Panduan Nyinyir Berhadiah ala Fahri Hamzah 0 128

Pertama-tama, saya ingin memberi selamat kepada Fahri Hamzah atas prestasi yang ditorehkan  baru-baru ini (13/8). Politikus Partai Gelora ini baru saja menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Naraya 2020 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) . Tentu ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, bahkan politikus – yang kini menjadi komisaris Pertamina –  yang tegas melawan korupsi seperti Basuki Tjahaja Purnama pun belum pernah mendapat award super bergengsi ini.

Penghargaan ini sendiri diberikan kepada Fahri Hamzah lantaran keaktivannya dalam “mengkritik” pemerintahan Jokowi. Menurut Fahri, penghargaan yang ia terima dapat dijadikan pelajaran bagi semua orang dalam pemerintahan supaya menghormati kritik. Selain itu, ia menilai bahwa penghargaan ini merupakan bukti bahwa pemerintah tetap menghargai kritik.

Tumben lihat Fahri Hamzah memuji pemerintah? Iya, saya juga baru kali ini baca komentar positif tentang pemerintah dari Fahri Hamzah.

Selama ini, anggota DPR RI yang satu ini dikenal sebagai politikus yang nyinyir, doyan mengkritik apapun yang dilakukan pemerintah. Bahkan, warga net menjulukinya sebagai Lord Fahri karena hanya dialah yang serba benar di negeri +62 ini.

Akan tetapi, pandangan warga net tersebut berbeda di mata Jokowi. Bagi Jokowi, ke-nyinyir-an Lord Fahri merupakan kekritisan yang sangat dibutuhkan pemerintah. Setiap butir dari kesewotan yang dilontarkan Lord Fahri bisa menjadi feedback negatif dan juga input bagi kebijakan-kebijakannya.

Berita Lord Fahri yang meraih penghargaan ini tak pelak menjadi trending di media sosial. Banyak yang kaget kenapa teman “duet” nyinyir Fadli Zon ini bisa mendapat penghargaan dari Jokowi. Banyak yang berasumsi ini adalah akal-akalan rezim pemerintah untuk membuat Fahri Hamzah “sungkan” mengkritiknya.

Dilansir dari Tempo.co, ia menampik dugaan netizen tersebut. Ia mengatakan bahwa dengan dipilihnya ia sebagai penerima penghargaan tidak akan menghentikannya menjadi nyinyir kritis. Ia menambahkan bahwa ia akan terus mengkritik karena presidennya menghargai kritik.

Seharusnya kita dapat melihat hal ini dalam sisi positif. Award yang diraih Lord Fahri ini membukakan mata kita bahwa nyinyir tak selamanya buruk. Tahu tempe kah kamu? Untuk menjalankan sistem agar tetap on the track, sistem tersebut butuh sekali feedback negatif. Maka dari itu, pemerintah (baca: Jokowi) memberi penghargaan sebagai ucapan terima kasih karena membantu sistem pemerintahannya tidak keluar jalur.

Setelah tahu nyinyir rupanya tidak selalu negatif, apakah kita juga boleh nyinyir juga seperti Lord Fahri?

Tentu boleh, tapi coba tanyakan dulu dirimu. Apakah Pembaca yang budiman ini konglomerat penyumbang pajak terbanyak? Petinggi Partai? Anggota DPR? Atau punya pengaruh terhadap kelanggengan kekuasaan rezim pemerintah?

Kalau status Anda tidak memenuhi yang saya sebut di atas, mohon maaf Anda belum bisa “nyinyir yang baik” seperti Lord Fahri. Sekadar mengingatkan, kalau tidak punya posisi atau pengaruh, masih ada UU ITE serta pasal penghinaan presiden yang mengawasi jari dan bibir nyinyir Anda. Hehehe…

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Hobi fotografi, menggambar, dan fangirling band koriyah. Galeri karya bisa diintip melalui akun Instagram @50shadecolor.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik Dinasti dan Kemungkinan Asal-muasalnya 0 143

Di Kongres Luar Biasa Partai Gerindra kemarin, Prabowo Subianto kembali melaju menjadi ketua umum Parta Gerindra untuk 5 tahun ke depan. Ini merupakan kali kedua ia menduduki posisi teratas partai bergambar burung garuda itu. Adapun terpilih kedua dan ketiga kalinya tokoh tertentu dalam partai politik bukan hanya terjadi pada Prabowo saja. Tahun lalu, sahabat-benci-tapi-rindunya, Megawati Soekarnoputri juga terpilih kembali untuk kesekian kalinya menjadi ketua umum PDIP.

