Sejumlah Alasan Mengapa Sebaiknya Menunda Niatan Kerja di TV 0 131

(Tulisan ini mengandung sedikit curhat pribadi penulisnya)

 “Enak ya kerja di TV! Orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng.”

Demikian barang satu-dua pernyataan netijen di kolom komentar akun media sosial sebuah media nasional. Memang sih, pekerja media khususnya televisi, karena karakteristiknya yang mengandalkan visual, sangat memperhatikan penampilan reporter-reporter on-cam-nya.

Tapi, saya takut sitgma ini jadi alasan anak-anak fresh grad pengen kerja di TV. Sebab ini kan lapangan pekerjaan, bukan biro jodoh. Sebagaimana hakikat hidup, setiap jalan karir yang diambil seseorang tentu tak lepas dari risiko, termasuk jurnalis TV. Kalian gak tahu kan ribetnya hidup jadi jurnalis TV?

Pertama, anak TV sangat menggantungkan hidup pada alat-alat mereka. Gak ada kamera berikut tripodnya, hand mic, dan seperangkat alat yang membantu live report di lokasi kejadian, ya gak akan bisa jalan liputan. Alat-alat ini banyak ragamnya dan lumayan berat dibawa. Tak lupa, kami juga menjaganya seperti menjaga hati agar tak tersakiti. Semata-mata karena semua peralatan itu mahal, pun bukan punya sendiri alias punya kantor.

Kedua, seluruh wawancara membutuhkan audio visual. Otomatis, narasumber harus didatangi secara langsung. Atau paling banter di masa new normal ini, narasumber ditemui melalui panggilan video. Beda banget sama anak berita cetak atau online yang bisa menelepon narasumber, melakukan wawancara sambil nguleni adonan bakso atau korah-korah di rumah.

Plus, tak semua narasumber mau wajahnya tampil di layar kaca. Gak pede atau takut ada salah bicara katanya. Belum lagi mereka-mereka yang statement-nya lebih bagus ketika off the record, tapi malah demam layar. Ketika tombol record kamera dinyalakan, mereka lantas terbata-bata, grogi seperti pertama kali kencan bareng kekasih.

Ketiga, jurnalis TV harus tampil prima di depan layar, NO DEBAT. Gak peduli kita lelah karena seharian di jalanan nan berdebu, berkeringat, pusing menentukan angle berita dan menulis naskah. Ketika naik tayang untuk laporan langsung, baju, rambut, dan make-up harus on point.

Mau di belakang ada gunung runtuh, kebakaran, corona, kalau bisa kiamat diliput juga neh, wawancara malaikat pencabut nyawa. Mau kaki dilewatin tikus atau digodain abang-abang yang tiba-tiba dadah-dadah di kamera, ketika anchor sudah mempersilakan durasi untuk kita kuasai, ngomong harus lancar. Kebanyakan e-e-e, ngeblank dikit, kepleset penggunaan kata, tak akan diampuni netijen di medsos.

Keempat, risiko diusir dan ditolak. Karena penampilan anak TV selalu sedemikian heboh, dengan cube mic bertuliskan stasiun media, terkadang warga sudah emoh duluan bahkan saat kita baru saja mendekat (dalam tahap ini, terkadang saya merasa kami-kami ini dianggap kuman, harus dijauhi).

Belum lagi mereka-mereka yang tak tahu sistem kerja pertelevisian. Di suatu momen, saya berhadapan dengan mereka yang asal menangkap layar dan menyebarkan gambar e grup-grup WA keluarga dengan bumbu-bumbu kepsyen memancing amarah, tanpa menonton tayangannya. Padahal CG (tulisan yang tampil di bawah layar) yang tertangkap di capture hanya berperan sebagai pelengkap dari laporan langsung. Kaum-kaum ini memang tak jauh dari mereka yang hanya capture judul berita online, lalu berucap “Astagfirullah… media cebong ini sudah menyebar hoax”.

Dalam momen itu, kadang warga tak tahu menahu sistem kerja jurnalistik, bahwa apa yang disampaikan reporter di layar kaca saat live, adalah hasil wawancara narasumber dari berbagai sisi dan riset data.  Alhasil saya sempat dirundung berjam-jam, diomeli, walau mulut telah berbusa menjelaskan etik kerja kami. Saya dituduh tak becus menyampaikan fakta, sesuatu yang sudah saya sampaikan dalam durasi live 3-6 menitan.

