Huru-Hara Anti-masker di Negeri Pak Trump 0 84

Oleh: Deanita Nurkhalisa*

 

Kisah datang dari Amerika Serikat (AS), negeri nun jauh dengan jumlah penderita terkonfirmasi Covid-19 terbanyak di level global mencapai titik tertinggi 3,4 juta kasus, 67 ribu kasus baru dan total kematian sebanyak 136 ribu jiwa. Ketika tak kunjung tampak terobosan signifikan dalam penanganan kasus, pada saat yang sama muncul pula sikap meremehkan yang datang dari berbagai kelompok, dari awam hingga figur berpengaruh. Anjuran dan nasihat kesehatan dimentahkan oleh gerakan anti-masker.

Gerakan anti-masker (anti-mask) menuai perhatian semenjak persyaratan lockdown perlahan diangkat dan fasilitas umum kembali dibuka dengan ketentuan wajib seperti pengenaan masker. Mereka menentang keras pendapat ilmiah, seperti dari Central for Disease Control and Prevention (CDC) yang meyakinkan publik bahwa penggunaan masker mengurangi risiko penularan. Tindakan ini sejalan dengan istilah keren ‘flatten the curve’, merebahkan kurva jumlah penderita dengan menginstruksikan penggunaan masker atau sarana pencegahan lain demi menekan laju Covid-19.

Kerumunan anti-masker mencuri perhatian atas apa yang mereka lakukan di pusat-pusat perbelanjaan, provokasi demonstrasi, maupun menyuarakan aspirasi lewat pertemuan dewan kota. Bentuk protes terhadap mandat penggunaan masker juga ditunjukkan melalui ejekan penggunaan masker berbentuk jaring (mesh mask) yang tentunya tidak melindungi wajah dari partikel berbahaya. Di Roseville, Sacramento, seorang warga mengencingi lantai toko Verizon Store karena menolak diusir meninggalkan toko akibat tidak mengenakan masker.

Di kesempatan tertentu, sekelompok anti-maskers meneriakkan kalimat ‘I can’t breathe’ (‘aku ra isa ambegan’) yang sebelumnya menjadi slogan solidaritas gerakan Black Lives Matter, mengutip kalimat terakhir George Floyd sebelum ia menjadi korban rasisme yang dilakukan aparat kepolisian di AS. Ironisnya, kalimat tersebut diinisiasi oleh anggota dewan kota Scottsdale, Arizona, pada aksi protes pengenaan masker akhir bulan lalu. Fakta-fakta itu menunjukkan egoisme, ketidakpekaan, dan minimnya empati dalam kelompok protes tersebut.

Klaim utama kelompok antimasker adalah bahwa kewajiban penggunaan masker oleh pemerintah ‘merenggut hak asasi dan kebebasan atas tubuh’ atau ‘perbudakan, penundukan, dan penaklukan’ oleh negara atas warga.

Beberapa pernyataan ini mengherankan karena beberapa alasan.

Adanya pandemi global memerlukan pencegahan yang dalam jangka panjang dapat memberikan hasil efektif, apabila dilakukan dengan benar dan secara massal untuk mencegah penularan. Tujuan untuk kebaikan bersama tersebut yang menjadi dasar pemerintah menggalakkan penggunaan masker. Tidak ada yang dapat menjamin seseorang akan dapat terinfeksi atau bahkan menginfeksi orang lain. Namun, tindakan pencegahan dapat membantu menurunkan risiko tersebut.

Masker bukanlah simbol atas penaklukan, apalagi menempatkan penggunanya sebagai ‘budak’, melainkan hanyalah sebuah alat penghalau partikel berbahaya di udara agar tubuh manusia tidak terinfeksi. Tidak ada anggapan implisit rasis atau misoginis yang ditemukan dari pengenaan masker. Pun bukanlah wujud dari agenda politis pihak oposisi untuk tujuan tertentu.