Kalaupun ada wajah baru dalam tubuh pimpinan partai politik, ia tak lain dan tak bukan adalah anak-anak atau kerabat dekat pemimpin sebelumnya. AHY misalnya, yang kini menjabat ketua umum Partai Demokrat. Partai politik kita memang tak jauh bedanya dengan cerita Boruto di serial “Boruto: Naruto Next Generation”.

Di luar itu, kita juga disajikan dengan kabar anak-menantu elit politik yang melaju ke Pilkada Desember esok. Yang paling menghebohkan: Gibran di Solo dan Bobby di Medan; Siti Nur Azizah, anak Wapres Ma’ruf Amin yang bertarung melawan Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo, di Tangerang Selatan; serta yang paling populer: the kingdom of Ratu Atut di wilayah paling ujung barat Pulau Jawa.

Kita kemudian menyebut fenomena ini sebagai politik dinasti. Sebuah frasa yang kemudian senantiasa berkonotasi buruk. Gara-gara politik dinasti, golongan tertentu diduga kuat berusaha melanggengkan kekuasaannya.

Selain itu, dinasti poltik ini juga membuat kader-kader berkualitas, putra-putri daerah tak punya kesempatan untuk melaju memperebutkan jabatan yang sama secara adil. Sebab, anak-anak yang punya hubungan darah dengan elit politik punya privilege popularitas dan gurita koneksi politik yang lebih kuat.

Kita kemudian bertopang dagu, mengernyitkan dahi, dan mengeluarkan pendapat sok kritis: “Memangnya gak ada kader generasi muda yang bisa diajukan ya? Pada ke mana semua sih anak-anak muda kita, kok gak ada yang mau berpolitik?”

Tapi, bukankah kita semua sungguh berlebihan melihat fenomena ini? Dinasti politik, memang dianggap tak etis karena kaitannya dengan hajat hidup orang banyak dalam kepemimpinan pemerintahan. Namun, ini tak jauh beda dari keluarga kita semua yang juga melakukan praktik serupa. Kalau orang tua dokter, anak-anaknya juga harus dokter semua. Kalau keluarga advokat, gak ilok rasanya kalau anak tak masuk sekolah hukum ternama. Kalau punya kerajaan bisnis, maka anak harus meneruskannya.

Semua lingkaran fenomena ini sekiranya ingin menunjukkan sejumlah poin. Pertama, orang tua mendidik anak ibarat cerminan dirinya. Sebagian punya ambisi agar anak mereka menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang dirinya. Hal ini jadi problematik, karena didikan seperti ini bisa jadi menghalangi tumbuh kembang anak sesuai passion-nya.

Tapi, hal ini bisa jadi benar dan sangat wajar. Sebab dalam perkembangan anak, ia belajar dari lingkungan sosial di sekitarnya. Ia tak punya pilihan panutan lain, jika seluruh isi keluarga besarnya berlatar belakang pendidikan hukum. Bukan paksaan orang tua, tapi semata-mata karena ia hanya punya sudut pandang pekerjaan dan jalan hidup sebagai praktisi hukum. Nyatalah pepatah orang: “buah tak jatuh jauh dari pohonnya”.

Kedua, ada yang keliru dari sistem pendidikan kita selama ini: mencekoki anak dengan capaian kurikulum pembelajaran sebagai formalitas belaka. Dalam suatu forum diskusi bersama jurnalis, pernah saya mendengar penjelasan panjang lebar cita-cita Mas Menteri Nadiem Makarim soal “merdeka belajar”.  Sistem ini memerdekakan guru dan sekolah untuk secara mandiri menyusun kurikulum sesuai dengan kepentingan dan karakteristik muridnya.

Semua sistem ini butuh proses yang panjang dan kerja keras yang tidak mudah. Tapi sejak pandemi menerjang, semua sistem ini terpaksa dilakukan. Semua pembelajaran serba online. Akibatnya, guru terpaksa memodifikasi modul pembelajaran agar bisa disampaikan secara daring.