Mereka, kelas menengah, tak pernah paham dunia profesi jurnalistik TV, tak begitu paham konteks ketika menonton live report reporter di layar kaca. Yang mereka tahu harga-harga bahan dapur terus naik, dan tunggakan uang kontrakan harus segera dibayar, tak peduli ada atau tidaknya corona.

Lebih jauh, pula banyak masyarakat melakukan perundungan di media sosial atas kerja jurnalistik yang sudah berdasar fakta. Tak jarang bullying mengganggu privasi dan identitas personal jurnalis, yang tak ada hubungannya sama sekali dengan sumber persoalan.

Jangan-jangan ketidaktahuan masyarakat akan banyak hal, salah satunya prinsip jurnalistik, adalah tanda bahwa pemerintah dengan segala tetek-bengek sistem pendidikannya, hanya mengajari kita teori, bukan praktik hidup yang konkrit.

Tak heran, persinggungan ras dan agama akan membuat orang cepat marah serta urusan perut membuat gampang tersulut. Kita tak pernah diajari bahwa ada persoalan di luar diri kita yang lebih jauh dan lebih kompleks daripada persoalan-persoalan pribadi.

Jangan heran bila warga masih banyak yang tak tahu mengapa napas mereka dibatasi dengan pemakaian masker, kegiatan mereka harus berlogo ‘protokol kesehatan’. Tak pernah sampai ke telinga mereka soal menyoal penanganan pasien COVID-19, istilah klaster, apalagi vaksin yang hingga kini tak tahu di mana arwahnya.

Dalam hal ini, negara mungkin telah gagal melakukan pendekatan personal, edukasi tentang prinsip-prinsip mendasar untuk hidup: berpikir, bernalar, dan berperikemanusiaan: nilai-nilai yang selama ini hanya disebut karena wajib menghapal Pancasila di sekolah. Padahal, bukankah mereka selalu berhasil menggaet hati rakyat secara personal –  bahkan ada yang sampai fanatik kronis –  ketika pemilu menjelang?

Loh kan, tadinya mau curhat aja rasanya jadi jurnalis TV, kok jebule bahas negoro?! Ya gini ini, kerjaan kami gak cuma semudah tampil di layar seperti yang kalian bayangkan. Di baliknya ada beragam dinamika, sampai mikiri betapa runyamnya persoalan negeri ini. Gimana, masih mau jadi anak TV?

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Antara Cinta dan Benci Kita pada Influencer 0 146

Ardhito Pramono adalah salah satu nama yang terlibat menjadi influencer kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Tapi, ia tidak sendiri. Selain musisi bergenre jazz ini, ada belasan nama lain yang juga terlibat seperti Gofar Hilman, Gading Marten, Grittie Agatha, sampai Cita Citata juga turut serta.

Setelah diunggah, konten mereka lantas mendapat kecaman dari netijen. Pasalnya, mereka nyata-nyata mempromosikan sebuah produk undang-undang, dengan sejumlah pasal problematis.

Polemik ini mungkin menjadi salah satu fenomena ter-nggilani yang pernah terjadi Indonesia. Ketika dicoba konfirmasi, pemerintah tetap gak ngaku kalau pake influencer untuk melancarkan penggiringan opini publik melalui kampanye media sosial #IndonesiaButuhKerja. Katanya: “kan mereka spontan mendukung demi ekosistem kerja  yang lebih baik”.

Media kemudian membawa diskusi menjadi lebih jauh: apa sebenarnya urgensi mengeluarkan dana untuk membayar influencer di tengah pandemi seperti ini?

Pertanyaan ini tak sepenuhnya salah. Lha wong Pakdhe Jokowi saja sudah sempat marah-marah karena dana penyerapan dari bidang Kementerian Kesehatan tak berjalan dengan baik. Tapi, bisa-bisanya dana yang seharusnya diutamakan untuk kemaslahatan memulihkan kesehatan dan ekonomi bagi wong cilik, seakan dihamburkan dengan penuh gaya. Macem arek-arek yang mampu beli 1 gelas ukuran tall di Setarbak dan dipamerkan ke Instagram story dari hasil ngemis tambahan uang jajan ke orang tua.

Tapi, bukankah pertanyaan ini juga bisa jadi keabaian media dan kita dalam melihat kemajuan zaman. Jangan-jangan, kita sedang menampik fakta bahwa memakai influencer atau brand ambassador dalam bahasa periklanan itu wajar adanya. Bahkan secara ringkas, bisa dikatakan penggunaan influencer ini langkah cerdas, singkat, dan padat karya.

