Narkoba Jenis Baru, Penanganan Gaya Lama 0 410

Oleh: Julian Sadam*

Hujan yang nggak berhenti sejak dua jam dan air mengalir dari plafon yang bocor menjadi kemasan esensial untuk menonton televisi sambil makan mie kuah telor. Entah mengapa setiap kali aku menyalakan tv, selalu diarahkan pada channel berita yang sama.

Waktu itu, headline berita kebetulan menuliskan “selebgram ditangkap pakai narkoba jenis baru”. Aku sendiri nggak tahu dengan selebgram yang dimaksud ataupun karya-karyanya. Namun rasanya, memajang tersangka narkoba berbaju tahanan beserta barang bukti masih ampuh untuk menggenjot rating pemberitaan. Apalagi si tersangka adalah selebgram yang punya followers banyak. Wajar saja waktu prime time dipilih untuk menyiarkan berita yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi khalayak banyak.

Berita itu diselingi dengan video call bersama pejabat BNN yang menjelaskan kronologi penangkapan serta narasi normatif yang selalu sama seperti setiap kasus penangkapan serupa. Dan ditutup dengan tulisan nama tersangka tanpa ada sensor inisial, berikut ancaman hukuman 15 tahun yang membayanginya. Waduh. Itu mampu memunculkan rasa iba di benak orang dengan taraf empati minim macam diriku.

Tak terhitung lamanya perang terhadap narkoba ini diagendakan, tak terhitung juga berapa banyak korban yang harus kehilangan waktu akibat implementasi hukumnya yang salah kaprah. Mbak selebgram itu hanya salah satu yang tidak beruntung.

Aku sepintas teringat tulisan Dandhy dalam buku Indonesia For Sale tentang penertiban pedagang liar. Penertiban akan selalu ada. Sebab, bila tak ada proyek penertiban, maka tak ada anggaran. Supaya proyek penertiban selalu ada, maka ketidaktertiban dan pelanggaran juga harus selalu tersedia.

Jadinya, banyak pelanggar ketertiban dibiarkan bahkan ‘dipelihara’, hingga tiba musimnya proyek penertiban. Jika persoalan diatasi secara ad-hoc agar tidak hilang secara permanen, maka proyek penertiban dan anggaran akan ikut lenyap. Begitu seterusnya.

Rasanya, analogi itu bisa digunakan untuk kasus pemberantasan narkoba, rasanya loh ya. Mengingat sudah sejak lama, kita seperti tidak pernah menang melawan narkoba. Mungkin bisa ditelusuri, lebih banyak mana anggaran untuk BNN atau reskoba di daerah kalian dibanding untuk pendidikan dasar atau puskesmas-puskesmas.

Penanganan kasus narkoba yang umumnya masih diproses sebagai tindak pidana, membuat pengguna narkoba yang sebenarnya adalah korban, ditempatkan sebagai terpidana di ruang tahanan negara. Itu adalah kesalahan, mengingat bagaimana masifnya narkoba justru beredar dalam penjara, seperti yang pernah secara semi-investigatif diliput oleh Mbak Nana.

Pengguna narkoba bukanlah kriminal. Sebaliknya, mereka adalah korban perilakunya sendiri yang perlu mendapat pertolongan. Masalah adiksi itu bukan masalah polisi, melainkan masalah kedokteran, yang secara ilmiah mempunyai kompetensi untuk membantu pengguna terlepas dari ketergantungannya.

Eunike Sri Tyas Suci juga pernah nulis di buku Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba, kalau UU Nomor 35 Tahun 2009 sendiri, pengesahannya dilakukan secara tergesa-gesa sehingga ada sejumlah isu yang luput untuk dikaji lebih jauh. Khususnya terkait dengan perlakuan yang lebih humanis pada pengguna narkoba. Tren menangkap pengguna narkoba dengan pendekatan kriminal sudah lewat karena dirasa tidak efektif, dan bahkan membuat permasalahan lebih kompleks mengingat kapasitas penjara sangat terbatas.

Ada 4 tingkatan pengguna narkoba; experimenters (coba-coba), recreational users (rekreasi), involved users (biasa), dan dysfunctional abusers (pecandu). Nah, kebijakan narkoba di Indonesia belum membedakan keempat tingkatan itu. Sehingga, siapapun orang yang menggunakan narkotika, dapat terjerat dalam ketentuan dan sanksi hukum yang sama.

Kalau menurutku, cara agar kita bisa menang melawan narkoba adalah ya dengan tidak memeranginya, tapi mempelajarinya. You live, you learn, you upgrade kan?

Percayalah bahwa zat-zat yang terkandung dalam setiap narkoba yang memenuhi draft Kemenkes itu, sedikit banyak memiliki manfaat untuk kesehatan manusia. Upgrade undang-undang yang relevan dengan ilmu pengetahuan. Jika penyalahgunaan narkoba menjadi masalah, toh ada obat-obat macam morfin dan berbagai anti depresan yang beredar dengan ijin ketat.

Selama undang-undang mendukung ilmu pengetahuan, semua penyalahgunaan akan bisa dicegah. Menggembor-gemborkan narkoba sebagai barang yang berbahaya justru membuat orang jadi penasaran dan tertarik mencarinya.