Tindakan pencegahan di masa pandemi ini tidak seharusnya menjadi isu politis maupun konspiratif yang dapat memecah opini. Dibutuhkan solidaritas, empati dan kebesaran hati untuk bergerak saling melindungi demi berakhirnya pandemi. Hal tersebut juga harus diiringi oleh informasi yang sesuai dan data yang cukup serta kemampuan berdialog secara efektif berdasarkan fakta yang ada. Bukan didasari sentimen apapun seperti pandangan politik, sehingga perdebatan mengenai pengenaan masker setidaknya dapat dilakukan secara substantif dan tidak sewenang-wenang.

Begitu juga dengan figur pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan ke masyarakat. Sudah seharusnya mereka menyediakan edukasi, jaminan dan kepastian yang dibutuhkan oleh masyarakat agar negara tetap utuh dalam menghadapi krisis pandemi global.

 

*)Mahasiswi yang senang puisi, kucing, dan antariksa. Terbuka atas masukan atau cuma basa-basi lewat akun Instagram @ohitsjustdenit.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Antara Cinta dan Benci Kita pada Influencer 0 146

Ardhito Pramono adalah salah satu nama yang terlibat menjadi influencer kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tapi, ia tidak sendiri. Selain musisi bergenre jazz ini, ada belasan nama lain yang juga terlibat seperti Gofar Hilman, Gading Marten, Grittie Agatha, sampai Cita Citata juga turut serta.

Setelah diunggah, konten mereka lantas mendapat kecaman dari netijen. Pasalnya, mereka nyata-nyata mempromosikan sebuah produk undang-undang, dengan sejumlah pasal problematis.

Polemik ini mungkin menjadi salah satu fenomena ter-nggilani yang pernah terjadi Indonesia. Ketika dicoba konfirmasi, pemerintah tetap gak ngaku kalau pake influencer untuk melancarkan penggiringan opini publik melalui kampanye media sosial #IndonesiaButuhKerja. Katanya: “kan mereka spontan mendukung demi ekosistem kerja  yang lebih baik”.

Media kemudian membawa diskusi menjadi lebih jauh: apa sebenarnya urgensi mengeluarkan dana untuk membayar influencer di tengah pandemi seperti ini?

Pertanyaan ini tak sepenuhnya salah. Lha wong Pakdhe Jokowi saja sudah sempat marah-marah karena dana penyerapan dari bidang Kementerian Kesehatan tak berjalan dengan baik. Tapi, bisa-bisanya dana yang seharusnya diutamakan untuk kemaslahatan memulihkan kesehatan dan ekonomi bagi wong cilik, seakan dihamburkan dengan penuh gaya. Macem arek-arek yang mampu beli 1 gelas ukuran tall di Setarbak dan dipamerkan ke Instagram story dari hasil ngemis tambahan uang jajan ke orang tua.

Tapi, bukankah pertanyaan ini juga bisa jadi keabaian media dan kita dalam melihat kemajuan zaman. Jangan-jangan, kita sedang menampik fakta bahwa memakai influencer atau brand ambassador dalam bahasa periklanan itu wajar adanya. Bahkan secara ringkas, bisa dikatakan penggunaan influencer ini langkah cerdas, singkat, dan padat karya.

Ardhito Pramono misalnya, dengan followers 775 ribu di akun Instagram-nya dan 458 ribu di Twitter. Bisa dibayangkan betapa banyak pengikut dua media sosial tersebut (termasuk saya salah satunya) yang melihat, membaca, mendengar, dan menonton kontennya tentang RUU Cipta Kerja itu. Kita semua juga sepakat kan, bahwa cinta fans pada idolanya tak pernah ada yang mengalahkan, bahkan cinta kita pada Sang Pencipta sekali pun?! Tak terlalu jauh kita menyimpulkan, misalnya, konten kampanye ini diterima dan ditelan mentah-mentah oleh followers yang kurang literasi.

Sayangnya, saya kurang beruntung karena tak sempat melihat satu pun konten kampanye ini, termasuk milik Ardhito. Keburu dihapus pasca netijen menghujatnya. Setelah dihapus, tentu saja langkah berikutnya adalah ramai-ramai melakukan klarifikasi.  Khas sekali pembuat konten dunia maya yang kalau salah, langsung menyebar video permintaan maaf.

