Udar Rasa

Tentang Banjir, Kita Belajar dari Mbak Judi Bari 0 518

Oleh: Julian Sadam*

Seorang sarjana kehutanan njeplak bahwa curah hujan tinggi adalah penyebab utama banjir yang menerjang Kalimantan Selatan diawal tahun 2021. Padahal, ada faktor lain yang lebih krusial selain cuma menyoal curah hujan tinggi: kerusakan lingkungan di hulu akibat lubang galian tambang dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Dua hal ini, sulitnya, mendapat legitimasi izin oleh pemerintah.

Seorang penganggur yang awam mulai berpikir, bagaimana tidak banjir jika daerah serapan air makin berkurang karena alih fungsi lahan yang begitu masif tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Banjir yang menenggelamkan 10 kabupaten dan kota, misalnya, adalah efek langsung dari ekploitasi lahan.

Penganggur itu sepintas teringat seikat merch yang baru ia beli, yang memberikan bonus bacaan menarik berjudul Ekologi Revolusioner karya Judi Bari. Seikat merch itu dijual demi mengumpulkan dana untuk sebuah kolektif tani di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sedang menggarap lahan demi mengelola ketersediaan pangan secara otonom.

Judi bari adalah seorang aktivis ekologi Amerika Serikat yang semasa hidupnya giat melakukan berbagai macam aksi bersama organisasi Earth First! menentang pengrusakan alam oleh korporasi besar dan pemerintah. Orang yang pada masanya barangkali dianggap terlalu berbahaya hingga seseorang harus menaruh bom di mobilnya pada 1989.

Dalam Ekologi Revolusioner, mbak Judi Bari menabrak habis kekakuan yang membatasi ruang gerak ekologi melalui pendekatan deep ecology atau biosentrisme; sebuah kearifan lokal sejak zaman purba yang termaktub dalam pepatah “Bumi bukan milik kita. Kita adalah bagian dari bumi.” Justru manusia adalah bagian dari alam, sepotong spesies di antara banyak spesies lainnya.

Penganggur itu menenggak vodka dingin dan mulai menangkap bahwa biosentrisme adalah hukum alam yang hadir secara independen, tak peduli manusia menerimanya atau tidak. Namun dalam konteks masyarakat industri masa kini, biosentrisme benar-benar sangat revolusioner. Ia menentang sistem hingga ke dasar-dasarnya.

Gagasan mbak Judi Bari menyoroti kontradiksi biosentrisme dengan kapitalisme. Nilai lebih (seperti profit) tak hanya dicuri dari para pekerja, tetapi juga dicuri dari bumi. Penggundulan hutan adalah contoh sempurna dari pemerasan nilai lebih bumi. Bahkan, perusahaan-perusahaan global saat ini melampaui pemerintah atau negara.

Justru, negara melayani perusahaan dengan produk undang-undang yang berlabel neoliberalisme untuk melegitimasi kapitalisme, dengan bantuan sepasukan infrastruktur dan aparat. Mbak Judi Bari menegaskan tak ada yang namanya kapitalisme hijau, tak ada perjuangan abu-abu, dan bahwa orang-orang yang berkecimpung di bidang ekologi haruslah revolusioner.

Biner kanan-kiri yang diamini oleh kebanyakan orang dengan menawarkan Marxisme sebagai implementasi untuk menggantikan kapitalisme nyatanya belum memberikan jawaban. Mbak Judi mengkritik ideologi-ideologi kiri hanya berbicara tentang bagaimana cara mendistribusikan ulang barang rampasan dari hasil memerkosa bumi secara lebih merata di antara kelas-kelas manusia. Walau ketidakseimbangan alam dibawah sosialisme tidak separah dibawah kapitalisme, namun itu tak pernah menjawab kontradiksi masyarakat industri dan bumi, selain kontradiksi modal dan tenaga kerja.

Kesamaan masyarakat hari ini dalam memperlakukan perempuan dan alam (seperti ungkapan-ungkapan “hutan perawan” atau “ibu bumi”) menjadi premis untuk menjabarkan biosentrisme yang juga bertentangan dengan patriarki. Mbak Judi menggugat inti keyakinan terhadap sistem ilmu pengetahuan yang maskulin. Dimana “sifat-sifat maskulin” sebagai penaklukan dan dominasi digambarkan dalam ilmu pengetahuan oleh penemunya sebagai sistem yang mensyaratkan pemisahan manusia dari alam dengan gagasan “reduksionalisme ilmiah”; yang berarti menerapkan dominasi kita atas alam.