Faktanya, siswa mengeluh bahwa pembelajaran online ini disebut tak efektif. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang murid berseragam SMA berkeluh-kesah karena penjelasan melalui kelas online tak bisa cukup membuat materi kompleks dipahami siswa. Mereka tak bisa leluasa langsung bertanya dan berinteraksi ke guru, seperti pada pertemuan kelas tatap muka.

Keluhan ini lebih terdengar seperti anak itik rindu induknya, sekaligus menunjukkan kepada kita gambaran proses belajar-mengajar di sekolah. Siswa datang ke sekolah, buka buku halaman sekian, kerjakan soal, pulang, les biar lebih paham materi di sekolah, repeat.

Sekolah kita, jangan-jangan, lupa mengeksplorasi isi otak kita, menggali kreativitas, minat bakat, dan menerapkan berjibun-jibun materi pelajaran dalam kehidupan praktis yang lebih konkrit. Ketika semuanya dipaksakan harus belajar secara online, dengan ruang dan waktu yang serba terbatas, siswa harus belajar secara mandiri, menggali sendiri materinya tanpa bimbingan guru, semuanya kalang kabut.

Lha kalau belajar mandiri di luar ruang kelas saja generasi muda kita galau, apalagi berorganisasi dan mengisi tampuk kepemimpinan jabatan-jabatan publik?

Miskinnya kader baru dalam posisi-posisi penting negeri ini, bukan semata-mata karena generasi muda kita malas terlibat, tapi karena kita semua, para seniornya, lupa memberi kesempatan dan mendidiknya sedemikian rupa.

Tapi tak lupa juga, semua sistem perpolitikan kita, juga dibuat sedemikian rupa, agar jabatan prestisius hanya bisa diakses orang-orang tertentu. Sementara kita-kita yang jelata ini, cuma bisa nonton dan asyik berdebat sana-sini.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Sejumlah Alasan Mengapa Sebaiknya Menunda Niatan Kerja di TV 0 131

(Tulisan ini mengandung sedikit curhat pribadi penulisnya)

 “Enak ya kerja di TV! Orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng.”

Demikian barang satu-dua pernyataan netijen di kolom komentar akun media sosial sebuah media nasional. Memang sih, pekerja media khususnya televisi, karena karakteristiknya yang mengandalkan visual, sangat memperhatikan penampilan reporter-reporter on-cam-nya.

Tapi, saya takut sitgma ini jadi alasan anak-anak fresh grad pengen kerja di TV. Sebab ini kan lapangan pekerjaan, bukan biro jodoh. Sebagaimana hakikat hidup, setiap jalan karir yang diambil seseorang tentu tak lepas dari risiko, termasuk jurnalis TV. Kalian gak tahu kan ribetnya hidup jadi jurnalis TV?

Pertama, anak TV sangat menggantungkan hidup pada alat-alat mereka. Gak ada kamera berikut tripodnya, hand mic, dan seperangkat alat yang membantu live report di lokasi kejadian, ya gak akan bisa jalan liputan. Alat-alat ini banyak ragamnya dan lumayan berat dibawa. Tak lupa, kami juga menjaganya seperti menjaga hati agar tak tersakiti. Semata-mata karena semua peralatan itu mahal, pun bukan punya sendiri alias punya kantor.

Kedua, seluruh wawancara membutuhkan audio visual. Otomatis, narasumber harus didatangi secara langsung. Atau paling banter di masa new normal ini, narasumber ditemui melalui panggilan video. Beda banget sama anak berita cetak atau online yang bisa menelepon narasumber, melakukan wawancara sambil nguleni adonan bakso atau korah-korah di rumah.

Plus, tak semua narasumber mau wajahnya tampil di layar kaca. Gak pede atau takut ada salah bicara katanya. Belum lagi mereka-mereka yang statement-nya lebih bagus ketika off the record, tapi malah demam layar. Ketika tombol record kamera dinyalakan, mereka lantas terbata-bata, grogi seperti pertama kali kencan bareng kekasih.

Ketiga, jurnalis TV harus tampil prima di depan layar, NO DEBAT. Gak peduli kita lelah karena seharian di jalanan nan berdebu, berkeringat, pusing menentukan angle berita dan menulis naskah. Ketika naik tayang untuk laporan langsung, baju, rambut, dan make-up harus on point.