Sebagai salah satu fans gak terlalu garis keras, izinkan saya membagi reaksi atas permintaan maaf Ardhito.  Sebuah utas yang diunggah 14 Agustus lalu, dengan total 6 twit yang telah ditanggapi netijen lebih dari 10 ribu kali.

Di awal utasan, Ardhito menceritakan kronologi bagaimana dirinya sampai “tertipu” oleh klien pemberi brief kampanye tersebut. Menurutnya, klien memastikan tak ada korelasi antara kampanye ini dengan Omnibus Law. Dalam konteks ini, pihak ketiga penyambung lidah pemerintah dengan innocent influencers ini memang mbecekno, penuh tipu muslihat.

Mari kita tilik lebih dalam lagi.

Bagi saya, fans yang baik adalah fans yang menghargai karya idolanya. Tapi, fans yang baik juga gak buta dengan kesalahan yang dibuat sang idola. Dalam klarifikasi di utasan Twitter disebut, si mas ganteng Ardhito: “saya musisi, gak paham politik dan gak mau digiring masuk ke dalamnya”.

Lho, sek to Mas! Mas Ardhito sebagai musisi, saya sebagai rakjat jelata yang tujuan hidupnya adalah menikmati kuaci biji bunga matahari, kita semua warga negara Indonesia ini bukankah harus terlibat politik? Sebab, politik ini kan gak melulu soal menjabat di kursi parlemen atau eksekutif.

Mengikuti perkembangan isu publik, turut peduli, dan terlibat juga bagian dari berpolitik. Apalagi negara ini kan demokrasi, pucuk kepemimpinan ada di suara-suara kita. Yang acuh terhadap persoalan negeri itu harus siapapun yang tinggal di negara ini, tidak pandang bulu, apalagi mengecilkan profesi “lah kan aku cuma numpang ngamen di negara ini”.

Sebab, ketidaktahuan antara “Cipta Kerja” dan “Omnibus Law” ini suatu soal yang cukup memprihatinkan.

Tapi sebagai fans yang baik, saya juga menghargai keputusan dan idealisme Mas Arditho. Di utasan itu juga disebutnya: “saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat”. Dalam kata lain, ia kapok dan tak lagi-lagi mau berurusan dengan persoalan kontroversial perpolitikan. Wis, gitaran wae!

Keputusan ini membuat saya juga cukup lega. Pun, tak membuat saya jengah untuk terus menikmati album “Craziest thing happened in my backyard” sebagai pengiring di kala jalan kaki dari kos ke kantor.

Akhir kata walau Ardhito sempat “terjebak”, sama seperti influencer lain, saya gak tiba-tiba jadi benci. Tapi saya juga gak gelap mata “Gpp Kak Ditho, tetap semangat, stay strong!”.

Gak. Arditho dan kita juga harus belajar dari peristiwa ini. Kita semua harus lebih jeli melakukan riset dan konfirmasi, peka dan stay informed. Kalau setelah viral, terus baru baca-baca informasi, dan berlanjut membuat klarifikasi, ini gak ada bedanya dengan grup WA keluarga kita yang gampang kemakan omongan hoaks.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Klasifikasi Netizen Pasca JRX Menjadi Tersangka 0 99

Oleh: Rio Abadi*

 

Beberapa waktu kebelakang, nama Jerinx/JRX kerap menjadi sorotan netizen karena unggahan media sosialnya di berbagai platform. Ya, JRX memang secara gamblang mengunggah teori konspirasi terkait Covid-19 meskipun kerap dikecam dan banyak yang tak sependapat. Tapi tak bisa ditampik bahwa ada juga yang sepaham dan mengamini apa yang disampaikan JRX. 