Metode ilmiah yang maskulin ini muncul pada periode yang sama dengan masa-masa penindasan yang sangat kejam terhadap pengetahuan perempuan tentang bumi yang diturunkan dari generasi ke generasi, cara-cara herbal, dan lain sebagainya yang dengan gampang saja disebut sebagai “takhayul”.

Oleh karena itu, menganut biosentrisme berarti menentang sistem pengetahuan maskulin yang mendasari kerusakan bumi dan yang mendasari justifikasi atas struktur masyarakat kita. Alih-alih mencari cara untuk mendominasi pria seperti wanita didominasi di bawah patriarki, maskulin dan feminin harus ada dalam keseimbangan. Tanpa keseimbangan antara keduanya, rasanya sulit membuat perubahan yang kita butuhkan untuk kembali kepada keseimbangan dengan alam.

Kita tidak bisa dengan serius mengatasi masalah banjir yang menenggelamkan sepuluh kabupaten dan kota tanpa membahas dan mengatasi masalah masyarakat yang menghancurkannya, menjadi fakta bahwa boisentrisme adalah sebuah filsafat revolusioner. Sebuah gerakan ekologi revolusioner juga harus terorganisasi di kalangan pekerja dan orang miskin.

Bagaimana mungkin kita memiliki gerakan yang berfokus pada pembuangan limbah beracun, misalnya, tetapi kita tidak memiliki gerakan pekerja untuk menghentikan produksi racun? Hanya ketika karyawan penebangan menolak untuk menebang pohon-pohon tua, menggunduli hutan, atau membakarnya, baru kita bisa berharap untuk perubahan nyata dan bertahan lama. Satu-satunya cara yang dapat Mbak Judi bayangkan untuk menghentikannya adalah dengan ketidakpatuhan yang dilakukan secara besar-besaran.

Tak terasa sudah tenggakan kelima bagi si penganggur, sementara sarjana kehutanan masih membual tentang curah hujan tinggi. Mungkin sesekali mereka perlu nongkrong berdua melahap gagasan Judi Bari di satu meja sembari mahasiswa-mahasiswa progresif menggugat instansi pendidikan berlabel neoliberal agar tak ada lagi sarjana kehutanan macam itu.

 

*) Akrab dipanggil Adam. Lahir di Karanganyar pada malam Selasa menjelang lailatul qadar. Aktif mengisi konten di berbagai laman dan baru saja menerbitkan buku pertamanya berjudul “Satu Kosong; Satu untuk Tuhan”.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Menggambar dari Ngagel. Pemanah dan penggemar BTS profesional. Bisa dihubungi melalui akun Instagram @tiarasr.art.

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Indonesia Harus Mencetak Lebih Banyak Duta 0 328

Judul tulisan ini bukan sekadar bercanda. Kalimat dalam judul saya tuliskan karena kenyataannya, pada titik ini, Indonesia sudah banyak sekali merekrut duta baru.

Sebut saja dua duta masker dari Bekasi dan Surabaya. Mereka bukan datang dari kalangan orang-orang yang punya wawasan mendalam soal pandemi COVID-19, ataupun influencer yang suka mempromosikan protokol kesehatan.

Alkisah seorang pemuda masjid di Bekasi yang memantik adu mulut karena seorang jamaah pakai masker saat salat. Menurut kepercayaannya, dalam Al-Qur’an tak ada ajaran untuk pakai masker saat menjalankan ibadah.

Sementara itu, dari Surabaya, seorang pemuda di suatu mall dengan bangga memamerkan dirinya yang tak pakai masker, dan justru berteriak mengolok-olok pengunjung lain yang taat prokes.

Pembaca sudah tahu kan, apa kelanjutan kisah dari dua orang itu? Keduanya malah dinobatkan jadi duta masker. Hal inilah yang membuat sebagian dari masyarakat naik pitam.

