Menyoal Kegalauan Mahasiswa Baru yang Merasa Salah Pilih Jurusan 0 237

Oleh: Jaysen Brian Susanto*

Ketika dulu bekerja sampingan sebagai guru les Fisika untuk mengisi liburan, para camaba (calon mahasiswa baru) sering meminta pendapat saya mengenai perguruan tinggi. Pernah suatu ketika, ada yang berkata seperti ini.

Mas, saya sudah diterima di ***, tapi gak suka sama jurusannya, rasanya pingin ikut tes lagi.”

Saya pun menjawab, “Lah, kalo gak suka sama jurusannya, ngapain daftar di sana?”

Itu sekadar pendahuluan. Mungkin beberapa dari Anda mangkel bacanya (termasuk saya sendiri). Padahal, ia hanya tinggal mendaftar ulang, sedangkan teman-temannya di luar sana masih harus berjuang, bergelut dengan buku-buku  tebal, dan soal-soal yang tiada habisnya. Bagaimanapun, kasus-kasus semacam ini memang sering terjadi pada camaba yang mendaftar perguruan tinggi, baik itu PTN (Perguruan Tinggi Negeri), PTK (Perguruan Tinggi Kedinasan), maupun PTS (Perguruan Tinggi Swasta).

Setiap tahunnya, sekitar 3,5 juta siswa lulus dari SLTA sederajat. Meskipun tidak semuanya melanjutkan kuliah, tetap saja daya tampung universitas masih jauh lebih kecil daripada jumlah pendaftar yang ada. Oleh karena itu, lebih sering kita mendengar “isak tangis” daripada “tangis haru”.

Lalu, bagaimana dengan yang sudah mendapatkan kursi, namun memilih untuk ikut tes masuk di perguruan tinggi lain? Apabila ia diterima (lagi), ia harus memilih salah satu (atau salah banyak) untuk dilepaskan. Kursi tersebut akhirnya menjadi kosong dan akan tetap kosong! Dengan kata lain, pihak universitas tidak mau susah payah mencari penggantinya.

Tentunya banyak pihak yang dirugikan, terutama bagi camaba yang benar-benar menginginkan jurusan tersebut. Beginilah reaksi netizen yang saya temukan baik di Instagram atau Twitter secara umum menanggapi masalah ini:

Ah contoh manusia kurang bersyukur!”

“Manusia emang gak pernah puas, ya!”

Kufur nikmat!”

“Kasih kesempatan buat yang lain, lah! Dasar EGOIS!”

Oke, cukup!

Di sini muncul kata baru “egois” yang artinya tindakan mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Sebelum kita membahas apakah tindakan tes PTN lagi termasuk ‘egois’ atau tidak, terdapat beberapa poin penting yang harus diketahui.

Yang pertama, kita sadar bahwa setiap orang memiliki visi hidup. Visi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk life-plan atau rencana hidup, salah satunya berkuliah. Merencanakan kuliah (menentukan jurusan dan kampus) itu bukan perkara mudah.

Butuh pertimbangan yang mendalam. Memahami minat dan bakat, konsultasi dengan orang terdekat, bahkan sampai menelusuri jati diri untuk memastikan jurusan yang dipilih tepat atau tidak. Bukankah kita sudah sering mendengar berita mahasiswa mengakhiri hidup karena tidak sanggup menjalani perkuliahan?

Lalu, pasti ada yang bertanya-tanya, kalau sedari awal sudah mengetahui minat dan bakat, mengapa sampai harus gonta-ganti jurusan? Pada kenyataannya, tidak sesederhana itu! Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk yang memiliki akal, budi, dan perasaan!

Misalkan saya ingin masuk ke universitas A, jurusan B. Ada juga orang di luar sana yang mempunyai mimpi serupa. Malah bukan hanya ada, tapi banyak! Itulah persaingan.