Motif para bandar itu jelas; keuntungan, uang. Jika penanganan hanya mbulet ke para pengguna ecek-ecek, tentu kita banyak bertanya apa motif sebenarnya dari para pemberantas?

Ah.. mie kuah telorku langsung tandas tak tersisa. Mbak selebgram, semangat ya!

 

*)Akrab dipanggil Adam. Lahir di Karanganyar pada malam Selasa menjelang lailatul qadar. Aktif mengisi konten di berbagai laman dan baru saja menerbitkan buku pertamanya berjudul Satu Kosong.

 

*) Ilustrasi oleh: Celine Anjanette (@petiteanette)

 

 

Previous ArticleNext Article

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pleidoi Singkat Tentang Ratusan Hari Kesedihan 0 409

Kita sedang berada di puncak ironi. Tawa dilepaskan sekadarnya saja, seperti hela napas yang berlangsung pendek. Selebihnya, wajah kita akan kembali dipupuri kecemasan.

Kini, dering telepon membawa kesan tersendiri; apakah kabar duka selanjutnya sudah datang?

Suara sirine menyayat tabir waktu, dan kita – entah sejak kapan – akan hening sebentar tiap kali ia berlalu; mengira-ngira siapa yang diangkut dari arah sana? Dari kamar sunyi seorang perawat kah? Atau kurir yang tergeletak setelah diprotes karena mengantar barang tak sesuai dengan pesanan si pembeli?

Sementara di tempat yang jauh dari segala bunyi kematian itu, kita tahu, sekawanan orang yang mestinya bertanggung-jawab atas kesengsaraan ini sedang melakukan hal-hal yang biasa kita bayangkan tentang mereka.

(Sudah dapat berapa poin di lapangan golf, kamerad-kamerad sekalian? Saya izin mengeluh dulu, ya. Mohon jangan dinganu).

Belakangan kita mulai sering menonton aksi semprot aparat. Sejumlah pedagang kecil tak beruntung menjadi sasaran amuk masa (/masa tanpa dobel ‘s’) kebijakan babibu. Seorang pedagang menangis, dan dari airmatanya kita bisa melihat pantulan cahaya lampu mal, lampu kamera, lampu sirine ambulans yang kebetulan lewat, lampu lalu lintas, lampu mobil yang terjebak kemacetan, lampu bakul pedagang itu sendiri yang sesaat kemudian dipecahkan pakai pentungan. Betapa airmatanya kelewat gemerlap untuk tampil menjadi bagian dari kesedihan.

Pernah viral juga sebuah video seorang aparat tengah memamerkan kemampuannya mematahkan gitar-gitar milik para pengamen yang terjaring razia. Para pengamen itu mungkin, sama halnya dengan nasib para pedagang yang disemprot, kini sedang kebingungan mencari cara baru mengisi perut yang senantiasa berbunyi “krek” seperti denyit ranjang tua. Semoga saja tangan para pengamen itu tak ikut dipotong, paling tidak mereka masih bisa menguarkan irama dari tepukan. Kebetulan kalian belum pernah mendengar lagu Indonesia Raya dibawakan dalam format punk, bukan?

Saya sebenarnya ingin menulis lebih banyak dari yang bisa dibaca sekarang, tapi jujur saja, saya takut akan segala kemungkinannya. Seperti kemungkinan-kemungkinan yang biasa menimpa orang-orang bersuara nyaring itu. Saya tak bisa seberani mereka, setidaknya untuk sekarang. Saya masih terlalu Abu Janda untuk menjadi Dandhy Laksono.

Tentu kita sangat berharap suara-suara nyaring itu benar-benar dapat memekakkan gendang demokrasi, membangunkan hentakan revolusi yang selama ini mengendap di dasar kesabaran. Menyumbang sebanyak-banyaknya polusi protes di dinding twitter, mengedarkan berlembar-lembar halaman buku yang disusupi pamflet perlawanan, memperjuangkan kualitas akal-kesadaran agar tetap mendapat perawatan yang layak, serta berbagai tujuan progresif mulia lainnya. Peluang perubahan dari gerakan-gerakan itu mungkin memanglah masih seukuran lubang semut, tapi biarlah peluang tetap menjadi peluang yang berhak diharapkan.

Satu-satunya hal yang paling memungkinkan untuk kita lakukan saat ini ialah menjaga orang-orang tersayang dengan sebaik-baiknya cara. Ketika sudah kehilangan negara, setidaknya kita masih memiliki mereka.

Sungguh, saya tak tahu harus mengatakan apalagi setelah mengatakan semua ini, selain berharap kita semua tetap terlindung dalam haribaan semesta yang sehat.

 

*) Ilustrasi oleh: Tiara Sakti Ramadhani

Mengapa Pejabat Emoh dengan Media dan Memilih Channel Deddy Corbuzier 0 302

Pejabat atau pemerintah atau orang-orang penting seperti selebriti sekalipun, dari dulu takut dengan media. Sebab apapun pernyataan yang muncul dari mulut, tentu akan dikutip dan dijadikan judul berita, dari sudut beragam rupa, tergantung siapa wartawannya dan di media mana ia bekerja. Bahkan ketika si figur publik diam saja, bahasa tubuhnya tetap akan jadi berita, lengkap dengan kutipan narasumber ahli pembaca mimik wajah.

Tapi ada satu rahasia: sampai sekarang mereka-mereka ini masih takut dengan media.

Buktinya, mereka lebih mudah ditemui tampil di Youtube sekarang. Seorang teman wartawan dengar-dengar sempat sebel dengan seorang sosok penting. Katanya berhari-hari mengejarnya demi wawancara tak kunjung digubris. Begitu diundang Om Deddy Corbuzier untuk “wan tu tri klos de dor”, langsung mau ngomong panjang lebar dengan durasi 1 jam.

Pembaca tahu kan, channel Om Deddy itu memang ajaib. Di kursi potkesnya, segala macam menteri mulai dari yang kemudian digotong KPK, sampai Lord Luhut, sudah pernah duduk dan bercengkeramah di sana. Bahkan terakhir, sejumlah media mainstream sampai mengutip omongan Luhut dari Youtube Om Deddy, soal cara penanganan corona di Indonesia.

Beberapa orang yang dulu kita temui tenar sekali di layar kaca, sekarang bahkan membangun kanal Youtube sendiri. Buanyak contohnya. Saya rasa pembaca bahkan salah satu subscribernya. Mulai Raffi Ahmad sampai Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, kini bikin channel sendiri.

Setidaknya, penulis membaca fenomena ini sebagai berikut:

Pertama, karena mereka-mereka ini tahu siapa target yang disasarnya. Kaum milenial sampai generasi Z dan Alpha. Mereka yang sudah mulai, bahkan sama sekali, meninggalkan media mainstream. Mereka yang menghabiskan hari-hari berselancar di media sosial. Mereka-mereka ini, terlebih para pejabat publik, berusaha meraih perhatian mereka dengan turut aktif bermedsos. Tentu untuk membangun citra baik.

Sebut saja Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang selalu jadi tempat menumpahkan sumpah serapah penyebab banjir, macet, dan episentrum covid-nya ibu kota. Baru kali ini saya lihat Anies marah-marah (loh kok niru-niru mantan walikotaku seh) pada pemimpin perusahaan non-esensial yang masih buka di kala PPKM Darurat mengharuskan 100 persen WFH.

Aksi itu bukan terekam di layar kaca berita loh ya, tapi di story Instargram-nya. Hal ini terjadi di tengah iritnya humas pemprov membagi agenda harian sidak-sidak gubernur pada awak media.

Belum lagi Khofifah Indar Parawansa, bunda-ne arek-arek, yang baru saja mengunggah foto tak biasa di akun Instagramnya. Bukan program kerja, melainkan tangkapan layar balas-balasan komennya dengan seorang netijen pemuda patah hati. Pendekatan yang sama juga sudah lama dilakukan Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, dan terlebih Ridwan Kamil, Gubernur Jabar.

Mereka paham betul bagaimana bahasa yang harus digunakan pada para muda, dan topik apa saja yang menarik dibahas. Eh ralat, mungkin merekanya gak paham, setidaknya tim jubir, tim staf khusus ahli komunikasi, atau tim kampanye 2024-nya yang paham strategi memenangkan hati rakjat.

Hal kedua, ya tetap bermuara pada kesimpulan pejabat takut dengan media. Podcast para youtuber bisa menjadi pelarian yang paling tepat. Sebab hanya di medsos-lah, pejabat-pejabat ini bisa dengan bebas ngobrol soal musik favorit, hobi, bahkan love story. Hanya di sana, mereka bisa libur sejenak dari pertanyaan-pertanyaan memuakkan wartawan media mainstream yang tak pernah lelah “menyudutkan” (baca: mengkritisi).

Tapi gak apa-apa. Saya rasa, media mainstream tak perlu ikut-ikutan gaya youtuber agar disukai masyarakat atau membuat pejabat mau diwawancarai. Media cukup menjadi dirinya sendiri. Sebab apapun dalam kue kehidupan di dunya ini punya potongan dan porsinya masing-masing.

Media idealnya memang pilar keempat demokrasi dengan segala kekakuan prinsip, struktur, dan etika profesinya. Sementara medsos harus tetap ada pada pondasinya untuk membuat masyarakat kita berproses.

Masyarakat kita bisa tetap kok memilih media mainstream sebagai jujugan utama, landasan teori dan mewacanakan diskursus, yang kemudian bisa direalisasikan dalam tukar pendapat di medsos yang tak ada ambang batasnya, kecuali UU ITE.

Tapi, hal yang barusan saya bicarakan di atas itu kayaknya ya hanya harapan kita saja. Hari-hari ini, pembaca semua tahu, media mainstream dan media sosial sudah dikapitalisasi, jika tak terlalu kasar kita menyebutnya dimonopoli, oleh mereka yang berduit dan berkuasa saja, tak mampu membuat kita bebas mencerna dan berbagi wawasan.

 

*) Ilustrasi oleh: Brigitha Aidha Jannah

Editor Picks