Dari mana logika para pembuat kebijakan dan yang mengangkat mereka menjadi duta berasal? Bagaimana bisa, seorang pelanggar malah diangkat menjadi duta yang harusnya menjadi contoh bagi orang lain? Begitu paling tidak yang juga dikatakan Om Deddy Corbuzier di salah satu potkes “close the door”-nya.

Eits, tapi cara ini tak sepenuhnya salah, loh! Dalam ilmu psikologi, ada yang namanya reward atau penghargaan, dan punishment atau hukuman. Penelitian menyebut, memberi penghargaan lebih efektif daripada menjatuhi hukuman. Gak percaya? Sini saya jelaskan.

Menurut ilmu neuroscience untuk menjelaskan reward, seseorang akan berusaha keras dan melakukan suatu aksi. Ada sinyal di otak yang dipantik oleh neuron dopaminergik di bagian otak tengah yang bergerak ke motor cortex, dan memengaruhi aksi atau perilaku kita.

Mangkanya waktu kecil, kita diiming-imingi orang tua akan dibelikan es krim kalau nilai matematika bagus. Kita lalu berusaha keras untuk belajar siang-malam, mengerjakan soal ujian dengan sungguh-sungguh, agar meraih penghargaan yang telah dijanjikan orang tua.

Sebaliknya, punishment membuat seseorang berusaha untuk menghindari bahaya dengan cara tidak melakukan suatu aksi. Sinyal di otak yang terjadi hampir sama ketika kita memproses reward. Bedanya, punishment membuat sebuah efek “freeze” di otak, sehingga kita tidak jadi melakukan suatu tindakan.

Misalnya, kita diperingati orang tua untuk tidak suka memanjat pagar agar tidak jatuh. Karena kita tahu jika jatuh menyebabkan sakit, berdarah, dan luka, maka kita tak jadi melakukannya.

Nah, dari kedua reaksi otak dan aksi yang ditimbulkannya, peneliti tersebut menyebut otak lebih mudah menerima informasi positif ketimbang negatif. Artinya, ya manusia normal akan lebih mengejar reward dan menjalankan aksi, ketimbang menghindari aksi untuk tidak mendapat punsihment.

Sudah banyak contohnya kata ilmuan. Misalnya orang akan lebih mudah untuk dimotivasi berolahraga dan makan makanan sehat dengan sejumlah reward kecil berupa hadiah, daripada diingatkan tentang bahaya obesitas dan penyakit. Selain itu, masih buanyak contoh penelitian tentang persoalan ini.

Paling mudah lihat ke diri sendiri saja. Kita lebih suka diberi pujian (reward) oleh bos saat kerjaan kita baik. Kita jadi ingin terus-terusan kerja maksimal agar dipuji lagi. Sebaliknya, kita jadi bekerja makin males-malesan dan setengah hati, ketika terus-terusan diberi punishment oleh atasan. (hehe maaf curhat pengalaman pribadi)

Hal yang sama sebenarnya berlaku pada si duta masker, atau duta-duta lain termasuk Duta Sheila on 7. (sorry iki dicoret wae soale guyonane garing koyok bapack-bapack komplek)

Memberi jabatan sebagai duta sama saja dengan memberi penghargaan baru. Sekaligus justru menjadi tanggung jawab. Sebab, setelah menjadi duta, seseorang akan sadar bahwa dirinya menjadi panutan atau tolok ukur masyarakat.

Seperti pemuda di Bekasi yang bernama Nawir itu. Ia kini mengambil hikmah dari ribut-ribut soal masker dan salat itu. Kini ia jadi aktivis mengingatkan jamaah agar memakai masker sebelum memasuki area masjid. Bahkan ia membagi-bagikan secara gratis masker dan hand sanitizer.

Jika dibina baik-baik, pemuda-pemuda pengikut konspirasi elit global yang tak percaya COVID-19 bisa berubah 180 derajat, justru menjadi pelaku protokol kesehatan yang paling taat.

Jangan-jangan, Indonesia harus mulai memikirkan kembali mengapa rakyatnya sulit sekali memakai masker dan menjaga jarak. Seluruh sanksi sosial dan denda para pelanggar prokes mungkin tak cukup efektif. Justru sebaliknya, sediakan saja dana untuk mengangkat duta-duta baru. Selamat mencoba!

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Editor Picks