Setiap orang menanggapi persaingan dengan sikap yang berbeda. Ada yang optimistis, ambisius, pragmatis dan ada juga yang pesimistis. Dua tipe terakhir ini merasa kurang percaya diri, minder, dan takut gagal. Alih-alih memperjuangkan mimpinya, mereka memilih untuk “berhenti di tengah” dan “cari aman” dengan mendaftar jurusan lain yang tidak sesuai minat. Setelah dinyatakan lolos, mereka kemudian menyesal, lalu kembali mengejar mimpinya yang sudah ‘dikubur’ itu.

Ada juga yang sekadar ingin coba-coba untuk menguji kemampuan, padahal sebenarnya ia tidak benar-benar ingin lolos.

Kemudian terdapat faktor eksternal, salah satunya adalah orang tua. Sungguh bahagia rasanya ketika orang tua mendukung jurusan apapun yang diminati anaknya. Tapi, bagaimana jika sebaliknya? Yang didapat justru bukan dukungan, melainkan cemoohan. Hal ini akan berdampak pada psikis dan mental camaba serta menghancurkan mimpi-mimpi mereka.

Ada juga kasus di mana orang tua sebenarnya mendukung, hanya saja terkendala ekonomi. Pada akhirnya, tidak sedikit yang memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengikuti tes di lain tempat.

Lalu, kembali ke topik awal. Tidak etis rasanya jika mereka yang tidak lolos tes menyalahkan secara sepihak karena yang lolos melepaskan kursinya. Bisa saja mereka telah belajar dengan keras, mempersiapkan diri sebaik mungkin, namun tidak jadi mengambilnya karena suatu alasan. Siapa yang lebih siap bersaing, dialah yang akan menang.

Namun, jika pembaca menganggap tindakan ini sebagia egois, penyebabnya ada dua kemungkinan: Anda hanya merasa tidak senang, atau Anda pernah menjadi korban dari ‘ketidakadilan’ ini. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa tindakan ini juga merampas hak dan kesempatan orang lain untuk dapat berkuliah.

Pada akhirnya, persoalan egois atau tidak, semua itu kembali ke sudut pandang dan pola pikir masing-masing. Saya berharap artikel ini dapat memberikan wawasan baru dari sudut pandang yang berbeda, tanpa berusaha untuk mengajak debat atau percekcokan yang tidak perlu.

 

*) Lahir di Mataram pada 29 Oktober 2001, kini Penulis menuntut ilmu di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Mohon maaf bagi para gadis di luar sana, karena Penulis telah mengabdikan cinta matinya kepada Matematika dan Fisika.

*)Tulisan ini juga dimuat di e-Book “Eka-citta Writing Workshop Kamadhis UGM 2020” dan diedit seperlunya oleh tim redaksi.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Hobi fotografi, menggambar, dan fangirling band koriyah. Galeri karya bisa diintip melalui akun Instagram @50shadecolor.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menghidupkan Kembali Klise Kesadaran Kolektif 0 133

Oleh: Novirene Tania*

 

Perubahan sejumlah gaya hidup di tengah kenormalan baru rasa-rasanya memang tidak semudah itu untuk diadopsi dipraktikkan. Wajar, semua perubahan butuh waktu dan butuh adaptasi. Cepat lambatnya tergantung dari seberapa sering kita berusaha menjadikan sesuatu yang awalnya “tidak biasa” menjadi “biasa”.

Pandemi COVID-19 sampai saat ini nyatanya masih menyarang di negeri kita, memaksa kita sebagai makhluk sosial menjaga jarak. Pembatasan kontak fisik demi mencegah penularan mau tidak mau setiap kali di luar rumah. Sedih sih sebenarnya ketika kita refleks mau hahahihi sambil dorong manja lawan bicara, harus sedikit direm. Tos atau jabat tangan sebagai budaya yang telah mendarah daging di masyarakat kita, kini jadi ragu-ragu untuk dilakukan.