Ardhito Pramono misalnya, dengan followers 775 ribu di akun Instagram-nya dan 458 ribu di Twitter. Bisa dibayangkan betapa banyak pengikut dua media sosial tersebut (termasuk saya salah satunya) yang melihat, membaca, mendengar, dan menonton kontennya tentang RUU Cipta Kerja itu. Kita semua juga sepakat kan, bahwa cinta fans pada idolanya tak pernah ada yang mengalahkan, bahkan cinta kita pada Sang Pencipta sekali pun?! Tak terlalu jauh kita menyimpulkan, misalnya, konten kampanye ini diterima dan ditelan mentah-mentah oleh followers yang kurang literasi.

Sayangnya, saya kurang beruntung karena tak sempat melihat satu pun konten kampanye ini, termasuk milik Ardhito. Keburu dihapus pasca netijen menghujatnya. Setelah dihapus, tentu saja langkah berikutnya adalah ramai-ramai melakukan klarifikasi.  Khas sekali pembuat konten dunia maya yang kalau salah, langsung menyebar video permintaan maaf.

Sebagai salah satu fans gak terlalu garis keras, izinkan saya membagi reaksi atas permintaan maaf Ardhito.  Sebuah utas yang diunggah 14 Agustus lalu, dengan total 6 twit yang telah ditanggapi netijen lebih dari 10 ribu kali.

Di awal utasan, Ardhito menceritakan kronologi bagaimana dirinya sampai “tertipu” oleh klien pemberi brief kampanye tersebut. Menurutnya, klien memastikan tak ada korelasi antara kampanye ini dengan Omnibus Law. Dalam konteks ini, pihak ketiga penyambung lidah pemerintah dengan innocent influencers ini memang mbecekno, penuh tipu muslihat.

Mari kita tilik lebih dalam lagi.

Bagi saya, fans yang baik adalah fans yang menghargai karya idolanya. Tapi, fans yang baik juga gak buta dengan kesalahan yang dibuat sang idola. Dalam klarifikasi di utasan Twitter disebut, si mas ganteng Ardhito: “saya musisi, gak paham politik dan gak mau digiring masuk ke dalamnya”.

Lho, sek to Mas! Mas Ardhito sebagai musisi, saya sebagai rakjat jelata yang tujuan hidupnya adalah menikmati kuaci biji bunga matahari, kita semua warga negara Indonesia ini bukankah harus terlibat politik? Sebab, politik ini kan gak melulu soal menjabat di kursi parlemen atau eksekutif.

Mengikuti perkembangan isu publik, turut peduli, dan terlibat juga bagian dari berpolitik. Apalagi negara ini kan demokrasi, pucuk kepemimpinan ada di suara-suara kita. Yang acuh terhadap persoalan negeri itu harus siapapun yang tinggal di negara ini, tidak pandang bulu, apalagi mengecilkan profesi “lah kan aku cuma numpang ngamen di negara ini”.

Sebab, ketidaktahuan antara “Cipta Kerja” dan “Omnibus Law” ini suatu soal yang cukup memprihatinkan.

Tapi sebagai fans yang baik, saya juga menghargai keputusan dan idealisme Mas Arditho. Di utasan itu juga disebutnya: “saya ingin memiliki pengaruh, tapi melalui musik yang saya buat”. Dalam kata lain, ia kapok dan tak lagi-lagi mau berurusan dengan persoalan kontroversial perpolitikan. Wis, gitaran wae!

Keputusan ini membuat saya juga cukup lega. Pun, tak membuat saya jengah untuk terus menikmati album “Craziest thing happened in my backyard” sebagai pengiring di kala jalan kaki dari kos ke kantor.

Akhir kata walau Ardhito sempat “terjebak”, sama seperti influencer lain, saya gak tiba-tiba jadi benci. Tapi saya juga gak gelap mata “Gpp Kak Ditho, tetap semangat, stay strong!”.

Gak. Arditho dan kita juga harus belajar dari peristiwa ini. Kita semua harus lebih jeli melakukan riset dan konfirmasi, peka dan stay informed. Kalau setelah viral, terus baru baca-baca informasi, dan berlanjut membuat klarifikasi, ini gak ada bedanya dengan grup WA keluarga kita yang gampang kemakan omongan hoaks.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

Huru-Hara Anti-masker di Negeri Pak Trump 0 83

Oleh: Deanita Nurkhalisa*

 

Kisah datang dari Amerika Serikat (AS), negeri nun jauh dengan jumlah penderita terkonfirmasi Covid-19 terbanyak di level global mencapai titik tertinggi 3,4 juta kasus, 67 ribu kasus baru dan total kematian sebanyak 136 ribu jiwa. Ketika tak kunjung tampak terobosan signifikan dalam penanganan kasus, pada saat yang sama muncul pula sikap meremehkan yang datang dari berbagai kelompok, dari awam hingga figur berpengaruh. Anjuran dan nasihat kesehatan dimentahkan oleh gerakan anti-masker.

Gerakan anti-masker (anti-mask) menuai perhatian semenjak persyaratan lockdown perlahan diangkat dan fasilitas umum kembali dibuka dengan ketentuan wajib seperti pengenaan masker. Mereka menentang keras pendapat ilmiah, seperti dari Central for Disease Control and Prevention (CDC) yang meyakinkan publik bahwa penggunaan masker mengurangi risiko penularan. Tindakan ini sejalan dengan istilah keren ‘flatten the curve’, merebahkan kurva jumlah penderita dengan menginstruksikan penggunaan masker atau sarana pencegahan lain demi menekan laju Covid-19.

Kerumunan anti-masker mencuri perhatian atas apa yang mereka lakukan di pusat-pusat perbelanjaan, provokasi demonstrasi, maupun menyuarakan aspirasi lewat pertemuan dewan kota. Bentuk protes terhadap mandat penggunaan masker juga ditunjukkan melalui ejekan penggunaan masker berbentuk jaring (mesh mask) yang tentunya tidak melindungi wajah dari partikel berbahaya. Di Roseville, Sacramento, seorang warga mengencingi lantai toko Verizon Store karena menolak diusir meninggalkan toko akibat tidak mengenakan masker.

Di kesempatan tertentu, sekelompok anti-maskers meneriakkan kalimat ‘I can’t breathe’ (‘aku ra isa ambegan’) yang sebelumnya menjadi slogan solidaritas gerakan Black Lives Matter, mengutip kalimat terakhir George Floyd sebelum ia menjadi korban rasisme yang dilakukan aparat kepolisian di AS. Ironisnya, kalimat tersebut diinisiasi oleh anggota dewan kota Scottsdale, Arizona, pada aksi protes pengenaan masker akhir bulan lalu. Fakta-fakta itu menunjukkan egoisme, ketidakpekaan, dan minimnya empati dalam kelompok protes tersebut.

Klaim utama kelompok antimasker adalah bahwa kewajiban penggunaan masker oleh pemerintah ‘merenggut hak asasi dan kebebasan atas tubuh’ atau ‘perbudakan, penundukan, dan penaklukan’ oleh negara atas warga.

Beberapa pernyataan ini mengherankan karena beberapa alasan.

Adanya pandemi global memerlukan pencegahan yang dalam jangka panjang dapat memberikan hasil efektif, apabila dilakukan dengan benar dan secara massal untuk mencegah penularan. Tujuan untuk kebaikan bersama tersebut yang menjadi dasar pemerintah menggalakkan penggunaan masker. Tidak ada yang dapat menjamin seseorang akan dapat terinfeksi atau bahkan menginfeksi orang lain. Namun, tindakan pencegahan dapat membantu menurunkan risiko tersebut.

Masker bukanlah simbol atas penaklukan, apalagi menempatkan penggunanya sebagai ‘budak’, melainkan hanyalah sebuah alat penghalau partikel berbahaya di udara agar tubuh manusia tidak terinfeksi. Tidak ada anggapan implisit rasis atau misoginis yang ditemukan dari pengenaan masker. Pun bukanlah wujud dari agenda politis pihak oposisi untuk tujuan tertentu.

Tindakan pencegahan di masa pandemi ini tidak seharusnya menjadi isu politis maupun konspiratif yang dapat memecah opini. Dibutuhkan solidaritas, empati dan kebesaran hati untuk bergerak saling melindungi demi berakhirnya pandemi. Hal tersebut juga harus diiringi oleh informasi yang sesuai dan data yang cukup serta kemampuan berdialog secara efektif berdasarkan fakta yang ada. Bukan didasari sentimen apapun seperti pandangan politik, sehingga perdebatan mengenai pengenaan masker setidaknya dapat dilakukan secara substantif dan tidak sewenang-wenang.

Begitu juga dengan figur pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan ke masyarakat. Sudah seharusnya mereka menyediakan edukasi, jaminan dan kepastian yang dibutuhkan oleh masyarakat agar negara tetap utuh dalam menghadapi krisis pandemi global.

 

*)Mahasiswi yang senang puisi, kucing, dan antariksa. Terbuka atas masukan atau cuma basa-basi lewat akun Instagram @ohitsjustdenit.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Editor Picks