Segmentasi netizen yang mengisi kolom komentar setiap unggahan Instagram @jrxsid cenderung lebih mendukung setiap apa yang diumbar oleh JRX. Sedangkan di Twitter, netizen yang merespon cuitan @JRXSID_Official kerap kali memberi antitesis terhadap teori konspirasi yang dilontarkannya. Akun media sosial milik JRX di kedua platform tadi-pun, beberapa kali sempat di-suspend akibat dinamika bermedia sosial. 

Namun pada 7 Agustus lalu, JRX resmi menyandang status hukum sebagai tersangka yang ditetapkan oleh Polda Bali atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dengan delik aduan, I Gede Ari Astina dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) provinsi Bali, atas unggahan Instagram JRX dengan caption “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19”. 

Pasca ditetapkan sebagai tersangka, beragam reaksi netizen pun bermunculan. Di media sosial seperti Twitter, netizen terbagi menjadi tiga golongan: 

 

Die Hard JRX

Ini adalah golongan pembela JRX. Mereka mendukung teori konspirasi terkait Covid-19 yang sering diumbar JRX sejak virus Corona merambah ke Indonesia Mereka seolah mengamini bahwa Covid-19 adalah senjata biologis yang dirancang oleh para elit global seperti Bill Gates, atau dengan kata lain,  mereka mengimani bahwa Covid-19 tak lebih dari sekedar rekayasa dan alat propaganda. Mungkin hampir semua dari mereka adalah outsider. Bisa jadi juga mereka bukan penikmat musik SID, namun memiliki kekaguman terhadap teori konspirasi yang digembar-gemborkan oleh JRX.

Meski proses hukum tetap berjalan, ditetapkanya JRX sebagai tersangka mungkin menjadi suatu malapetaka bagi mereka. Bayangkan, salah satu orang yang berani menyuarakan konspirasi di tengah pandemi, berani memiliki sudut pandang yang berbeda dengan orang kebanyakan harus diborgol dengan kabel ties, diboyong ke markas polisi, dan dijebloskan ke rumah tahanan.

 

Anti JRX

Kalau golongan ini, adalah netizen yang kontra dengan segala pernyataan JRX terkait konspirasi Covid-19. Sebelum JRX berurusan dengan hukum, golongan ini menghujat seolah dia adalah orang yang paling hina seantero dunia. Mereka menganggap teori konspirasi yang dilontarkan JRX selama ini adalah sesuatu yang dapat menyesatkan masyarakat. 

Bagi golongan ini, ditangkapnya JRX diharapkan dapat menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menebarkan teori konspirasi, walaupun JRX dijerat dengan pasal tersakti se-Indonesia Raya: Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Akibatnya, JRX terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Hayo, kapokmu kapan?

 

Half JRX

Netizen yang berada dalam golongan ini adalah mereka yang tidak sepakat dengan teori konspirasi Covid-19, namun menentang penetapan JRX sebagai tersangka. Mereka tidak percaya teori konspirasi. Mereka meyakini eksistensi Covid-19 sebagai bencana non-alam. Mereka percaya meminimalisir kontak fisik antar individu dan menerapkan protokol kesehatan adalah cara untuk mencegah penyebaran Covid-19, sembari menunggu vaksin ditemukan oleh para ilmuwan. 

Tapi mereka tak setuju dengan “cara” menjerat JRX. Mereka menganggap UU ITE berisi pasal-pasal karet yang multitafsir nan mandraguna.

Tak sedikit pula yang membandingkan foto ketika JRX dengan tersangka kasus korupsi, ketika masuk ke tahanan. Bahkan sehari setelah JRX menjadi tersangka, muncul petisi dengan #BebaskanJrxSID. 

Entah siapa yang menginisiasi petisi tersebut, karena bisa jadi berasal dari golongan ini, tapi mungkin juga berasal dari mereka yang masuk dalam golongan pertama.

 

*) Seorang hamba Allah. Profil diri penulis yang lebih rinci sengaja dirahasiakan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Hobi fotografi, menggambar, dan fangirling band koriyah. Galeri karya bisa diintip melalui akun Instagram @50shadecolor.

Editor Picks