Berada dalam fase kenormalan baru, tidak sedikit tentunya dari kita yang terlibat dalam pembicaraan dengan topik seperti di atas. Melihat beberapa orang bergerombol di pojok lain ruang yang sama, gak sedikit menimbulkan pernyataan spontan, “memang susah orang jaman sekarang dibilangin”.

Di media sosial pun banyak ditemukan seperti ini, lebih parah bahkan. Teringat unggahan Mba Najwa Shihab yang berjudul “Kenapa Tidak Sia-Sia #dirumahaja” di akun yutupnya, banyak orang merasa pengorbanannya kesadarannya untuk di rumah aja sia-sia. Toh nyatanya banyak orang yang gak bisa nahan hasrat ke luar rumah bahkan untuk hal-hal yang tidak penting.

Berbagai literatur menyebut istilah kesadaran kolektif, yang saya rasa bisa mewakili hati kalian yang merasa tersakiti: aku dan kamu harusnya sama-sama saling mengusahakan. Namun, melihat semua orang belum seiya sepakat untuk cepat memberantas virus yang masih betah ini, istilah “kesadaran kolektif” yang begitu dalam makna menjadi tidak lebih dari sekadar klise.

Mewarisi stigma sebagai orang timur yang dikenal dengan semangat gotong royong tinggi, istilah kesadaran kolektif mungkin masih bisa ditoleransi. Kerja bakti membersihkan kampung, misalnya. Tentu ada saja kasus ketika satu dua orang malah melipir ke dalam kamar dan mengunci pintu gerbang rapat-rapat, pura-pura tidak ada di rumah. Akhirnya, daripada harus mengudak-ngudak yang suka main petak umpet, dengan armada yang sedikit pun, kampung tetap bisa bersih sekalipun memakan waktu lebih lama.

Namun, beda halnya dengan kesepakatan yang perlu dibangun di masa pandemi ini. COVID-19 bagaikan limbah dunia yang harus dilawan bersama. Perlu komitmen dari semua pihak tanpa membedakan siapa mereka dan apa perannya.

Ya, intinya semua orang mau tidak mau harus menegakkan protokol kesehatan. Bangun pola pikir paling sederhana, bahwa ketidaktaatan kita bisa berdampak buruk bagi keselamatan nyawa orang lain. Demikianlah kesadaran kolektif, sangat jelas maknanya.

Lalu, kini, pertanyaannya adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif? Sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan pikiran, sudah selayaknya pemahaman dilebarkan, mendobrak sekat-sekat kebingungan, menjawab“saya bisa bertindak apa?”

Partisipasi melawan pandemi tidak harus dengan menerjunkan diri sebagai garda terdepan penanganan jika kita bukan tenaga medis. Masih banyak cara, bahkan dari yang paling sederhana: membangun kesadaran individu.

Bagi kita yang masih bisa melakukan anjuran di rumah aja, sudah seharusnya kita bisa tetap menahan diri. Tetap duduk anteng di depan ponsel atau laptop, melakukan hal-hal produktif jarak jauh. Gunakan media sosial sebagai ajang untuk bisa membagikan energi positif. Berhenti menebar kebencian yang hanya mengundang orang-orang terpancing hingga berbuat anarkis.

Percayalah, efek domino akan terjadi: satu kesadaran baik akan menular kepada yang lain. Memang klise, tapi tak ada salahnya kita lakukan untuk menghadapi Corona.

 

*) Mahasiswi rantau Yogyakarta asal Bekasi. Baru-baru ini hobi memperhatikan hal-hal kecil sejak pandemi. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @novirenetania.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Kemarahan Jokowi dan Kambing Hitam Menteri 0 226

Oleh: Reggy Dio Geo Fanny*

Beredar video Jokowi yang tengah marah-marah dan ancam akan reshuffle para menterinya, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni lalu di Istana Negara. Saya tertarik dengan beberapa statement yang dikemukakan oleh sejumlah ahli terkait video tersebut. Salah satunya ialah dari Hendri Satrio, analis Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina.