Mau di belakang ada gunung runtuh, kebakaran, corona, kalau bisa kiamat diliput juga neh, wawancara malaikat pencabut nyawa. Mau kaki dilewatin tikus atau digodain abang-abang yang tiba-tiba dadah-dadah di kamera, ketika anchor sudah mempersilakan durasi untuk kita kuasai, ngomong harus lancar. Kebanyakan e-e-e, ngeblank dikit, kepleset penggunaan kata, tak akan diampuni netijen di medsos.

Keempat, risiko diusir dan ditolak. Karena penampilan anak TV selalu sedemikian heboh, dengan cube mic bertuliskan stasiun media, terkadang warga sudah emoh duluan bahkan saat kita baru saja mendekat (dalam tahap ini, terkadang saya merasa kami-kami ini dianggap kuman, harus dijauhi).

Belum lagi mereka-mereka yang tak tahu sistem kerja pertelevisian. Di suatu momen, saya berhadapan dengan mereka yang asal menangkap layar dan menyebarkan gambar e grup-grup WA keluarga dengan bumbu-bumbu kepsyen memancing amarah, tanpa menonton tayangannya. Padahal CG (tulisan yang tampil di bawah layar) yang tertangkap di capture hanya berperan sebagai pelengkap dari laporan langsung. Kaum-kaum ini memang tak jauh dari mereka yang hanya capture judul berita online, lalu berucap “Astagfirullah… media cebong ini sudah menyebar hoax”.

Dalam momen itu, kadang warga tak tahu menahu sistem kerja jurnalistik, bahwa apa yang disampaikan reporter di layar kaca saat live, adalah hasil wawancara narasumber dari berbagai sisi dan riset data.  Alhasil saya sempat dirundung berjam-jam, diomeli, walau mulut telah berbusa menjelaskan etik kerja kami. Saya dituduh tak becus menyampaikan fakta, sesuatu yang sudah saya sampaikan dalam durasi live 3-6 menitan.

Mereka, kelas menengah, tak pernah paham dunia profesi jurnalistik TV, tak begitu paham konteks ketika menonton live report reporter di layar kaca. Yang mereka tahu harga-harga bahan dapur terus naik, dan tunggakan uang kontrakan harus segera dibayar, tak peduli ada atau tidaknya corona.

Lebih jauh, pula banyak masyarakat melakukan perundungan di media sosial atas kerja jurnalistik yang sudah berdasar fakta. Tak jarang bullying mengganggu privasi dan identitas personal jurnalis, yang tak ada hubungannya sama sekali dengan sumber persoalan.

Jangan-jangan ketidaktahuan masyarakat akan banyak hal, salah satunya prinsip jurnalistik, adalah tanda bahwa pemerintah dengan segala tetek-bengek sistem pendidikannya, hanya mengajari kita teori, bukan praktik hidup yang konkrit.

Tak heran, persinggungan ras dan agama akan membuat orang cepat marah serta urusan perut membuat gampang tersulut. Kita tak pernah diajari bahwa ada persoalan di luar diri kita yang lebih jauh dan lebih kompleks daripada persoalan-persoalan pribadi.

Jangan heran bila warga masih banyak yang tak tahu mengapa napas mereka dibatasi dengan pemakaian masker, kegiatan mereka harus berlogo ‘protokol kesehatan’. Tak pernah sampai ke telinga mereka soal menyoal penanganan pasien COVID-19, istilah klaster, apalagi vaksin yang hingga kini tak tahu di mana arwahnya.

Dalam hal ini, negara mungkin telah gagal melakukan pendekatan personal, edukasi tentang prinsip-prinsip mendasar untuk hidup: berpikir, bernalar, dan berperikemanusiaan: nilai-nilai yang selama ini hanya disebut karena wajib menghapal Pancasila di sekolah. Padahal, bukankah mereka selalu berhasil menggaet hati rakyat secara personal –  bahkan ada yang sampai fanatik kronis –  ketika pemilu menjelang?

Loh kan, tadinya mau curhat aja rasanya jadi jurnalis TV, kok jebule bahas negoro?! Ya gini ini, kerjaan kami gak cuma semudah tampil di layar seperti yang kalian bayangkan. Di baliknya ada beragam dinamika, sampai mikiri betapa runyamnya persoalan negeri ini. Gimana, masih mau jadi anak TV?

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Editor Picks