Udar Rasa

Kebiasaan Aneh Peserta Webinar (dan Berikut Panitianya) 0 700

Di suatu akhir pekan, pagi hari, saya mengikuti sebuah webinar karena tuntutan pekerjaan. Saya diwajibkan meliput berdasarkan suatu topik yang masih ada hubungannya dengan Covid-19, yang mana pekerjaan ini tentu sudah menjadi sangat jamak di masa pandemi ini.

Dari satu ruang ke ruang lain, dari satu bahasan ke bahasan lain, ada sejumlah kebiasaan peserta onlen yang saya perhatikan selalu bisa ditemui di seluruh webinar. Walau tak seperti pertemuan seminar tatap muka, kolom live chat yang disajikan di platform online sangat memungkinkan peserta saling berinteraksi  dan mengajukan pernyataan kepada admin pembuat pertemuan. Nah, di sanalah, lahir beberapa pola aktivitas yang setidaknya ingin digambarkan penulis sebagai berikut.

Pertama, dalam webinar dalam skala partisipan yang luas, tingkat nasional misalnya, akan banyak sekali peserta yang bergabung. Mereka biasanya dengan sukarela melakukan absen tanpa diminta panitia. Biasanya formatnya akan berupa: nama lengkap – kalau bisa diikuti dengan serenteng gelar dan jabatan, nama instansi yang dicantumkan dengan penuh rasa bangga, lalu diakhiri dengan kata “hadir” atau “izin menyimak”.

Penulis habis pikir sebenarnya apa maksud dan tujuan absensi ini. Mungkin secara teknis, panitia acara butuh melakukan pengukuran terhadap segmentasi peserta yang hadir, demi urusan administrasi dan cairnya uang negara – jika webinar adalah acara pemerintahan dengan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi, ada beberapa webinar yang sesungguhnya tak mengharuskan partisipan melakukan absensi.

Mungkin, Mbah Abraham Maslow benar soal teorinya hierarchy of needs. Dalam dua kebutuhan manusia yang terakhir, setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, adalah pentingnya pengakuan dari orang lain. Menunjukkan eksistensi, dengan kebanggaan jabatan dan nama besar instansi yang diwakili, mungkin digunakan untuk membayar gengsi dan harga diri di kolom live chat.

Mungkin hal ini tak bisa dipenuhi oleh mereka yang suka “pamer” di seminar tatap muka. Mereka yang punya kebiasaan bertanya, berpendapat di muka umum, mencari muka di depan narasumber, tak dapat melakukannya lagi di kala pandemi menghalangi pertemuan-pertemuan. Kolom live chat inilah yang barangkali memenuhi kehausan mereka ini.

Harapannya sih, kebutuhan mendapat pengakuan ini tak hanya berhenti di sini. Ada baiknya, penyebutan nama dan gelar serta nama lembaga itu menjadi awal mula diskusi sehat di kolom chat. Inilah kebutuhan tertinggi manusia menurut Maslow: aktualisasi diri. Ia bukan sekadar menunjukkan diri, tapi berusaha mengembangkan potensi, sehingga nantinya mencapai pemenuhan karakter, kepekaan terhadap kebenaran, keindahan, keadilan, dan sebagainya secara paripurna.

Kedua, yang tak kalah mengherankannya adalah jika gelar dan jabatan dalam instansi tempat bekerja tak bisa jadi kebangaan, paling tidak peserta biasanya menyebut “salam dari…” diikuti kota asal. Nah, yang satu ini juga tak tahu apa juntrungannya. Apa mungkin ini adalah buah dari etnosentrisme yang ada dalam habitus bangsa ini? Yang walaupun disatukan oleh Pancasila dan Sumpah Pemuda, tapi tetap ada suatu kebanggaan berlebih akan daerah asal atau kota kelahiran. Muaranya, tak jarang adalah “reuni” himpunan-himpunan perantau secara virtual.

Atau bisa jadi absensi nama dan kota asal ini justru memberi makan harga diri panitia penggelar webinar. Seakan-akan webinar dan berikut manfaat dari materi yang dibawakannya, telah didengar seluruh perwakilan dari Sabang sampai Merauke. Padahal, pun satu-dua orang yang mengaku berasal dari daerah tertentu, belum tentu bisa menjadi perwakilan karakteristik dan suara daerah yang bersangkutan.

Ketiga, jarang sekali ada komentar mengapresiasi konten atau penggelar acara yang sudah bersusah-payah memungkinkan webinar terjadi di dunia maya. Kalaupun ada, biasanya paling banter ya mek “Alhamdulillah, materinya keren sekali. Terima kasih pemateri dan panitia!”

Padahal, webinar seharusnya sama marwahnya seperti seminar tatap muka. Peserta seharusnya tak sekadar hadir, tapi terlibat dalam diskusi aktif agar materi yang disampaikan bukan hanya deklarasi yang cukup di telinga saja. Materi dalam webinar adalah wacana yang masih bisa diperdebatkan.