Hendri mengatakan: “Kemarahan ini seperti rakyat yang lagi marah” dan “Jokowi ini kerasukan rakyat, jiwa rakyat ada di dia.” Beberapa statement selanjutnya kemudian berusaha menghubungkan tindakan Jokowi sebagai sosok yang berada di pihak rakyat. Sementara para bawahannya sebagai pihak yang selama ini antipati terhadap situasi dan kondisi Indonesia.

Apakah benar seperti itu? Menurut saya, sebagian bisa jadi benar.

Salah satu indikator komunikasi kampanye sosial adalah role playing. Dalam tulisan Bettinghaus dan Cody di buku berjudul “Persuasive Communication” (1994), role playing adalah peran imajiner yang digunakan dengan sengaja untuk mempengaruhi orang lain agar dapat diterima di lingkungan sosial. Hal ini secara implisit ditunjukkan Jokowi dengan berusaha menunjukkan diri sebagai pemimpin yang berada di ‘pihak rakyat’. Di lain pihak, menciptakan peran kambing hitam: menteri dalam kabinetnya.

Tujuannya tidak lain adalah agar rakyat menerima pengakuan dosa dari pemerintah: kegagalan menjalankan tugas penanganan pandemi. Kalaupun rakyat tidak puas, masih ada ‘kambing hitam’ yang dapat mereka jadikan objek kekesalan, yaitu para menteri.

Namun, ada hal yang saya tetap tidak setuju.

Salah satunya ialah pernyataan Hendri yang menyamakan kemarahan ini sebagai kemarahan rakyat. Terlambat sudah untuk mengatakan ini adalah kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat sudah terjadi sejak lama.

Rakyat sudah marah sejak beberapa pejabat istana terkesan menggampangkan Covid-19, seperti Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa Covid-19 tidak akan masuk ke Indonesia karena susahnya perizinan. Rakyat sudah marah sejak beberapa pejabat pemerintah membuat gurauan terkait bahaya Covid-19, seperti pernyataan Menkes Terawan yang menyebut corona bak virus flu biasa dan dapat sembuh dengan sendirinya. Rakyat sudah lama marah sejak beberapa menteri terkesan tidak peduli terhadap Covid-19, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang justru ingin menambah anggaran influencer demi memancing masuknya turis.

Jadi, agak berlebihan untuk mengatakan kemarahan Jokowi merupakan kemarahan rakyat.

Jika pemerintah memang benar merupakan representasi dari rakyat, dan kemarahannya ialah kemarahan rakyat, maka Indonesia tidak akan mencapai taraf yang menyedihkan seperti sekarang – di mana angka penyebaran virus corona semakin tidak terkendali, fasilitas dan bantuan kesehatan tidak tersebar merata, dan tidak adanya kejelasan regulasi penanganan di daerah. Sebab – sekali lagi – bila Jokowi benar merupakan corong kemarahan rakyat, dia pasti telah marah jauh-jauh hari, bila perlu reshuffle kabinet lebih dini.

Akhir kata, perlu digarisbawahi bahwa di sini saya bukan tidak mendukung pernyataan atau ekspresi kemarahan Jokowi. Saya justru mengapresiasi tindakan ini sebagai hal yang positif, di tengah tabiat bawahannya yang nampak tidak serius di situasi darurat (atau extraordinary kalau kata beliau).

Saya hanya merasa bahwa hal ini tidak tepat untuk diglorifikasi. Toh faktanya, sejak kemarahan pakdhe sampai tulisan ini terunggah, masih belum ada perubahan signifikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat (sebagai pihak yang disebut mewakili ‘kemarahan’).

 

*)Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Disebut kawan-kawan kampus ambisius ikut lomba kampus, padahal juga hobi ketiduran dan rebahan. Bisa dihubungi melalui akun medsos @reggydio.

*)Tulisan ini juga dimuat di e-Book “Eka-citta Writing Workshop Kamadhis UGM 2020” dan diedit seperlunya oleh tim redaksi.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks