemukakan oleh sejumlah ahli terkait video tersebut. Salah satunya ialah dari Hendri Satrio, analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina.

Hendri mengatakan: “Kemarahan ini seperti rakyat yang lagi marah” dan “Jokowi ini kerasukan rakyat, jiwa rakyat ada di dia.” Beberapa statement selanjutnya kemudian berusaha menghubungkan tindakan Jokowi sebagai sosok yang berada di pihak rakyat. Sementara para bawahannya sebagai pihak yang selama ini antipati terhadap situasi dan kondisi Indonesia.

Apakah benar seperti itu? Menurut saya, sebagian bisa jadi benar.

Salah satu indikator komunikasi kampanye sosial adalah role playing. Dalam tulisan Bettinghaus dan Cody di buku berjudul “Persuasive Communication” (1994), role playing adalah peran imajiner yang digunakan dengan sengaja untuk mempengaruhi orang lain agar dapat diterima di lingkungan sosial. Hal ini secara implisit ditunjukkan Jokowi dengan berusaha menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berada di ‘pihak rakyat’. Di lain pihak, menciptakan peran kambing hitam: menteri dalam kabinetnya.

Tujuannya tidak lain adalah agar rakyat menerima pengakuan dosa dari pemerintah: kegagalan menjalankan tugas penanganan pandemi. Kalaupun rakyat tidak puas, masih ada ‘kambing hitam’ yang dapat mereka jadikan objek kekesalan, yaitu para menteri.

Namun, ada hal yang saya tetap tidak setuju.

Salah satunya ialah pernyataan Hendri yang menyamakan kemarahan ini sebagai kemarahan rakyat. Terlambat sudah untuk mengatakan ini adalah kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat sudah terjadi sejak lama.

Rakyat sudah marah sejak beberapa pejabat istana terkesan menggampangkan Covid-19, seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia karena susahnya perizinan. Rakyat sudah marah sejak beberapa pejabat pemerintah membuat gurauan terkait bahaya Covid-19, seperti pernyataan Menkes Terawan yang menyebut corona bak virus flu biasa dan dapat sembuh dengan sendirinya. Rakyat sudah lama marah sejak beberapa menteri terkesan tidak peduli terhadap Covid-19, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang justru ingin menambah anggaran influencer demi memancing masuknya turis.

Jadi, agak berlebihan untuk mengatakan kemarahan Jokowi merupakan kemarahan rakyat.

Jika pemerintah memang benar merupakan representasi dari rakyat, dan kemarahannya ialah kemarahan rakyat, maka Indonesia tidak akan mencapai taraf yang menyedihkan seperti sekarang – di mana angka penyebaran virus corona semakin tidak terkendali, fasilitas dan bantuan kesehatan tidak tersebar merata, dan tidak adanya kejelasan regulasi penanganan di daerah. Sebab – sekali lagi – bila Jokowi benar merupakan corong kemarahan rakyat, dia pasti telah marah jauh-jauh hari, bila perlu reshuffle kabinet lebih dini.

Akhir kata, perlu digarisbawahi bahwa di sini saya bukan tidak mendukung pernyataan atau ekspresi kemarahan Jokowi. Saya justru mengapresiasi tindakan ini sebagai hal yang positif, di tengah tabiat bawahannya yang nampak tidak serius di situasi darurat (atau extraordinary kalau kata beliau).

Saya hanya merasa bahwa hal ini tidak tepat untuk diglorifikasi. Toh faktanya, sejak kemarahan pakdhe sampai tulisan ini terunggah, masih belum ada perubahan signifikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat (sebagai pihak yang disebut mewakili ‘kemarahan’).