Namun, karena keterbatasan durasi dan sempitnya ruang diskusi yang disediakan para penggelar webinar, atau mungkin hanya formalitas “pokoknya ada acara buat ngabisin anggaran 2020”, kolom chat adalah tempat yang kering ilmu dan dinamika.

Katanya, teknologi komunikasi kita, media sosial kita ini, adalah wadah member kesempatan mereka yang selama ini tak punya akses bicara. Nyatanya, webinar tak ubahnya seminar dan media mainstream kita. Hanya mereka yang punya nama, jabatan, keahlian, dan modal, yang bisa bicara sebagai narasumber. Sisanya, kita-kita para netijen budiman cuma bisa numpang “absen” di kolom live chat.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pleidoi Singkat Tentang Ratusan Hari Kesedihan 0 409

Kita sedang berada di puncak ironi. Tawa dilepaskan sekadarnya saja, seperti hela napas yang berlangsung pendek. Selebihnya, wajah kita akan kembali dipupuri kecemasan.

Kini, dering telepon membawa kesan tersendiri; apakah kabar duka selanjutnya sudah datang?

Suara sirine menyayat tabir waktu, dan kita – entah sejak kapan – akan hening sebentar tiap kali ia berlalu; mengira-ngira siapa yang diangkut dari arah sana? Dari kamar sunyi seorang perawat kah? Atau kurir yang tergeletak setelah diprotes karena mengantar barang tak sesuai dengan pesanan si pembeli?

Sementara di tempat yang jauh dari segala bunyi kematian itu, kita tahu, sekawanan orang yang mestinya bertanggung-jawab atas kesengsaraan ini sedang melakukan hal-hal yang biasa kita bayangkan tentang mereka.

(Sudah dapat berapa poin di lapangan golf, kamerad-kamerad sekalian? Saya izin mengeluh dulu, ya. Mohon jangan dinganu).

Belakangan kita mulai sering menonton aksi semprot aparat. Sejumlah pedagang kecil tak beruntung menjadi sasaran amuk masa (/masa tanpa dobel ‘s’) kebijakan babibu. Seorang pedagang menangis, dan dari airmatanya kita bisa melihat pantulan cahaya lampu mal, lampu kamera, lampu sirine ambulans yang kebetulan lewat, lampu lalu lintas, lampu mobil yang terjebak kemacetan, lampu bakul pedagang itu sendiri yang sesaat kemudian dipecahkan pakai pentungan. Betapa airmatanya kelewat gemerlap untuk tampil menjadi bagian dari kesedihan.

Pernah viral juga sebuah video seorang aparat tengah memamerkan kemampuannya mematahkan gitar-gitar milik para pengamen yang terjaring razia. Para pengamen itu mungkin, sama halnya dengan nasib para pedagang yang disemprot, kini sedang kebingungan mencari cara baru mengisi perut yang senantiasa berbunyi “krek” seperti denyit ranjang tua. Semoga saja tangan para pengamen itu tak ikut dipotong, paling tidak mereka masih bisa menguarkan irama dari tepukan. Kebetulan kalian belum pernah mendengar lagu Indonesia Raya dibawakan dalam format punk, bukan?

Saya sebenarnya ingin menulis lebih banyak dari yang bisa dibaca sekarang, tapi jujur saja, saya takut akan segala kemungkinannya. Seperti kemungkinan-kemungkinan yang biasa menimpa orang-orang bersuara nyaring itu. Saya tak bisa seberani mereka, setidaknya untuk sekarang. Saya masih terlalu Abu Janda untuk menjadi Dandhy Laksono.

Tentu kita sangat berharap suara-suara nyaring itu benar-benar dapat memekakkan gendang demokrasi, membangunkan hentakan revolusi yang selama ini mengendap di dasar kesabaran. Menyumbang sebanyak-banyaknya polusi protes di dinding twitter, mengedarkan berlembar-lembar halaman buku yang disusupi pamflet perlawanan, memperjuangkan kualitas akal-kesadaran agar tetap mendapat perawatan yang layak, serta berbagai tujuan progresif mulia lainnya. Peluang perubahan dari gerakan-gerakan itu mungkin memanglah masih seukuran lubang semut, tapi biarlah peluang tetap menjadi peluang yang berhak diharapkan.

Satu-satunya hal yang paling memungkinkan untuk kita lakukan saat ini ialah menjaga orang-orang tersayang dengan sebaik-baiknya cara. Ketika sudah kehilangan negara, setidaknya kita masih memiliki mereka.

Sungguh, saya tak tahu harus mengatakan apalagi setelah mengatakan semua ini, selain berharap kita semua tetap terlindung dalam haribaan semesta yang sehat.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Editor Picks